Koran Pemuda Indonesia
Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021) Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Langgar Aturan PPKM Darurat, Petugas Gabungan Segel PT. Hamsina Jaya Plumbon - Cirebon

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (09/07/2021)
Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, mengapresiasi sektor perindustrian yang telah mematuhi aturan PPKM darurat. Di antaranya, pengurangan 50 persen karyawan yang bekerja dalam sekali waktu.

Ia menilai, apresiasi patut diberikan kepada perusahaan yang telah berupaya mengurangi jumlah karyawan sesuai ketentuan PPKM darurat. Sehingga Arif mengajak perusahaan lainnya di Kabupaten Cirebon untuk melakukan hal serupa.

"Di masa PPKM darurat industri di sektor esensial harus membatasi karyawan yang bekerja 50 persen dari jumlah keseluruhannya. Sektor industri menyumbang mobilitas pekerja cukup signifikan," kata Kombes Pol Arif Budiman S.I.K, M.H, saat ditemui usai monitoring PPKM darurat di sektor industri, Jumat (9/7/2021).

Ia mengatakan, manajemen tiap perusahaan dipersilakan mengatur sedemikian rupa jadwal karyawan yang masuk. Asalkan jumlahnya harus dikurangi 50 persen dari total karyawan yang bekerja di perusahaannya masing-masing.

"Kami mengimbau pelaku industri mematuhi PPKM darurat untuk menekan mobilisasi warga sehingga pandemi Covid-19 di Kabupaten Cirebon segera berakhir. Keberhasilan PPKM darurat dalam menekan penyebaran Covid-19 membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak," ujar Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H.

Dalam monitoring tersebut, petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan lainnya mendatangi tiga perusahaan, di antaranya, PT Hamsina Jaya, PT Darma Elektrindo Manufakturing, dan PT Seyeng Activewear. Ketiganya termasuk industri sektor esensial sehingga harus membatasi karyawan yang bekerja dalam sekali waktu.

Namun, PT Hamsina Jaya terbukti tidak mengurangi karyawan hingga 50 persen sesuai ketentuan PPKM darurat. Sehingga petugas Satpol PP langsung menyegel perusahaan tersebut dan diproses tipiring oleh penyidik PPNS untuk disidangkan pada pekan depan.

"Monitoring ini juga untuk memastikan pekerja industri sektor esensial tidak di PHK akibat aturan pembatasan PPKM darurat. Manajemen tiga perusahaan yang didatangi hari ini sudah memastikan tidak ada PHK," kata Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H.

(Red)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel