Koran Pemuda Indonesia
Uang Dalam Rekening Tiba-tiba Hilang, Nasabah Bank BNI Cabang Cirebon Lapor ke Polisi

Cirebon - Koran Pemuda, (14/04/2021) Seorang nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Cirebon, Neneng merasa kehilangan uang tabungannya yang berada didalam rekening

Resmi Kini Polresta Cirebon Dibawah Pimpinan Kombes Pol Arif Budiman

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (17/06/2021) Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, resmi memimpin Polresta Cirebon menggantikan Kombes Pol M. Syahduddi, S.I.K, M.Si.

Belasan Rumah di Jatiyoso Kab. Karanganyar Tertimbun Longsor, Balai Desa Wonokeling Hampir Rata Dengan Tanah

Karanganyar - Koran Pemuda, (02/01/2021) Tanah longsor terjadi di Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jatisoyo Kamis sore (01/04/2021) hingga malam hari

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Nilai Sikap Indonesia di Sidang PBB Sangat Mengecewakan

Jakarta - Koran Pemuda, (20/05/2021)
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi kecewa dengan sikap penolakan Indonesia atas resolusi PBB terkait pelaksanaan tanggung-jawab untuk melindungi atas kejahatan HAM di Palestina, Myanmar dan Suriah.

“Saya menyayangkan dan kecewa sikap Indonesia yang menyatakan “NO” saat pemungutan suara di Sidang Umum PBB terkait resolusi pelaksanaan Tanggungjawab Untuk Melindungi (Responsibility To Protect) atas situasi kejahatan yang tergolong Sangat serius di Palestina, Myanmar dan Suriah, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan. Padahal jenis kejahatan ini merupakan pelanggaran HAM yang berat dan melanggar hukum Indonesia, yaitu UU No. 26/2000,”

Menurut Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi , sikap itu memperlihatkan rendahnya tingkat komitmen Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM di dunia. Dalam voting di PBB, Indonesia sejajar dengan 14 negara lain yang memiliki reputasi rendah di bidang HAM dan salah satu di antaranya Adalah China

“Indonesia diapresiasi karena memberikan perhatian atas situasi kemanusiaan di Palestina. Tetapi sangat di sayangkan tidak mau memberikan suara YES untuk menghentikan pelanggaran HAM di Palestina, Myanmar dan Suriah melalui voting tersebut. Penolakan resolusi ini mencerminkan komitmen domestik Indonesia yang terlihat separuh hati dalam memperbaiki keadaan HAM di negeri sendiri seperti yang kita saksikan di Papua dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sangat berat lainnya,” kata Fachrul Razi, dalam keterangannya.

The Responsibility to Protect (R2P) adalah komitmen masyarakat dunia yang disetujui oleh semua negara anggota PBB pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia 2005 lalu. Komitmen itu untuk menangani serta mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional, yaitu genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

(Red)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel