Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Digitalisasi Bisa Menjadi Alternatif Tekan Anggaran Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Nasional - Koran Pemuda, (21/09/2021)
Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin memaparkan, digitalisasi aktivitas Pemilu dan Pilkada 2024 bisa menjadi alternatif dalam menekan anggaran Pemilu di masa pandemi. Hal itu disampaikannya dalam webinar Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) bertajuk “Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19”. Acara tersebut dilaksanakan pada Senin (20/9/2021) secara virtual.

Ketua Umum MIPI Bahtiar dalam sambutannya mengatakan, anggaran mengadakan Pilkada dan Pemilu 2024 tidaklah kecil. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. “Kita hari ini kita sama-sama tahu, untuk melaksanakan Pemilu perlu uang yang sangat besar, tetapi uang negara kita sangat terbatas,” kata Bahtiar.

Dalam kesempatan itu, Nurliah Nurdin menjelaskan, anggaran pemilu yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2024 yang sebesar Rp 86 triliun. Angka tersebut meningkat dari Pemilu Tahun 2014 sebesar Rp16 triliun dan Pemilu Tahun 2019 sebesar Rp27 triliun. Berdasarkan data yang ia peroleh, Nurliah mengatakan, Pemilu Tahun 2019 saja merupakan peringkat ketiga Pemilu termahal di dunia. Sementara, saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19, perlu ada sense of crisis terhadap pandemi, jangan sampai masyarakat menjadi korban.

Adapun beberapa alternatif untuk menekan anggaran, di antaranya dengan melaksanakan kampanye yang lebih singkat, serta memanfaatkan alat atau teknologi yang canggih. Nurliah merujuk negara Korea Selatan yang telah berhasil melakukan hal tersebut. Di mana di Korea Selatan, persiapan pendaftaran pemilih dilakukan dalam waktu 5 hari; pendaftaran kandidat selama 2 hari; masa kampanye presiden, periode kampanye di Korea Selatan selama 12 hari; dan penerapan home voting. “Kita belajar dari negara lain seperti Korea Selatan di masa pandemi,” ujarnya. 

Adapun proses digitalisasi Pemilu yang dilakukan Korea Selatan meliputi: eletoral campaign (kampanye pemilu digital), voter registration (pendaftaran digital), poll worker training (pemungutan suara digital), vote casting (pemberian suara secara digital), hingga electoral dispute resolution (penyelesaian pemilu secara digital).

(Arif P)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel