Koran Pemuda Indonesia
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin, SE ; Manfaat Jika Cirebon Timur Mekar

Cirebon - Koran Pemuda, (21/02/2021) Husin, SE., Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Perindo mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari pemekaran suati daerah, termasuk wilayah timur Kabupaten Cirebon jika terjadi pemekaran

Bupati Lampung Barat Hadiri Pelantikan Pengurus FSPP di Ponpes Al-Ittihad

Lampung - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Lampung Adakan Giat Pelantikan FSPP Kabupaten Lampung Barat

5 Rekomendasi Teh Untuk Meredakan Sembelit

Kesehatan - Koran Pemuda, (20/02/2021) Sembelit atau Konstipasi membuat orang tidak nyaman saat aktivitas buang air besar

Diduga Lakukan Kekerasan, ART di Probolinggo Laporkan Majikan ke Polres

Probolinggo - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pariyem, seorang asisten rumah tangga, melaporkan majikannya ke Polres Probolinggo Kota atas dugaan tindak pidana penganiayaan

Mobil Petugas Diduga Dibakar Saat Ungkap Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Kalbar - Koran Pemuda, (14/02/2021) Mobil dinas milik Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat diduga dibakar orang tak dikenal

Tuntut Kuwu Transparan Penggunaan Dana Desa, Masyarakat Unjuk Rasa Dan Segel Kantor Kuwu Cempaka Kec. Talun

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/12/2020)
Kuwu Desa Cempaka, Kec. Talun Kabupaten Cirebon, Kuswanto yang baru saja dilantik bulan desember lalu, kini nampak sudah hilang kepercayaan dari masyarakat.

Masyarakat Desa Cempaka Kec. Talun berunjuk rasa dan menyegel kantor Balai Desa Cempaka, Senin (07/12). Saat aksi Unjuk Rasa dan penyegelan Balai Desa , Kuwu Desa Cempaka juga tidak berada di Desa.  Hal tersebut dikarenakan Kuwu Desa Cempaka diduga tidak transparan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Bahkan BPD sebagai fungsi pengawasan ditingkat Desa pun tidak mengetahui terkait pelaksanaan Dana Desa.
Masyarakat dan BPD sudah sering menanyakan laporan pertanggungjawaban kuwu terkait penggunaan dana desa, namun sampai saat ini belum berhasil diperoleh baik oleh masyarakat maupun oleh BPD.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cempaka, Sudomo saat diwawancarai selepas aksi di kantor Desa Cempaka, Senin (7/12/2020).

"Di duga Kuwu sekarang terkesan otoriter dan selalu menutup-nutupi anggaran tidak dibuka secara rinci," ungkap Sudomo.

Masih kata Sudomo, anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp 1,6 Milyar, Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 335 juta dan Bantuan Provinsi (Banprov) sebesar Rp 130 juta. Dari jumlah anggaran sebesar itu, pemerintah desa dinilainya tidak terbuka terkait hasil laporan penggunaannya.

"Laporan secara global memang ada, tapi kalo ditanya lebih dalam selalu ditutupi sama kuwu," ujar Sudomo.

(Tim)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel