Koran Pemuda Indonesia
Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021) Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

APBD Daerah Pemprov Jabar Bocor Rp5 Triliun

Jabar - Koran Pemuda, (14/07/2021)
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan, kondisi kas keuangan Pemda Jabar pada tahun 2021 berpontensi mengalami kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai Rp5 triliun.

Diketahui sebelumnya, APBD Jabar meleset hingga 3,7 Triliun disebabkan adanya ketidakseuaian dalam perencanaan.

Padahal, pada proyeksi Bappenda Jabar pada tahun 2020 telah mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun sebesar Rp3 Triliun.

Tak hanya itu, Pemprov Jabar pun sudah mengeluarkan draf Surat Edaran Sekda Jabar Nomor: 91/KU.01/BPKAD tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencairan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

“Kami laporkan kondisi keuangan 2021 memburuk dalam perhitungan kami. Tadinya kami kehilangan Rp3 triliun. Akan tetapi kita berpotensi kehilangan Rp2 triliun lagi. Jadi total kehilangan Rp5 triliun,” ucap Emil via zoom di Bandung, Senin (12/7).

Ia pun menjelaskan, telah mengatur sebagaimana meskinya atas kehilangan APBD Rp3 triliun tersebut. Namun sebelum terjadi PPKM Darurat terdapat laporan berpotensi kehilangan kembali Rp2 trilun.

“Rp3 triliun itu kita sudah prediksi sebelum PPkM darurat. Tapi sekarang kita berkurang Rp2 triliun lagi. Jadi banyak memberhentikan pengerjaan proyek-proyek infrastruktur sana sini,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai dampak pertumbuhan ekonomi di masa PPKM darurat. Dirinya nya tidak menjelaskan banyak. Pasalnya, belum dapat di ukur.

Meski begitu, dirinya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sektro makro mengalami kenaikan. Terlebih dalam ekspor dan investasi tertinggi di Indonesia.

“Dampak ekonomi dimasa PPKm belum bisa di ukur. Namun secara lapangan terjadi pengurangan ekonomi jual beli di masyarakat sehingga minggu ini peluncuran bantuan sosial dsri Kemensos itu akan segera di mulai,” katanya.

Secara makro Jabar nomor 1 investasi se-Indonesia di kuartai ini Rp20 triliun masuk dari asing untuk investasi di Jabar. Ekspor pun naik 17 persen nomor 1 di Indo. Menandakan dari sisi makro ekonomi Jabar masih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Jabar, Nanin Hayani Adam dalam
rapat Koordinasi terkait Realokasi Anggaran Pelaksanaan PPKM Darurat Covdi-19 TA 2021 menjawab pertanyaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat soal kondisi anggaran Pemprov Jabar.

“Keterbatasan anggaran jika Bansos disalurkan selama PPKM Darurat ini menjadi salah satu kendala Pemprov Jabar. Namun demikian, program Pak Gubernur untuk menyalurkan obat-obatan dan penyediaan oksigen menjadi prioritas utama saat ini,” jawab Nanin

“Dan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Jawa Barat masih mampu menutupi itu, sehingga tidak dibutuhkan realokasi dan refocusing anggaran untuk TA 2021 ini,” tambahnya.

Ditempat berbeda, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Anwar Yasin meragukan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Kuartal II 2021 mencapai target.

Pasalnya, hal tersebut di dasari pada inkonsistensi kebijakan dan berbagai perubahan arah tujuan kebijakan pada kuartal II.

“Sebut saja kebijakan refocusing anggaran yang terkesan ‘tanpa kompromi’ dengan stakeholder yang lainnya pada bulan April lalu. Tercatat bahwa Pemprov Jawa Barat menjadi provinsi dengan persentase refocusing anggaran tertinggi dibanding provinsi lainnya,” katanya.

(Nashrun)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel