Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH, MH Diberhentikan Sebagai PNS Dengan Tidak Hormat Oleh Kejaksaan RI

Nasional - Koran Pemuda, (06/08/2021)
Telah dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH. MH., NIP 19810421 200501 2 009, NRP 60581413,  pangkat Pembina/ Jaksa Madya (IV/a), jabatan Jaksa Fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jaksa Agung Muda Pembinaan. 

Keputusan Jaksa Agung tersebut dengan mempertimbangkan:
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 10 / PID.SUS-TPK / 2021 / PT.DKI tanggal 14 Juni 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Terpidana Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH. MH. NIP 19810421 200501 2 009, NRP 60581413, Jaksa Fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jaksa Agung Muda Pembinaan, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidsus-38) tanggal 02 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10 / PID.SUS-TPK / 2021 / PT.DKI tanggal 14 Juni 2021 atas nama Terpidana Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH. MH. 

Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH. MH. telah dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan menetapkan :
Mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH. MH., Pembina/ Jaksa Madya (IV/a), NIP 19810421 200501 2 009, NRP 60581413, Jaksa Fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jaksa Agung Muda Pembinaan.
Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH. MH. 

Laporan : Arif Prihatin
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel