Koran Pemuda Indonesia
Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021) Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Diduga Palsukan Tanda Tangan Untuk Ambil BST, Pihak Pemdes dan Kades Runggu Kec. Belo Dilaporkan Ke Polres Bima

Bima - Koran Pemuda, (21/02/2021)
Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak covid-19.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos akan mendapat Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300 ribu. Pencairan bantuan tersebut dilakukan di Kantor Pos dengan membawa bukti berupa surat undangan yang dibagikan pemerintah desa setempat.

Namun, tidak sedikit dugaan oknum yang menyelewengkan bantuan tersebut dengan berbagai macam cara.

Seperti hal nya yang terjadi di Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Oknum Kepala Desa Belo beserta perangkat desa lainnya diduga memalsukan tanda tangan salah satu warganya untuk mengambil uang BST tersebut di kantor pos.

Nining Casini, salah satu penerima manfaat BST Tahun Anggaran 2020, tidak pernah merasa mengambil atau menandatangani berkas apapun untuk pengambilan BST di kantor pos

Akan tetapi bantuan atas nama Nining Casini, sudah berhasil dicairkan yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Runggu dan perangkat desanya,dan diduga dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan nining.

Lebih parahnya, uang bantuan tersebut diduga digelapkan oleh oknum-oknum tersebut, karena sampai saat ini Nining belum menerima uang apapun dari bantuan sosial tunai.

Dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut telah dilaporkan Sdr. Ahmad selaku kakak dari Nining kepada pihak Kepolisian Resor Bima pada 08 Januari 2021 dengan didampingi oleh Ragos, salah satu mahasiswa muda di Kab. Bima.
Kepolisian Resor Bima, melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Perkara (SP2HP) Nomor : SP2HP / 13 / I /2021 / Sat. Reskrim tertanggal 30 Januari 2021, menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait diantaranya Sdr. Ahmad (Pelapor), Sdr. Deny Kusumayadi (PNS Dinsos Kab. Bima), Sdr. Adeny Bermanzah (Karyawan PT. Pos Cabang Belo), Sdr. Gafar, Sdr. Musmulyadi (Kepala Desa Runggu)

Dalam surat tersebutpun disampaikan bahwa, pihak Kepolisian Resor Bima telah melakukan Gelar Perkara pada hari Jum'at 29 Februari 2021 dan didapati hasil berupa pelimpahan penanganan kasus tersebut dari Unit Tipidkor ke Unit Pidum Sat Reskrim Polres Bima. Untuk tindakan selanjutnya pihak kepolisian juga akan memintai keterangan terhadap Sdr. Nining Casini

Ragos, yang mendampingi Sdr. Ahmad dalam perkara ini, "meminta agar pihak kepolisian menindak tegas oknum-oknum yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut, serta Pemerintah Kabupaten Bima terlebih Bupati Kab. Bima agar membantu proses ini demi tegaknya Supremasi Hukum di Kab. Bima," Ujarnya

(Ardiansyah)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel