Koran Pemuda Indonesia
Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021) Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Ardiansyah, SH., Desak Pemda Bima Untuk Tindak Tegas Distributor dan Pengecer Pupuk Bersubsidi Yang Tak Sesusai Aturan

Bima - Koran Pemuda, (19/02/2021)
Disaat pasca panen, menjelang masa tanam padi dan jagung, disela-sela penyebaran wabah virus corona/covid-19 diduga banyak pemain pupuk menghalalkan berbagai macam cara untuk meraup keuntungan yang luput dari perhatian publik dan fungsi pengawasan kontrol sosial.

Seperti yang diduga terjadi di Desa Risa Kec. Woha Kabupaten Bima, terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi yang diduga akibat ulah nakal para pengecer pupuk bersubsidi.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permentan) No 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 ,BAB I Pasal 1 ayat (11)  Pengecer Resmi adalah penyalur di Lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, dan Pasal 1 ayat (8) Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.

Seorang advokat muda, Andriansyah, SH., menanggapi hal tersebut, menurutnya banyak dugaan pengecer pupuk bersubsidi yang menjual pupuk bersubsidi dengan di paketkan dan diduga tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi.
"Pupuk bersubdidi diduga dijual dipaketkan dengan harga mencapai Rp145 ribu hingga Rp150 ribu." Ujarnya

"Bahkan ada dugaan pungutan liar dari pihak distributor kepada pengecer pupuk, hingga Rp20 juta rupiah."Lanjut Ardiansyah

Andriansyah,SH., juga mendesak dan meminta Pemda Kabupten Bima melalui Dinas terkait dan KP3  serta Bupati Bima agar memangil dan menindak tegas pihak distributor maupun pengecer yang masih nakal

Hal ini diduga pula melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999Tentang Perlindungan Kosumen Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Karena diduga berpotensi pada pengurangan takaran, ukuran dan timbangan, serta kemasan yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Tentang Metrologi Legal Nomor 02 Tahun 1981. Hal ini sangat penting diketahui para petani agar tidak dirugikan sebagai konsumen pupuk bersubsidi.

(Ardi)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel