Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Penertiban Reklame Bukan Jawaban Yang Signifikan, LMP Cianjur ; Oknumnya Terkesan Dibiarkan

Cianjur - Koran Pemuda, (13/09/2021)
Sepintas tidak ada yang aneh dengan banyaknya reklame di sepanjang jalan baik berupa spanduk atau banner. Tapi kenyataannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cianjur mencatat selama tahun 2021 ini tidak ada satupun spanduk maupun banner yang mengantongi Izin Pemasangan Reklame (IPR). Laskar Merah Putih (LMP) Cianjur mendesak agar Bappenda mengungkap oknumnya lalu dikenai sanksi tegas. 

Kecurigaan adanya oknum tak bertanggungjawab bukan tanpa alasan. Lantaran banyaknya reklame yang terpasang tapi ada dugaan kesengajaan melanggar aturan dengan adanya pemasangan melintang ataupun produk rokok reklame nya berdekatan dengan sarana pendidikan maupun tempat peribadatan. Serta banyaknya reklame tak berstiker lunas pajak. 

"Bappenda sudah melakukan penertiban reklame itukan seperti menjawab adanya oknum yang mempermainkan aturan tapi tidak berani menindak tegas. Logikanya itukan tidak mungkin reklame yang terpasang tanpa diketahui pihak Bappenda, " tegas Sekretaris LMP Cianjur,  Asep Dadan Sunandar ST ditenui di Markas nya. 

Ia menambahkan jika Bappenda harusnya berbenah diri untuk melakukan pembersihan terhadap oknum tak bertanggungjawab. Apalagi dinas satu atap (DPMPTSP) menyebut bahwa tahun ini tak satupun reklame baik berupa spanduk maupun banner tak mempunyai izin pemasangan. 
"Melintang itukan sudah dilarang tapi nekad dipasang, inikan pasti kelakuan oknum apalagi jumlah sebarannya banyak. Penertiban bukan jawaban tapi harusnya sanksi tegas yang diterapkan, " tandasnya. (12/9/2021) 

Terpisah, Kabid Perizinan DPMPTSP Cianjur Superi mengiyakan jika reklame yang dipasang tidak mengantongi izin pemasangan reklame (IPR) selama tahun 2021 ini. Padahal tidak dikenai biaya selama memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. 
"Siapa yang bilang mahal karena inikan nol rupiah untuk ijnnya tapi saya heran kok tidak ada yang mengajukan kesini. Kita kan juga di berikan kewenangan terkait reklame yang bersifat insidentil ini. Kemungkinan adanya oknum bisa saja karena inikan persyaratan tapi kok dilewati, " ungkapnya. (10/9/2021) 

Sementara itu, Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Bappenda Cianjur, Riyadi Saputra S. Ag malah balik menuding instansi lain tak berwenang. Dengan beralasan jika reklame yang bersifat insidental seperti spanduk dan banner tidak memerlukan ijin pemasangan reklame (IPR). 

"Untuk reklame yang insidentil itu baik spanduk atau banner tidak memerlukan IPR sesuai peraturan kita. Karena untuk reklame insidental ini cukup melaporkan di Bappenda aja, menyampaikan laporan lalu kita langsung proses, " pungkasnya.

(Ujang Karmawan)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel