Koran Pemuda Indonesia
Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Jelang Rekrutmen CPNS dan PPPK, MenPAN-RB Tjahjo ; Honorer Diangkat Jadi CPNS Tanpa Tes Itu Tidak Mungkin

Jakarta - Koran Pemuda, (23/03/2021)
Jelang pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah sudah berbuat banyak terhadap honorer. Pemerintah, tegas Tjahjo, tidak pernah mengabaikan honorer dan melupakan pengabdian mereka.
 
Pemerintah tidak mungkin mengangkat semua honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Apalagi sampai pengangkatannya tanpa tes.

Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Nunik Nugroho mengaku sedih dan hati terasa hancur setelah pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Sebelumnya, Menpan-RB menyatakan tidak ada pengangkatan honorer K2 baik CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa tes.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya Rabu (24/03/2021) meminta Pemerintah untuk dapat mempertimbangkan beberapa hal dalam mengakomodasi kepentingan khusus honorer K2.

"Pemerintah memang dihadapkan pada situasi sulit mengenai ini. Disatu sisi kita sepakat bahwa profesionalitas dalam perekrutan guru honorer melalui jalur PPPK atau CPNS ini adalah kebutuhan dunia pendidikan. Tapi disatu sisi lain juga kita harus mengapresiasi terhadap "kerelaan" para pejuang guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun. Dan mungkin hal ini bisa ditinjau dari rasa nasionalisme kita", ujar senator muda tersebut.

Bahkan hal ini pernah disampaikan oleh Komisi II DPR ketika menggelar rapat kerja dengan pemerintah terkait pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta , Senin (18/1). Rapat dihadiri MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Menkum HAM Eddy Hiariej.

Wakil Ketua Komisi II, Syamsurizal menyampaikan masukan dari komisi II untuk RUU ASN.
Pemerintah harus mengangkat tenaga honorer sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Dimana pengangkatan tenaga honorer bisa dilaksanakan melalui seleksi administrasi, data validasi, surat keputusan pengangkatan, dan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama.

"Sedih mendengarkan cerita tentang Bu guru Nunik seorang honorer yang sulit bertahan dengan gaji sangat rendah. Walaupun sudah mulai ada perbaikan dengan adanya tambahan insentif dari Pemkab Magelang sebesar Rp1 juta dan tambahan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 650 ribu. Total gaji yang diterima honorer usia 56 tahun itu sebesar Rp1,65 juta per bulan. Dia mengaku jumlah tersebut masih sangat kurang karena semua harga barang kebutuhan mengalami kenaikan. Jadi dari kejadian itu, selain sisi formal penting juga pemerintah mengedepankan empati dalam merumuskan kebijakan", tandas Sultan yang juga pernah menjadi Wakil Gubernur Bengkulu tersebut.

Sultan mengatakan bahwa syarat honorer K2 itu mesti mengabdi selama 16 tahun, dan itu bukan waktu yang sebentar. Jadi sangat tepat jika pemerintah mempertimbangkan bila pengangkatan PNS lewat revisi UU ASN dan Keppres sulit dilakukan pemerintah.

komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menpan RB, BKN, dan KASN yang membahas poin-poin muatan revisi Undang-Undang ASN. Dalam rapat yang digelar ini, usulan pengangkatan honorer K2 menjadi ASN ditolak oleh Menpan RB. Dalam pernyataannya masalah honorer K2 tidak mesti dimasukkan dalam pembahasan Undang-undang, tapi cukup diatur dalam peraturan pemerintah.

"Saya berharap setiap pihak pemangku kepentingan antara Pemerintah dan DPR dapat menemukan formulasi kebijakan yang tepat dan adil dalam menyikapi aspirasi tenaga honorer pendidik. Rasanya jika format perekrutan tidak proporsional dan disesuaikan dengan rentang waktu pengabdian, maka akan terjadi ketimpangan antara guru honorer generasi tua yang akan berkompetisi dengan para tenaga pendidik muda untuk menjadi ASN. Jadi penting hadirnya diskresi khusus yang memihak kepada honorer K2 dalam kebijakan ini"katanya

(Ujang)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel