Koran Pemuda Indonesia
Uang Dalam Rekening Tiba-tiba Hilang, Nasabah Bank BNI Cabang Cirebon Lapor ke Polisi

Cirebon - Koran Pemuda, (14/04/2021) Seorang nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Cirebon, Neneng merasa kehilangan uang tabungannya yang berada didalam rekening

Resmi Kini Polresta Cirebon Dibawah Pimpinan Kombes Pol Arif Budiman

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (17/06/2021) Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, resmi memimpin Polresta Cirebon menggantikan Kombes Pol M. Syahduddi, S.I.K, M.Si.

Belasan Rumah di Jatiyoso Kab. Karanganyar Tertimbun Longsor, Balai Desa Wonokeling Hampir Rata Dengan Tanah

Karanganyar - Koran Pemuda, (02/01/2021) Tanah longsor terjadi di Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jatisoyo Kamis sore (01/04/2021) hingga malam hari

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Fahrizal S. Siagian ; Pemecatan 51 Pegawai KPK sebagai Wujud Disobedience Terhadap Presiden

Sumatera - Koran Pemuda, (27/05/2021)
Sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dipecat karena tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sementara 24 pegawai akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan masih ada potensi diberhentikan apabila tidak lolos. 

Hal ini menjadi topik pembahasan dalam rapat koordinasi tindak lanjut terhadap pegawai KPK yang tak lolos TWK. Tes tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Terdapat 6 pimpinan lembaga yang ikut serta dalam rapat ini. Yakni Pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hadir dalam rapat tersebut, selasa (25/05/2021).

Dalam keterangan persnya, Alexander Marwata, penilaian asesor terhadap 51 pegawai tersebut merah dan tidak mungkin dibina.

" Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, ini sudah warnanya dia bilang, sudah merah dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alexander.

Dilain sisi, berdasarkan pernyataan sikap Presiden Joko Widodo mengenai pemberhentian 75 pegawai KPK, beliau meminta Pimpinan KPK untuk mematuhi putusan MK tentang uji materi (judicial review) terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 yang berkekuatan hukum, yang pada pokoknya dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK tersebut.

Dalam hal ini, Fahrizal S.Siagian selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menilai tindakan pimpinan KPK yang tetap tidak bisa mempertahankan 51 pegawai KPK tersebut merupakan sebuah tindakan disobedience terhadap pernyataan Presiden RI. 

" ya, ini adalah wujud disobedience atau pembangkangan terhadap pernyataan presiden. Presiden sendiri telah meminta agar pimpinan KPK memperhatikan putusan MK terkait gugatan judicial review terhadap UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK tersebut, ternyata tetap memecat 51 pegawai KPK, walaupun 24 pegawai lainnya masih diberi kesempatan. Sampai detik ini, saya belum melihat dimana sebenarnya upaya memperkuat lembaga anti rasuah ini." Ujar Fahrizal.

Fahrizal juga berharap semua pihak harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan mematuhi pernyataan Presiden serta sama-sama mengawal kasus ini demi tegaknya pemberantasan korupsi di republik ini.
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel