Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Peternak Ayam Ditangkap Karena Bentangkan Poster Aspirasi, Ketua DPD RI Minta Aparat Tak Represif

Surabaya - Koran Pemuda, (12/09/2021)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai penangkapan seorang pria di Blitar, Jawa Timur, akibat membentangkan poster saat iring-iringan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melintas di Jalan Moh Hatta Blitar, Selasa (7/9/2021), terlalu berlebihan. 

LaNyalla menilai pria berinisial S yang merupakan anggota asosiasi peternak ayam, hanya menyampaikan aspirasi. S diketahui membentangkan poster bertuliskan 'Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar'. 

"Aparat keamanan diharapkan tidak perlu bertindak terlalu represif terhadap ulah seorang peternak ayam petelur yang melakukan aksi membentangkan spanduk saat Presiden Jokowi melintas pada saat kunjungan ke Kota Blitar," ucap LaNyalla, Minggu (12/9/2021). 

Menurut LaNyalla, masyarakat memerlukan jalan penyaluran aspirasi atas kesulitan yang dihadapi. Menurutnya, jika seseorang ditangkap karena menyampaikan aspirasi, hal tersebut telah menciderai demokrasi. 

"Tidak adil rasanya seorang warga yang menyuarakan aspirasinya lalu ditangkap karena dinilai tidak etis," tutur LaNyalla. 

Terlebih, aspirasi yang disampaikan pria tersebut merupakan persoalan mendesak yang dihadapi para peternak telur, yang selama ini ikut berjasa menggerakkan perekonomian nasional melalui penyediaan pangan yang baik untuk masyarakat. 

"Keluhan yang disampaikan peternak itu sekitar masalah melambungnya harga jagung, sehingga menyebabkan kerugian karena penjualan telur ayam cenderung terus menurun," ujar LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar pemerintah menghindari sikap arogan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang dilarang dan ditangkap tetapi tidak diberikan solusi akan menjadi bom waktu jika pemerintah sering bertindak keras kepada masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya.

"Tindakan si peternak tadi hanya ingin Presiden merespon bahwa harga jagung
sangat tinggi dan tidak terbeli. Dia hanya menyampaikan aspirasi, tidak lebih," ujar LaNyalla. 

Terlepas dari peristiwa penangkapan tersebut, LaNyalla menilai aspirasi yang disampaikan oleh sang peternak ayam petelur itu amat mendesak untuk ditindaklanjuti.

LaNyalla meminta kepada pemerintah untuk merespons persoalan tersebut dengan jalan melakukan langkah-langkah strategis dan stabilisasi harga jagung.

"Pemerintah harus hadir untuk masyarakatnya. Jangan sampai terjadi ketimpangan harga. Ketika satu komoditas melambung, lalu yang lainnya
merugi. Tugas pemerintah lah yang harus menstabilkan harga komoditi agar sistem ekonominya berjalan secara normal," tutur LaNyalla.

(Arif)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel