Koran Pemuda Indonesia
Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021) Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Satpol PP Kab. Cirebon Tunggu Rekomendasi DPKPP Untuk Kembali Segel PT Chinli

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (22/06/2021)
Pembangunan PT Chinli International Footwear Materials Indonesia yang berlokasi di Desa Damarguna, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon dinilai sudah menyalahi aturan.

Satpol PP Kabupaten Cirebon saat ini masih menunggu teguran ketiga dan rekomendasi penindakan dari Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon terkait dugaan pelanggaran pada proyek digelar PT Chinli International Footwear Materials Indonesia tersebut.

Dilansir dari Fajar Cirebon, Kepala Penegakan Perundang-undangan Daerah (Gakperunda) pada Satpol PP Kabupaten Cirebon, Iwan Suroso mengatakan, pihaknya ingin melaksanakan penindakan atas dugaan pelanggaran tersebut harus memiliki pedoman dan dasar sesuai mekanisme teguran yang sudah dilayangkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) kepada PT Chinli International Footwear Materials Indonesia .

Menurut Iwan, sampai saat ini DPKPP sudah melayangkan dua kali teguran dan pihaknya saat ini masih menunggu teguran ketiga dari dinas terkait.

Dari surat tembusan itu, kata dia, PT tersebut diketahui sudah kembali melakukan aktivitas pembangunan setelah membuat surat pernyataan tidak melakukan aktivitas pembangunan sebelum segala perizinannya dipenuhi.

“Saat ini sudah ada dua surat teguran terkait aktivitas pembangunan dilokasi tersebut. Kita sudah terima dua surat tembusan dari teguran satu dan dua. Sekarang kita masih menunggu surat teguran ketiga dan rekomendasi penindakannya dari DPKPP,” kata Iwan, Selasa (22/6).

Diakui Iwan, sebelumnya Satpol PP Kabupaten Cirebon sudah melepas Satpol PP Line yang dipasang di area proyek pembangunan PT Chinli International Footwear Materials Indonesia di Kecamatan Ciledug. Pelepasan segel tersebut dilakukan usai pihaknya menerima surat permohonan pelepasan Satpol PP Line dari pihak PT tersebut demi menjaga kondusivitas investasi.

Setelah ada surat permohonan, kata dia, pihaknya menggelar rapat yang dihadiri SKPD terkait dan pihak PT tersebut. “Dalam rapat itu pihak pengusaha membuat pernyataan tidak akan melakukan aktivitas pembangunan apapun sampai IMB ditempuh,” jelas Iwan.

Namun pada kenyataannya, terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha tersebut. Pasalnya, pekerjaan di proyek tersebut masih tetap berjalan, bahkan sampai dengan pemasangan tiang pancang.

Ditambahkan Iwan, perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengawasan bangunan dan gedung.Karena itu, ia menegaskan bahwa aturan pemerintah daerah memang harus ditegakkan. Saat ini, pihaknya terus menunggu tahapan teguran dan rekomendasinya dari DPKPP.

“Jika sudah ada teguran ketiga, kami siap mengeksekusi kembali menutup dengan Satpol PP Line,” tukasnya

(Red)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel