Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Refleksi HUT RI Untuk KPK, L-SAK ; Kuatkan Strategi Inovatif Pemberantasan Lorupsi

Jakarta - Koran Pemuda, (16/08/2021)
Kerja keras penyelidik dan penyidik KPK dalam mengusut banyak perkara korupsi pada tempo terakhir ini menunjukkan bahwa ruh pemberantas korupsi tetap bersemayam dalam diri insan KPK dan institusinya. Amanat UU 19/19 terimplementasi persis dengan harapan masyarakat, kekhawatiran yang dulu pun dengan sendirinya tertepis.

Artinya, secara kelembagaan maupun semua insan KPK di dalamnya tetap bekerja fokus dan baik. Kekhawatiran yang dulu pernah dibuat-buat seolah menakutkan saat revisi UU 19/19 dan keraguan pada kepemimpinan komisioner, hingga sikap underestimate terhadap kualitas penyelidikan-penyidik, otomatis tertangkis dengan terus berjalannya kinerja pemberantasan korupsi di KPK saat ini. Ungkap Ahmad Aron H Peneliti L-SAK dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Senin 16/08 pagi.

Ahmad menuturkan bahwa beberapa pekerjaan rumah perkara korupsi yang akhirnya harus dikerjakan KPK periode ini, sebagian besar telah dilaksanakan. Bahkan terbaru, dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, KPK juga telah menetapkan beberapa TSK dalam kasus ini pada Agustus lalu. 

Penyelidikan kasus tersebut harus terus didalami. Sebab selain dugaan perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, temuan dua dokumen dengan nilai fantastis sebesar 2,6T itu harus ditelusuri jelas peruntukannya. 

Kalau sampai terindikasi ada korupsi, maka patut pula diduga ada keterlibatan pejabat "kakap" yang pinter banget di dalamnya, ujar Ahmad.

Namun strategi pemberantasan korupsi tentu bukan hanya penindakan. KPK just do as normal bila tidak melakukan strategi dalam pemberantasan korupsi.

Menjadikan penindakan hal utama dan satu-satunya dalam pemberantasan korupsi hanya mengulang lubang hitam di masa lalu yang menjadikan strategi pemberantasan korupsi malah menjadi ideologi, jelas peneliti LSAK tersebut

Hal ini juga menjadi catatan LSAK sebagai refleksi menyambut kemerdekaan RI ke 76. Bahwa negara telah memilih hukum sebagai landasan utama ;

Pertama, amanat UU 19/19 yang tercermin dalam Trisula pemberantasan korupsi harus menjadi kesatuan dari perencanaan strategis KPK untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan mempersempit ruang korupsi. 

Pendidikan masyarakat supaya tidak mau korupsi, pencegahan supaya tidak ada kesempatan dan peluang untuk korupsi, dan penindakan supaya takut korupsi adalah kesatuan dari perencanaan strategis KPK untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan mempersempit ruang korupsi.

Kedua, UU KPK dimaknai sebagai penguatan pematangan. KPK punya sistem SDM lebih mapan serta akuntabilitas yang jelas dan diawasi publik. Bukan pemberantasan korupsi sambil sembunyi-sembunyi menyusupkan ideologi dan kepentingan politik.

Ketiga, jangan pernah takut. Lawan KPK hari ini bukan hanya koruptor, tapi juga kelompok ulung yang suka mengambil untung dari jahatnya korupsi. Maka selama konstitusi dan hukum dijunjung, tak boleh mundur dalam bertempur karena masyarakat pasti mendukung, tutupnya

(Arif Prihatin)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel