Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Sikapi Kasus Tipikor Dinas Ketahanan Pangan Kab. Cirebon LSM NKRI Adakan Audensi Dengan Kejari

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (08/09/2021)
Gabungan Orkemas/LSM (DPD LSM Laskar NKRI dan DPC Ormas Manggala Garuda Putih Kabupaten Cirebon) adakan audensi dengan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, terkait kasus tersangka tindak pidana korupsi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, Selasa, (07/09/2021) pukul 10.28-11.30 Wib, di Ruang Kerja Kepala Kajaksaan Negeri Kab. Cirebon Jl. Sunan Drajat No. 6 Komplek Perkantoran Sumber

Audiensi di hadiri oleh  Kajari Hutamrin, S.H, M.H, , Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Benu, S.H, Kasi Pidsus Dendi Suwanto, S.H., M.H,  Ketua DPD LSM Laskar NKRI Kabupaten Cirebon Muhammad Yahya Jaya, Ketua DPC Ormas Manggala Garuda Putih Nana Kalnadi beserta 2 orang anggota Ormas Manggala Garuda Putih dan LSM Laskar NKRI Kabupaten Cirebon.

Muhammad Yahya Jaya Ketua LSM Laskar NKRI,menanyakan Permasalahan terkait kasus oknum yang berinisial M dan D di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, sejauh mana kasus penetapan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Terkait batas penetapan tersangka yang sudah kuat ditetapkan sampai kapan.

Kepala Kajari Kabupaten Cirebon Hutamrin  SH, MH menjelaskan bahwa, Terkait kasus korupsi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon pada sekitar bulan Februari 2021 sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi.

"Kita sudah kuat menetapkan tersangka dan sudah diserahkan ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) provinsi Jabar dan menunggu hasil berapa besar kerugian negara. Sampai dengan saat ini kami sudah berkoordinasi dengan BPKP Provinsi Jabar," Ucapnya

"Untuk batas penetapan tersangka tidak ada batas, kami akan mendapatkan dan menunggu hasil perhitungan besarnya kerugian negara yang di korupsi dengan secepatnya. Mekanisme terkait proses penanganan kasus tindak pidana korupsi kita kumpulkan data-data tersebut sebagai alat bukti yaitu keterangan terakhir, keterangan saksi, keterangan ahli dari BPKP dan keterangan tersangka " kata kajari

"Dalam Azas penegakan hukum harus cepat, sederhana dan murah biaya serta tidak ada pembatasan penetapan tersangka. Kami akan segera memproses dalam penegakan hukum tetapi menunggu hasil dari BPKP provinsi Jabar" tambahnya

"Kami persilahkan kepada Ormas dan LSM untuk komunikasi terkait masalah hukum setiap hari Jumat dalam seminggu sekali melalui zoom meeting, Saya minta kepada Ormas dan LSM untuk mengawal kasus tindak pidana korupsi ini.Di dalam aturan hukum terkait tidak ada pembatasan tersangka kalau itu tidak diatur oleh aturan, kita melihat dengan azas legalitas, Azas legalitas sebagai landasan dalam penetapan tersangka tidak ada batas, kecuali ada aturan khusus," ungkap Hutamrin

"Saya tidak bisa mendahului penyidik terkait kasus tindak pidana korupsi dan tidak boleh mengintervensinya" tandasnya

Audensi selesai,dan selama kegiatan berlangsung situasi dalam keadaan aman kondusif.

(Arif)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel