Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

  

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021)
Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Hal tersebut terkait adanya Surat Keterangan Sudah Menikah yang dikeluarkan Pemerintah Desa Tuk namun keterangan dalam isi surat tersebut tanggal lahir yang diternagkan berbeda dengan data penduduk di e-KTP.

Surat Keterangan Sudah Menikah tersebut digunakan untuk salah satu dokumen keberangkatan menjadi pekerja migran. Dalam e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) Kelahiran Sdri. Asiyah yakni 09 September 1987, namun dalam surat dari Pemdes Tuk tersebut tertuliskan 09 September 1992.

Dalam hal ini Pemdes Tuk dalam surat resminya diduga telah memberikan keterangan palsu dan atau informasi yang sesat.

Saat dikonfirmasi Tim Koran Pemuda Indonesia, Kuwu Desa Tuk menjelaskan bahwa surat tersebut yang mengetik adalah salah satu perangkat desanya dan yang menanda tangani adalah Sdr. Supardi menggunakan atas nama Kuwu Tuk dan Stampel Kuwu.

Pelayanan di yang diberikan Desa Tuk Kec. Kedawung terkait surat menyurat ini diduga tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur, karena menerbitkan keterangan dalam sebuah surat resmi dengan tidak berdasar.

Perangkat Desa yang membuat surat tersebutpun mengaku, dirinya menulis keterangan data dalam surat tersebut hanya berdasarkan keterangan yang disampaikan pemohon surat tanpa melihat identitas diri dalam hal ini e-KTP maupun Kartu Keluarga (KK)

Disampaikan Kuwu Desa Tuk, dirinya juga siap dikonfrontir dan dipertemukan dengan pihak PT yang memberangkatkan Sdri. Asiyah jika terdapat adanya dugaan pemalsuan data. Dirinya juga mengaku saat proses pembuatan tersebut dirinya sedang tidak berada di kantor desa.

(Tim)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel