Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Wahyu Tjiptaningsih Dampingi Bupati Cirebon, Tanggapi Keluhan Para Nelayan di Gebangmekar

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (06/09/2021)
Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia diwakili DJPT bersama Komisi IV Anggota DPR RI melakukan kunjungan kerja di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon,  Minggu (5/9/2021). 

Acara tersebut dihadiri Bupati Cirebon, Drs. H Imron, M.Ag, Wakil Bupati, Hj.Wahyu Tjiptaningsih,SE, M.Si, Unsur Forkopimda,  Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jabar dan Kabupaten Cirebon. 

Dalam sambutannya Sesditjen DJPT Trian Yunanda mengatakan, kegiatan ini merupakan  program Bulan Bakti Nelayan Direktorat Perikanan Tangkap DPT Kementerian Perikanan dan Kelautan bersama Komisi IV DPR RI. 

Menurutnya, para nelayan adalah pahlawan penggerak ekonomi dan ketahanan pangan di tanah air. Bahkan, di masa Pandemi Covid-19 ini Ekonomi Perikanan terbukti sangat tangguh pertumbuhan. 

"Pendapatan Domestik Bruto (PDB) perikanan lebih tinggi daripada PDB tingkat Nasional. Serta PNBP perikanan justru rekor tertinggi pada tahun 2020 hampir mencapai Rp 600 miliar. Pemenuhan kebutuhan akan ikan sebagai sumber protein bernilai tinggi baik level nasional maupun dunia menjadi peluang pengembangan sektor perikanam," kata Sesditjen DJPT Trian Yunanda.

Trian menjelaskan, kebijakan program pembangunan tentunya tidak akan tercapai dengan baik hanya dengan satu pihak, tentunya Kementrian Kelautan dan Perikanan butuh sinergi serta kolaborasi dan harmoni dengan pemangku kepentingan yang lain. 

"Pesan dari pak menteri KKP, kami harus  bertemu dengan semua pihak berdiskusi, mendengarkan aspirasi dan melihat kelapanagan sehingga ini menjadi bekal kami di eksekutif dan legislatif untuk memperkuat pembangunan dan langkah-langkah kebijakan agar semakin solid," katanya. 

Di samping itu, kata Trian, selain melakukan kunjungan kerja, pihaknya memberikan beberapa bantuan kepada para nelayan di Gebang. 

"Kami juga memberikan bantuan baik dalam bentuk logistik perbekalan laut maupun fasilitasi permodalan. Bantuan ini tentunya tak lepas dari Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono yang selalu mengawal KKP," katanya. 

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mengatakan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) gebang ini dibangun sejak 2004 pada zaman Menteri KKP Rohmin Dauri. 

Menurutnya, Cirebon mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Sehingga butuh dorongan semua pihak agar TPI di Gebang ini bisa maju dan berkembang. 

"Kita sudah mempunyai UU no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Salah satu yang diatur bagaimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyiapan sarana prasarana mulai dari alur sungai muara, pelabuhan perikanan termasuk pembiayaan dan keamanan di laut. Tetapi tentunya pemerintah tidak bisa sendiri menjalankan amanah UU tersebut perlu dukungan semua pihak," kata Ono. 

Ono menjelaskan, selama ini masyarakat atau nelayan di Gebang belum melaksanakan gotong-royong dengan baik. Serta masyarakat belum bersatu dengan baik. Sehingga kita harapkan manakala keinginan nelayan Gebang untuk pemerintah turun tangan membangun TPI Gebang dan mengaktifkan TPI, perlu dukungan salah satunya dari masyarakat," katanya.

Di tempat yang sama,  Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, pihaknya bersama perwakilan KKP dan DPR RI melakukan dialog bersama nelayan. Bahkan banyak nelayan yang mengeluhkan hasil tangkapannya. 

"Hasil diskusi ini nanti kami akan mencari solusi yang terbaik untuk para nelayan di Gebang. Karena Kelautan sekarang kewenangan di Provinsi Jawa Barat,  sehingga kami berencana akan memberintuk forum diskusi bagi nelayan dan Pemerintah Pusat, Provinsi Jabar dan daerah pada bulan Oktober 2021," katanya. 

Imron mengungkapkan, pihaknya sangat kesulitan untuk mengetahui berapa hasil tangkapan nelayan Gebang sendiri. Pasalnya di Gebang tidak mempunyai TPI. 

"Contoh di Bondet Kabupaten Cirebon dan Indramayu mempunyai TPI sehingga kita tahu berapa hasil tangkapan ikannya serta perputaran uang itu sendiri. Sehingga ketika  pemerintah mau membantu sangat kesulitan, karena tidak mungkin pemerintah membantu para perorangan yang dibutuhkan yakni kelompok seperti koperasi nelayan untuk pembuatan TPI," katanya. 

Hal senada dikatakan, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si. Menurutnya, panjang laut Kabupaten mencapai 77 KM. Sehingga ini sangat potensi sekali bagi para nelayan. Akan tetapi butuh kerjasama antara pemerintah pusat, daerah serta DPR RI dan DPRD untuk mengakomodir semua permasalahan nelayan. 

"Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan nelayan menjadikan solusi bersama demi kesejahteraan nelayan, serta  nelayan bisa maju dan sejahtera lagi," katanya.

(Arif)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel