Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

PT. Bintang Permata Khatulistiwa, Diduga Tidak Indahkan Surat Pemanggilan Penyelesaian FPTDP Kab. Melawi ; Terkait Pengelolaan Lahan Masyarakat Yang Belum Terselesaikan

Melawi, Kalbar - Koran Pemuda, (05/05/2021)
Menindak lanjuti laporan masyarakat Dusun Bondau Desa Ella Hulu, Kec. Mendukung, Kab. Melawi, Prov. Kalbar, pada tanggal 15/04/2021 melaporkan pihak perusahaan PT. BPK kepada Forum Persatuan Temenggung Dan Funggawa Kab Melawi.

Menindaklanjuti laporkan oknum masyarakat mengenai persoalan tersebut maka pihak Lembaga Adat Melalui Forum Persatuan Temenggung dan Punggawa Se-Kab. Melawi melakukan pemangilan pihak perusahaan tersebut atas laporan bahwa telah di lakukan penyerobotan lahan oknum warga Dusun Bondau yang sudah di gusur bahkan sudah di tanam oleh pihak perusahaan.
Saat di jumpai awak media, Pihak pelapor atau mengatasnamakan pemilik lahan tersebut menyampaikan, 
"Sampai saat ini kami tidak pernah menyerahkan lahan tersebut, beralamat di Lokasi Blok 28D Devisi 1, di Dsn. Bondau, Dsa. Ella Hulu, Kec. Menukung, Kab. Melawi, bahkan kami juga pernah mengingatkan serta melayangkan surat agar tidak di lakukan pengosoran lahan sebelum masalah sangketa lahan tuntas, namun pihak perusahaan tetap melakukan prngosoran dan penyerobotan lahan tersebut bahkan sampai sudah melakukan penanaman. Oleh sebab itu kami tidak terima dan kami meminta kepada pihak lembaga Adat atau FPTDP Kab. Melawi agar dapat menyelesaikan masalah yang sedang kami alami." ucapnya

Sesuai dengan pengaduan dan laporan tersebut, kami Forum Persatuan Temanggung Adat dan Punggawa Se-Kab Melawi melakukan panggilan pertama pada tanggal, 28 April 2021 untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun pada saat acara dan tanggal tersebut pihak perusahaan tidak hadir dengan alasan pergantian pimpinan perusahaan. Ucap Ketua Forum

Dengan selang waktu pihak Forum Persatuan Temenggung dan Punggawa, melayangkan kembali surat panggilan kedua, pada tanggal 5/05/2021, jam 09 pagi, berharap bisa di urus dan di selesaikan secara musyawarah namun pihak terlapor atau Perusahaan PT. BPK tidak datang lagi dalam acara persidangan tersebut, tanpa kabar dan Informasi. dengan diselesaikan persoalan tersebut secepat mungkin dan tidak berlarut larut pihak perusahaan juga tenang dalam berkerja dan masyarakat pun puas, tapi sangat di sayangkan pihak perusahaan tidak dapat menghadiri panggilan ke dua kali tersebut, kami di sini sebagai penengah bukan bearti mengintimidasi siapapun dalam hal ini. ucapan Ketua FPTDP Kab. Melawi

"meskipun demikian kami juga ngk akan putus asa, dan akan kami lakukan pemangilan untuk ke - 3 kalinya, untuk kedepannya, namun apa bila tidak di indahkan pangilan ini sesuai Undang-Undang Hukum Adat Istiadat Kab Melawi pasal 68 berbunyi : Apabila tidak mengindahkan panggilan ke tiga kalinya maka sudah dianggap pelecehkan dan menghina lembaga adat," Paparnya

Dan kami juga tidak akan tinggal diam, akan kami layangkan surat kepada instansi terkait Pemerintah Kabupaten Melawi untuk meninjau kembali perusahaan karna tidak menghargai adat istiadat dan budaya di Kabupaten Melawi". Ucapnya sambil menutup pembicaraannya. 

(Rabi)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel