Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Menkeu: Perubahan Iklim, Tantangan Nyata yang Dihadapi Seluruh Dunia

Nasional - Koran Pemuda, (22/08/2021)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa saat ini seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat nyata selain pandemi Covid-19, yaitu perubahan iklim. Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan bahwa manusia dan kehidupannya sangat berpengaruh pada tantangan pengendalian perubahan iklim tersebut.

“Kita semua memahami bahwa climate change tantangan yang akan memberikan implikasi yang luar biasa besar bagi manusia dan kemanusiaan. Apabila Bumi meningkat suhunya diatas 1,5 derajat Celsius, implikasinya akan sangat luar biasa,” ujar Menkeu secara daring dalam Kompasfest Navigate dalam Conference “Green on Green: Embarking New Trend of Environmental Economics”, Jumat (20/08).

Upaya untuk menghindari konsekuensi yang katastropik tersebut dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang salah satunya melalui penandatanganan Paris Agreement.

“Setiap negara menyumbangkan National Determined Contribution atau kontribusi yang ditetapkan di setiap negara untuk mengurangi emisi CO2 atau karbondioksida,” kata Menkeu.

Indonesia telah menandatangani Paris Agreement dengan tekad untuk menurunkan kontribusi CO2 dengan upaya sendiri sebesar 29%. Apabila mendapatkan dukungan internasional, Indonesia akan berupaya menurunkan emisi CO2 sebesar 41%. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Indonesia telah mewujudkannya dalam berbagai kebijakan dan regulasi.

“Langkah untuk menurunkan atau mengimplementasikan komitmen Indonesia untuk penurunan emisi karbon terwujud di dalam program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dan juga diwujudkan dalam berbagai regulasi, termasuk di bidang anggaran dan perpajakan,” ujar Menkeu.  

APBN juga melakukan budget tagging untuk mendukung program-program penurunan emisi karbon atau melakukan transformasi agar kegiatan produksi menjadi semakin bersih. Budget climate tagging digunakan untuk mengidentifikasi belanja dan anggaran yang memang secara langsung bisa mempengaruhi dan menurunkan emisi karbon.

“Digunakanlah instrumen, seperti fasilitas perpajakan untuk mendorong investasi energi yang lebih bersih yaitu energi yang sifatnya terbarukan,” kata Menkeu.

Pemerintah juga menggunakan instrumen dalam bentuk transfer ke Pemerintah Daerah untuk mendorong langkah-langkah di bidang agrikultur atau pertanian untuk ketahanan pangan, air, dan ekosistem.

Indonesia akan terus melakukan berbagai upaya, seperti menyusun long term strategy for low carbon emission sebagai komitmen untuk menurunkan carbon emission secara neto pada tahun 2050.

“Kami juga akan bersama-sama dengan Kementerian yang lain dan pemerintah daerah akan terus menyusun strategi agar long term strategy menuju low carbon and climate resilience bisa dicapai dan diimplementasikan,” ujar Menkeu.

Saat ini, Kementerian Keuangan terus menyusun kebijakan fiskal untuk perubahan iklim, serta melakukan berbagai inovasi dan edukasi.

“Ini adalah langkah konsisten kami di dalam menggunakan instrumen APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam mewujudkan komitmen Indonesia sebagai negara yang ingin berpartisipasi, berperan serta secara adil dan affordable dalam menghindarkan konsekuensi dari perubahan iklim yang sangat katastropik,” ujar Menkeu.

(Arif P)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel