Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Bupati Cirebon Bertemu Korsupgah KPK secara Virtual

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (19/08/2021)
Pemerintah Kabupaten Cirebon, melakukan pertemuan secara virtual dengan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor BKAD Kabupaten Cirebon, Kamis (19/8/2021).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron MAg., Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mohamad Lutfhi, Sekretaris Daerah Rahmat Sutrisno, dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah.
Bupati Cirebon menyebutkan, pertemuan tersebut dilakukan agar roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. 

"Saya khawatir ada yang lupa. Intinya KPK ingin supaya tidak ada keraguan dari pemerintah terutama dalam penggunaan anggaran," kata Imron.

Imron mengatakan, ada delapan catatan yang harus ditingkatkan oleh pemerintah dserah yakni, perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; pelayanan terpadu satu pintu; kapabilitas APIP; manajemen ASN; dana desa, optimalisasi dana desa, dan manajemen aset daerah.

Menurut Imron, catatan tersebut bukanlah sebuah temuan buruk dari KPK, melainkan delapan poin yang harus terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

"Supaya ditingkatkan saja. Terutama saat ini penggunaan anggaran sebagian besar terfokus kepada percepatan penanganan wabah covid-19," katanya.

(Arif P)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel