Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Komisi Informasi Jabar Gelar Monitoring Evaluasi dan Pemeringkatan Badan Publik secara Virtual

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (31/08/2021)
Komisi Informasi Jawa Barat melaksanakan monitoring evaluasi dan pemeringkatan badan publik tingkat Jawa Barat, secara virtual, Senin (30/8/2021).

Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan ini, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Rahmat Sutrisno dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Harry Safari.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akan memasukan predikat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan badan publik untuk keterbukaan informasi yang dihasilkan dari penilaian Monev Pemeringkatan oleh Komisi Informasi Jawa Barat.

Pemeringkatan dari Komisi Informasi Jawa Barat tersebut, akan mempengaruhi besarnya anggaran bagi OPD, penyertaan modal bagi BUMD, dan besaran hibah bantuan keuangan lainnya.

"Jika semakin baik keterbukaan informasinya, predikat akan meningkat. Itu berarti semakin banyak besar pula bantuan yang akan diberikan," kata Ridwan Kamil melalui zoom meeting persiapan Monitoring, Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi pada badan Publik Jawa Barat tahun 2021, Senin (30/8/2021).

Ridwan Kamil menjelaskan, jumlah badan publik yang akan dilakukan pemeringkatan, ada sebanyak 118 badan publik dari enam kategori, yaitu pemerintah kabupaten/kota, lembaga vertikal, partai politik, BUMD, organisasi non pemerintah, dan OPD tingkat Provinsi. 

Menurutnya, ada tiga hal pokok terkait keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Barat. Pertama, Jabar merupakan provinsi yang transparan, Jabar juga memiliki perda TPA.

Kedua, keselarasan antara predikat Jawa Barat sebagai provinsi informatif dengan seluruh Badan publik yang ada di Jawa Barat.

Ketiga, untuk efektivitas APBD dan pertanggungjawaban ke publik, OPD dan Badan Publik yang menerima bantuan, predikat akan mempengaruhi besarnya anggaran bagi OPD, penyertaan modal bagi BUMD dan besaran bantuan keuangan bagi badan publik yang lain.

"Saya meminta agar seluruh badan publik yang ada di Jawa Barat dapat compatible dengan predikat Jabar sebagai provinsi informatif di tingkat nasional," katanya. 

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal mengatakan, badan publik harus menjadikan keterbukaan infomasi sebagai budaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Menurutnya, monev merupakan amanat untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang. Jawa Barat sendiri, telah menyandang predikat provinsi informatif selama tiga tahun berturut-turut.

"Ini menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Barat," katanya. 

(Arif)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel