Koran Pemuda Indonesia
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin, SE ; Manfaat Jika Cirebon Timur Mekar

Cirebon - Koran Pemuda, (21/02/2021) Husin, SE., Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Perindo mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari pemekaran suati daerah, termasuk wilayah timur Kabupaten Cirebon jika terjadi pemekaran

Bupati Lampung Barat Hadiri Pelantikan Pengurus FSPP di Ponpes Al-Ittihad

Lampung - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Lampung Adakan Giat Pelantikan FSPP Kabupaten Lampung Barat

5 Rekomendasi Teh Untuk Meredakan Sembelit

Kesehatan - Koran Pemuda, (20/02/2021) Sembelit atau Konstipasi membuat orang tidak nyaman saat aktivitas buang air besar

Diduga Lakukan Kekerasan, ART di Probolinggo Laporkan Majikan ke Polres

Probolinggo - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pariyem, seorang asisten rumah tangga, melaporkan majikannya ke Polres Probolinggo Kota atas dugaan tindak pidana penganiayaan

Mobil Petugas Diduga Dibakar Saat Ungkap Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Kalbar - Koran Pemuda, (14/02/2021) Mobil dinas milik Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat diduga dibakar orang tak dikenal

Ardiansyah, SH., Desak Pemda Bima Untuk Tindak Tegas Distributor dan Pengecer Pupuk Bersubsidi Yang Tak Sesusai Aturan

Bima - Koran Pemuda, (19/02/2021)
Disaat pasca panen, menjelang masa tanam padi dan jagung, disela-sela penyebaran wabah virus corona/covid-19 diduga banyak pemain pupuk menghalalkan berbagai macam cara untuk meraup keuntungan yang luput dari perhatian publik dan fungsi pengawasan kontrol sosial.

Seperti yang diduga terjadi di Desa Risa Kec. Woha Kabupaten Bima, terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi yang diduga akibat ulah nakal para pengecer pupuk bersubsidi.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permentan) No 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 ,BAB I Pasal 1 ayat (11)  Pengecer Resmi adalah penyalur di Lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, dan Pasal 1 ayat (8) Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.

Seorang advokat muda, Andriansyah, SH., menanggapi hal tersebut, menurutnya banyak dugaan pengecer pupuk bersubsidi yang menjual pupuk bersubsidi dengan di paketkan dan diduga tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi.
"Pupuk bersubdidi diduga dijual dipaketkan dengan harga mencapai Rp145 ribu hingga Rp150 ribu." Ujarnya

"Bahkan ada dugaan pungutan liar dari pihak distributor kepada pengecer pupuk, hingga Rp20 juta rupiah."Lanjut Ardiansyah

Andriansyah,SH., juga mendesak dan meminta Pemda Kabupten Bima melalui Dinas terkait dan KP3  serta Bupati Bima agar memangil dan menindak tegas pihak distributor maupun pengecer yang masih nakal

Hal ini diduga pula melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999Tentang Perlindungan Kosumen Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Karena diduga berpotensi pada pengurangan takaran, ukuran dan timbangan, serta kemasan yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Tentang Metrologi Legal Nomor 02 Tahun 1981. Hal ini sangat penting diketahui para petani agar tidak dirugikan sebagai konsumen pupuk bersubsidi.

(Ardi)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel