Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Pemerintah Desa Risa Kec. Woha Diduga Biarkan Galian C Ilegal Yang Merugikan Warga Beroperasi

Bima - Koran Pemuda, (07/05/2021)
Banyaknya eskavator yang beroperasi di galian C yang diduga ilegal di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, menuai banyak kontroversi dan menimbulkan keresahan bagi warga setempat.

Galian yang sudah sepekan beroperasi tersebut diduga kuat belum kantongi perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aktivis dan warga setempat, Andriansyah, SH meminta agar aparatur penegak hukum (APH) maupun pemerintah setempat segera menutup galian yang diduga ilegal yang berada di Desa Risa Kecamatan Woha.

"Pemerintah Desa maupun Kecamatan sebagai fungsi pengawasan jangan terkesan membiarkan galian C yang diduga kuat tidak mengantongi perizinan," Papar Andriansyah, SH

"Apakah pemerintah setempat juga ikut bermain karena diduga membiarkan galian tersebut tetap beroperasi,"Lanjutnya

Sementara itu, Kepala Desa Risa saat dikonfirmasi Tim Koran Pemuda Indonesia melalui sambungan seluler memaparkan bahwa galian tersebut adalah tanah pribadi milik seseorang dan hanya untuk meratakan lahannya saja tidak untuk kegiatan usaha.

Akan tetapi, fakta dilapangan yang berhasil dihimpun Tim Koran Pemuda Indonesia didapati hasil bahwa pengusaha ( PT. Bumi Palapa Perkasa). Galian C tersebut juga diduga merugikan masyarakat pemilik lahan pasalnya, pemilik lahan dijanjikan akan dibayar Rp. 100 Ribu Per Rit namun yang diterima hanya Rp. 3 Ribu Per Rit.

Pantauan terkini dari Tim Koran Pemuda Indonesia, galian tersebut sudah bergeser ke lokasi yang sebelahnya, dan diduga tanpa adanya reklamasi dari pihak pengusaha yakni PT. Bumi Palapa Perkasa.
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel