Koran Pemuda Indonesia
Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Wujudkan Transparansi, Pemda Kota Cirebon Dukung Pengembangan Transaksi Digital

Kota Cirebon - Koran Pemuda, (01/04/2021)
Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon komitmen mendukung pengembangan transaksi pembayaran secara digital. Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) merupakan wadah untuk pengembangan digitalisasi transaksi di Kota Cirebon.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., saat menghadiri Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon di aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Jalan Yos Sudarso No 5-7, Kamis, 1 April 2021. “Kami senantiasa berkomitmen untuk mendukung pengembangan transaksi pembayaran secara non tunai,” tegas Azis. Untuk itu Azis mengajak kepada semua pihak untuk menjadikan TP2DD sebagai wadah koordinasi pemerintah dan pihak terkait dalam mengembangkan digitalisasi transaksi di lingkungan Pemda Kota Cirebon.

Dijelaskan Azis, pandemi Covid-19 membuat semua orang semakin menyadari pentingnya digitalisasi. “Di masa pandemi Covid-19 ini sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan secara online,” ungkap Azis. Hal tersebut dilakukan karena adanya pembatasan aktivitas untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. Digitalisasi juga ditunjang dengan perkembangan teknologi informatika yang saat ini sudah semakin maju.

Azis juga meyakini digitalisasi pembayaran akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. “Termasuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan,” ungkap Azis. Sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal. “Namun kolaborasi seluruh pihak tetap harus dilakukan,” tegas Azis. Sehingga bisa mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dan digitalisasi pembayaran melalui sejumlah instrumen seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS).

Pada kesempatan itu Azis juga mendorong kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Kota Cirebon untuk menjadi contoh dalam penciptaan ekosistem pembayaran secara digital. Sehingga dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah dan nasional.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Cirebon, Bakti Artanta, menjelaskan pemerintah pusat telah mencanangkan gerakan nasional non tunai. “Februari 2020 ada MoU antara Kementerian koordinasi Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ungkap Bakti. Tujuannya untuk memperluas digitalisasi keuangan digital di Indonesia.

Setahun kemudian, tepatnya pada Maret 2021, keluar Keputusan Presiden terkait MoU tersebut dan mensyaratkan dibentuk TP2DD di daerah. “Kota Cirebon menjadi daerah pertama di Jabar untuk terbentuknya TP2DD. Kami sangat apresiasi,” ungkap Bakti. Selanjutnya dengan terbentuknya TP2DD sinergi dan kolaborasi untuk memperluas digitalisasi dan terbentuknya ekosistem digital di wilayah Kota Cirebon.

(Anton)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel