Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

DPR Setujui Usulan Pagu Definitif Kemenparekraf Tahun Anggaran 2022

Nasional - Koran Pemuda, (24/09/2021)
Komisi X DPR RI menyetujui jumlah pagu definitif tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu sebesar Rp3.792.417.902.000.

Jumlah pagu ini mengalami pengurangan sebesar 22,72 persen dari pagu anggaran Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2021 yaitu Rp4.907.148.382.000.

Menparekraf/Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (23/9/2021), mengatakan pagu anggaran ini akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program strategis Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2022. Di mana, program-program strategis ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait.

"Berbagai bentuk kerja sama ini untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandiaga. Adapun program-program strategis yang dirancang berdasarkan pada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2022 di antaranya adalah pemulihan pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya, pengembangan desa wisata dengan mengoptimalkan potensi ekraf sebagai penggerak perekonomian masyarakat, pengembangan destinasi wisata prioritas, diversifikasi pariwisata berkualitas, pemulihan usaha dan pengembangan ekosistem ekraf, dan akselerasi adopsi digital di sektor parekraf.

"Keenam program tersebut digarap oleh seluruh kedeputian dari Deputi 1 hingga Deputi 7 beserta Badan Otorita Pariwisata, PTNP (Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata), serta Setmen secara terpadu untuk mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan," katanya.

Pagu anggaran ini, lanjut Sandiaga, juga mengalami pergeseran pada tiga program
Yang menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) Kemenpareraf/Baparekraf tahun 2022.

"Pergeseran pagu anggaran pada program dukungan manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp1.066.429.392.000 dengan penambahan sebesar Rp 27 miliar menjadi Rp1.093.429.392.000. Kemudian program kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan pagu anggaran sebesar Rp1.703.983.464.000 mengalami perubahan menjadi Rp1.676.983.464.000, serta  program pendidikan dan vokasi dengan pagu anggaran Rp1.022.005.046.000 jelas Sandiaga.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, yang juga bertindak sebagai pimpinan rapat menyatakan bahwa persetujuan pagu definitif ini bertujuan agar Kemenparekraf/Baparekraf dapat melaksanakan program-program strategis nasional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. "Komisi X DPR RI dan Kemenparekraf sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat akan dilaksanakan oleh Kemenparekraf dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X selama pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 yang telah dilakukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Syaiful.

Selain itu, Syaiful juga meminta agar Kemenparekraf/Baparekraf menyerahkan bahan tertulis mengenai RKAKL tahun 2022, "Paling lambat 30 hari setelah undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022 ditetapkan di rapat paripurna DPR RI," ujar Syaiful.

Dalam rapat ini, Menparekraf Sandiaga didampingi oleh Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani; Irtama Kemenparekraf/Baparekraf, Restog Krisna Kusuma; serta seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf baik yang hadir secara daring maupun luring.

(Arif)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel