Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Fahrizal S. Siagian ; Pemecatan 51 Pegawai KPK sebagai Wujud Disobedience Terhadap Presiden

Sumatera - Koran Pemuda, (27/05/2021)
Sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dipecat karena tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sementara 24 pegawai akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan masih ada potensi diberhentikan apabila tidak lolos. 

Hal ini menjadi topik pembahasan dalam rapat koordinasi tindak lanjut terhadap pegawai KPK yang tak lolos TWK. Tes tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Terdapat 6 pimpinan lembaga yang ikut serta dalam rapat ini. Yakni Pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hadir dalam rapat tersebut, selasa (25/05/2021).

Dalam keterangan persnya, Alexander Marwata, penilaian asesor terhadap 51 pegawai tersebut merah dan tidak mungkin dibina.

" Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, ini sudah warnanya dia bilang, sudah merah dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alexander.

Dilain sisi, berdasarkan pernyataan sikap Presiden Joko Widodo mengenai pemberhentian 75 pegawai KPK, beliau meminta Pimpinan KPK untuk mematuhi putusan MK tentang uji materi (judicial review) terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 yang berkekuatan hukum, yang pada pokoknya dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK tersebut.

Dalam hal ini, Fahrizal S.Siagian selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menilai tindakan pimpinan KPK yang tetap tidak bisa mempertahankan 51 pegawai KPK tersebut merupakan sebuah tindakan disobedience terhadap pernyataan Presiden RI. 

" ya, ini adalah wujud disobedience atau pembangkangan terhadap pernyataan presiden. Presiden sendiri telah meminta agar pimpinan KPK memperhatikan putusan MK terkait gugatan judicial review terhadap UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK tersebut, ternyata tetap memecat 51 pegawai KPK, walaupun 24 pegawai lainnya masih diberi kesempatan. Sampai detik ini, saya belum melihat dimana sebenarnya upaya memperkuat lembaga anti rasuah ini." Ujar Fahrizal.

Fahrizal juga berharap semua pihak harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan mematuhi pernyataan Presiden serta sama-sama mengawal kasus ini demi tegaknya pemberantasan korupsi di republik ini.
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel