Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

H. Hasan Bisri MS, S,PD.I.,SH, MH, Tanggapi Serius Kenaikan Honor Ketua RT dan RW di Kab. Cirebon

Cirebon - Koran Pemuda, (26/03/2021)
Menindaklanjuti permasalahan honor Ketua RT dan RW yang dianggap Ketua Umum Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC), Saeful Mu'minin tidak sesuai dengan kinerja yang sudah dijalani serta dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan sosial, karena hanya kisaran Rp 1 Juta per tahun.

Hal tersebut ditanggapi serius oleh H. Hasan Bisri MS, S,PD.I.,SH, MH yang merupakan Ketua Divisi Pengaduan Masyarakat DPP FSPC dan juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Adil Bersatu.
Lebih lanjut beliau menjelaskan, Ketua RT dan RW di Kabupaten Cirebon menerima upah sangat minim hanya sekitar Rp 1 Juta per tahun rata-rata, padahal kerja mereka sangat ekstra. Ketika terjadi suatu peristiwa di daerah tersebut seperti maling, orang hendak melahirkan, bahkan sampai terorispun pasti Ketua RT setempat terlebih dahulu yang bekerja dan kerepotan karena 24 jam pemantauan setiap harinya, selama satu tahun.

"Sungguh sangat ironis dan disayangkan disaat UMK dan UMR naik disetiap tahun untuk pegawai swasta yang bisa dinikmati gajinya per tiap bulan Ketua RT dan RW hanya menikmatinya per tahun, bayangkan saja honor satu tahun rata-rata Rp 1 Juta yang diterima Ketua RT dan RW untuk biaya operasional bekerja 1 tahun, ini sangat tidak manusiawi," Ujarnya

Dirinya juga akan membawa persoalan ini ke DPRD Kabupaten Cirebon agar dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

"DPP FSPC akan segera membawa persoalan ini ke DPRD Kabupaten Cirebon, bila perlu hingga DPRD RI agar kenaikan honor Ketua RT dan RW terealisasi minimal Rp 5 Juta per tahun," Tandasnya

(Sfl)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel