Koran Pemuda Indonesia
Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021) Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Masyarakat Desa Poring Kec. Nanga Pinoh Pertanyakan Penggunaan ADD dan LPKD TA 2020

Melawi - Koran Pemuda, (25/02/2021)
Masyarakat Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi, Kalimantan Barat, mempertayakan keterbukaan informasi publik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (LPKD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Poring Tahun Anggaran 2020.

Sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk pembangunan di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi diduga tidak Sesuai dan tidak terealisasi dengan baik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Poring Nomor:140/02/BPD/PRG/II/2021. Pada tanggal 19/02/2021. Prihal : Pemberitahuan Kepada Pemerintah Desa Poring.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Tim Koran Pemuda Indonesia telah didapati bahwa, berdasarkan pengaduan dan penyampaian serta laporan masyarakat kepada BPD Desa Poring tentang dugaan tidak terlaksananya pengunaan Anggaran Dana Desa (ADD) desa Poring tahun anggaran 2020 sebagai Berikut :

- Realisasi Pembangunan Lumbung Padi Desa Poring Tahun Anggaran 2020, Sebesar Rp. 48.123.424,-
- Realisasi Keuangan GAPOKTAN Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp.12.000.000, dan Tahun 2020 Rp.10.000.000,
- Realisasi Keuangan Karang Taruna Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp. 5.000.000,
- Realisasi Keuangan Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp.10.000.000,
- Realisasi Keuangan Kesenian Tahun Anggaran 2020. Sebesar Rp.5.800.000,

Perwakilan dari masyarakat Desa Poring menyampaikan kepada awak media bahwa diduga banyak sekali kejanggalan dan temuan dari Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2020 di Desa Poring yang tidak terlaksana, tidak terealisasi, dan tidak ada pembangunannya. Menjadi pertanyaan dari tokoh Masyarakat dan tokoh pemuda Desa Poring kenapa pihak BPD harus memberi kelonggaran batas waktu sampai dengan tanggal 15 maret 2021 untuk menyelesaikan kegiatan yang tidak dikerjakan pada tahun Anggaran 2020.

Serta gaji dan tunjangan perangkat Desa ada yang belum di bayarkan namun sudah di berhentikan oleh Kepala Desa Poring. Saat di konfirmasi via whatsApp awak media namun tidak ada tanggapan oleh Kepala Desa Poring sehingga berita ini terbit.

Harapan dari masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Poring sesuai dengan tugas dan fungsinya :
- Menggali Aspirasi Masyarakat.
- Menampung Aspirasi Masyarakat.
- Mengelola Aspirasi Masyarakat.
- Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
- Menyelenggarakan Musayawarah BPD Dan Desa.
- Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Agar dapat bekerja sesuai dengan aturan serta Undang-undang yang berlaku, dan untuk pemerataan keadilan serta pembangunan masyarakat khususnya di Desa Poring  kedepannya pemerintahan Desa Poring lebih efektif dan terbuka serta transparan.

Sebagai Badan Permuasyawaratan Desa yang Memiliki hak dan kewajiban serta pengawasan dalam pembangunan Desa tentang penjabaran alokasi dana untuk perkembangan dan kemajuan Desa mengingat situasi saat ini yang belum berakhir masa pandemi covid-19 juga pemerintah Desa wajib memberikan bantuan serta penanggulangan dan pencegahan penyebaran Virus Covid-19 sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Masyarakat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Melawi dan Intansi Dinas terkait untuk dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut.

(Tim)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel