Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Peran GATT/WTO Dalam Ekonomi Internasional, Menurut Katrinawaty Lasena, SH

Internasional - Koran Pemuda, (23/04/2021)
Saat ini dunia perdagangan yang mengalami perubahan sejak terbentuknya General Agreementon Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947. Perdagangan Internasional terpola melalui aturan-aturan GATT yang mendasarinya dan perkembangannya sangat kompleks dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional. Perdagangan Internasional ini telah dituntun oleh General Agreement untuk mencapai suatu keadilan dalam masalah-masalah pokok perdagangan Internasional yang sangat pelik hubungan oleh masyarakat Internasional.

Negara-negara yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang disepakati bersama ketentuan General Agreementon Tariffs and Trade (GATT) sebagai suatu tata nilai dan lembaga, tunduk kepada prinsip-prinsip GAT,T mengikat sesuai dengan klausula perjanjian Internasional yaitu azaspactasuntservanda, mengikat bagi negara penandatanganan internasional mengenai negara perdagangan.

Prinsip-prinsip yang fundamental dalam Perjanjian Perdagangan Internasional yang paling pokok sejak terlahirnya, yaitu prinsip non diskriminasi -nasional, yang menerapkan azas Most Favored Nation (negara yang paling diutamakan), azas resiprositas timbal balik dan azas National Treatment yang harus ditegakkan oleh setiap negara anggota (The Contracting Parties). GATT dalam hubungan antar negara menyangkut perdagangan Internasional, disamping prinsip-prinsip lainnya yang harus ditegakkan.

GATT yang merupakan suatu forum Internasional melalui putaran-putaran perundingannya telah sampai pada putaran kedelapan yaitu Uruguay Round. Uruguay Round menitik berat kan permasalahan pokoknya pada 14 masalah pokok (issues), yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok permasalahan yaitu masalah tradisional, masalah kelembagaan dan masalah-masalah yang baru, yang teräkhir dimasukkan dalam agenda perundingan.

Masalah-masalah pokok ini adalah masalah yang tengah dihadapi masyarakat Internasional dalam perdagangan Internasional, dan GATT melalui forum multilateralnya mencari kan pemecahan (solution) bagi masalah-masalah pokok tersebut demi pelakaanaan dan pencapaian cita-cita GATT yang bertujuan untuk suatu tatanan perdagangan Internasional yang bebas (Liberalizationon Trade), serta penegakan kembali (strenghtened) putaran-putaran GATT yang selama ini merupakan suatu sumber hukum dalam perdagangan Internasional.

Dimaksudkan penegakan kembali peraturan-peraturan GATT yang termaktub dalam Textof General Agreement ialah bahwa tidak semua negara-negara anggota yang tunduk pada peraturan GATT, mematuhi aturan permainan yang telah ditentukan. 

Tidak Jarang suatu negara mengeluar kan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam negeri guna perlindungan (protection) pasaran dalam dan luar negerinya yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal-pasal dari General Agreement. 

Dipihak lain beberapa pasal dalam General Agreement menjadi lemah kekuatan mengikatnya yang disebabkan pengertian yang berbeda-beda dari setiap negara anggota GATT. Pelanggaran dari pasal-pasal Pernyataan umum tidak secara langsung Juga merupakan aklbat pelalaian dari prinsip-prinsip GATT.

Terlebih negara-negara yang telah saling mengikatkan (binding) diri dalam bentuk "codes" biasanya mengadukan dirinya pada CONTRACTING PARTIES jika merasa telah dirugikan kepentingan perdagangannya mengenai masalah-masalah pokok perdagangan. Untuk mengatasi hal ini GATT telah menetapkan suatu ketentuan tentang penyelesaian sengketa dalam pasal XXII dan XXIII General Agreement, Sedangkan tatacara pelaksanaannya ditetapkan berubah setiap putaran perundingan, tetapi secara garis besarnya dianjurkan agar penyelesaian ini secara bilateral untuk kemudian apabila gagal maka sesuai prosedur akan melalui tahapan yang ditunjuk oleh GATT.

"Pada putaran perundingan Uruguay Round masalah penyelesaian sengketa ini lebih disempurnakan lagi, terutama mengenai waktu pelaksanaannya dan kepentingan negara-negara berkembang dimana dalam praktek-praktekpenyelesalan sengketa, biasanya negara-negara berkembang selalu berada dalam posisi berunding (posisi tawar) yang lemah, dan tak jarang keputusan yang telah diambil, diblok oleh negara- negara yang posisinya. Putaran Uruguay yang bertujuan untuk penegakan kembali sistim GATT khususnya mengenai masalah penyelesalan sengketa yang diharapkan dapat tercapai, sebab masalah penyelesaian sengketa merupakan ujung tombak dalam per dagangan Internasional, dan proses penyelesaian sengketa GATT yang berbentuk kombinasi antara penyelesaian diplomatik dan hukum Kiranya dapat lebih mengi kat dan member i kan kepastian hukum, demi tercapainya tujuan suatu tata ekonomi Internasional yang adil bagi semua pihak (Praktek penyelesaian sengketa dalam perjanjian perdagangan Internasional (GATT) suatu tinjauan aspek Hukum Ekonomi Internasional/1990," Papar Katriawaty Lasena, SH

"Pada tanggal 15 Desember 1993, Putaran Uruguay berakhir dengan disepakatinya Final Act dari perjanjian dagang multilateral ini oleh para utusan negara, dan teks akhirnya ditandatangani tanggal 15 April 1994 setelah lebih dari tujuh tahun mengadakan perundingan putaran Uruguay tersebut. Perjanjian utama yang telah berhasil disepakati adalah perjanjian pembentukan AgreementEstablishing The World Trade Oragnization (WTO). Sama halnya juga dengan GATT 1947, para pendiri WTO menambahkan peningkatan standar hidup sebagai tujuan utama melalui cara-cara yang serupa dengan GATT 1947," Lanjutnya

"Agenda Putaran Uruguay dikenal sebagai putaran yang sangat bersejarah dalam sejarah GATT.Negara-negara yang ikut dalam GATT semula dapat menjadi perserta dalam suatu perjanjian atau tidak tanpa mempengaruhi status keanggotaannya dalam GATT. Dengan demikian maka bisa dilihat hal tersebut sangat tidak mendukung tegaknya sistem perdagangan multilateral yang universal. Oleh sebab itu pada kemudian mengambil pendekatan Final Act Uruguay Round para anggota yang berbeda dari sebelumnya. GATT berkembang menjadi suatu organisasi perdagangan internasional yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization)

(Red)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel