Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Senator Fachrul Razi Tantang Partai Di Parlemen Berani Lawan Calon Presiden Independen Di Pilpres 2024

 


Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menantang seluruh Partai di Parlemen untuk berani melawan calon  Presiden Independen di Pilpres 2024. "Kenapa partai takut membuka ruang calon presiden independen, karena akan menjadi ancaman terhadap kekuasaan mereka hari ini," demikian ujar Senator Fachrul Razi yang juga ketua komite I DPD RI dalam Seminar pada Kongres Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) ke - VI Tahun 2021 di DKI Jakarta, Senin (08/11/2021). 

Fachrul Razi menjelaskan bahwa demokrasi harus membuka ruang kepada calon presiden independen pada pemilu 2024 mendatang. "Atau jika amandemen konstitusi tidak dapat dilakukan, UU Pemilu harus menghapus Presidential Threshold," tegas Fachrul Razi.

Dalam seminar tersebut Fachrul Razi menegaskan bahwa DPD RI dengan berjuang dalam melakukan amandemen konstitusi dan menurunkan syarat calon presiden menjadi nol persen. "Demokrasi substansial harus dibangun didalam politik indonesia, dan juga harus berani melawan oligarki dan politik kekuasaan," jelasnya.

Amandemen Konstitusi menurut versi DPD RI menurutnya sebagaimana bagian dari  revitalisasi Pokok-pokok Haluan Negara, dimana penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD dan Penataan Sistem Presidensil adalah bagian dari Berdemokrasi. 

Peluang munculnya calon presiden dan calon wakil presiden dari jalur independen di Pemilihan Presiden 2024, hanya dimungkinkan lewat satu langkah.


"Agenda Prioritas Kelompok DPD salah satunya adalah penataan sistem Presidensil. Yaitu, mengamendemen UUD 1945." 

Berdasarkan Pancasila sebagai sumber Hukum Negara. Pelaksanaan Pemasyarakatan Nilai - Nilai Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta ketetapan MPR maka menata sistem presidensial agar sesuai dengan semangat perubahan UUD NRI 1945. 

"Penataan sistem presidensil adalah konsekuensi dari salah satu konsensus MPR khususnya terkait perubahan formal UUD NRI 1945 tahun 1999. Desain ketatanegaraan lebih menggambarkan kombinasi antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer " ujar Fachrul razi. 

Alumni FISIP Universitas Indonesia itu menambahkan bahwa, Ada beberapa sub materi dalam rangka amandemen UUD NRI 1945 diantaranya penataan hubungan antara Presiden dengan lembaga negara lainnya, Peluang Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan, Relevansi Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presiden Threshold).

"Dalam perjalanan sejarah konstitusi, kali pertama melakukan amendemen terhadap UUD 1945 melalui Sidang Umum MPR RI pada tanggal 14-21 Oktober 1999. Amendemen kedua sampai keempat UUD 1945 melalui Sidang Tahunan MPR RI, yakni amendemen kedua pada tanggal 7-18 Agustus 2000, amendemen ketiga pada 1-9 November 2001, dan amendemen keempat pada 1—11 Agustus 2002," tungkas Fachrul Razi. 

Senator Asal Aceh itu mengatakan, Alasan yang mengemuka terkait dengan amendemen kembali terhadap UUD NRI Tahun 1945, antara lain demi perbaikan dan koreksi atas perjalanan amendemen pertama hingga keempat mulai 1999 hingga 2002 sekaligus pintu masuk jalur perseorangan atau nonpartai politik agar bisa ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi pilpres.

Hal ini mengingat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Disebutkan pula dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam Pasal 28D Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 


(Atung)

Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel