Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Bupati Cirebon Minta Disdukcapil dan DPMPTSP Berikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (03/05/2021)
Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan bimbingan teknis kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik di Hotel Patra, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat (30/4/2021).

Dalam sambutannya, Bupati Cirebon, Drs.H. Imron, M.Ag meminta, kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bisa meningkatkan kepada pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kedua SKPD harus menjalankan 10 poin untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, di antaranya membuat standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan.

“Pada 2020, Pemerintah Kabupaten Cirebon masuk ke dalam kategori baik dengan catatan dari Menpan RB. Tahun ini diharapkan tidak ada lagi catatan,” kata Imron.
Diakui Imron, wilayah Kabupaten Cirebon masih kurang unggul dibandingkan daerah lainnya, terutama dengan priangan timur. Pengaruh sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama.
Kedua SKPD agar melakukan sejumlah inovasi untuk mengejar ketertinggalan dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat.

“Di era sekarang, pelayanan publik harus diutamakan. Contoh daerah maju, sudah punya mall pelayanan publik. Kabupaten Cirebon sedang menuju arah situ,” ungkap Imron.

Dalam upaya percepatan investasi, kata Imron, Kabupaten Cirebon sering dikeluhkan dengan sulitnya penerbitan izin. Sehingga dikesankan tidak ramah kepada investor. Akibat hal tersebut, para investor lebih memilih ke daerah tetangga seperti ke Kabupaten Brebes di Jawa Tengah atau wilayah perbatasan lainnya. Menurut Imron, itu sangat merugikan.

“Kalau masyarakat tidak dirugikan dan keseimbangan alam tetap terjaga kenapa harus dipersulit. Kabupaten Cirebon punya banyak potensi, jangan sampai dibiarkan,” ujarnya.

(Red)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel