Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Wakil Bupati Cirebon Hadiri Rakorwasdanas

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (01/09/2021)
Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih,SE, M.Si bersama Sekda, Drs Rahmat Sutrisno, M.Si dan perwakilan SKPD menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021 sekaligus Launching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP secara Virtual di Ruangan Nyimas Gandasari Kantor Setda,  Kabupaten Cirebon, Selasa (31/8/2021). 

Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 

Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala daerah mendukung program Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi dengan menugaskan para inspektur di masing-masing daerah agar tersambung dengan sistem MCP. 

"Semoga semua daerah bisa tersambung dengan sistem MCP karena masih banyak daerah belum tersambung dengan MCP,. Ini demi pencegahan korupsi," kata Tito. 

Tito menjelaskan, pengelolaan program MCP bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola yang baik. 

"Kemendagri sebagai fungsi pemerintah dan pengawasan umum di antaranya sebagai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu, manageman ASN, manajemen pendapatan asli daerah serta dana desa," ujarnya. 

"Meskipun pemerintah desa yang dipilih oleh rakyat,  tetapi secara manajemen perangkat semuanya diatur oleh kepala daerah baik bupati maupun walikota," tambahnya. 

Ia mengungkapkan, dalam perencanaan APBD di daerah harus benar-benar sesuai kebutuhan dan  demi kebutuhan masyarakat di daerah. 

"Tetapi kalau perencanaan awalnya sudah tidak benar maka di belakangnya juga pasti tidak benar. Ini yang menjadi potensi terjadinya penyelewengan anggaran atau korupsi," kata Tito.


Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum sebagai anak bangsa untuk melepaskan NKRI dari praktik korupsi. 

"Kami KPK harus memberikan andil besar untuk melakukan pencegahan korupsi. Karena kita perlu sadari tujuan negara kita tidak akan terwujud jika masih banyaknya    praktik korupsi," ungkapnya. 

Firli menjelaskan, KPK diberi mandat oleh negara untuk melakukan pengawasan dengan segala cara mulai dari pencegahan pemberantasan tindak pidana Korupsi. 

"Kami selalu koordinasi dengan pihak Polri dan Kejaksaan  untuk penanganan serta pencegahan korupsi. Karena kami  KPK juga melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan," tegasnyanya.

(Arif Prihatin)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel