Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Tuntut Kuwu Transparan Penggunaan Dana Desa, Masyarakat Unjuk Rasa Dan Segel Kantor Kuwu Cempaka Kec. Talun

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/12/2020)
Kuwu Desa Cempaka, Kec. Talun Kabupaten Cirebon, Kuswanto yang baru saja dilantik bulan desember lalu, kini nampak sudah hilang kepercayaan dari masyarakat.

Masyarakat Desa Cempaka Kec. Talun berunjuk rasa dan menyegel kantor Balai Desa Cempaka, Senin (07/12). Saat aksi Unjuk Rasa dan penyegelan Balai Desa , Kuwu Desa Cempaka juga tidak berada di Desa.  Hal tersebut dikarenakan Kuwu Desa Cempaka diduga tidak transparan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Bahkan BPD sebagai fungsi pengawasan ditingkat Desa pun tidak mengetahui terkait pelaksanaan Dana Desa.
Masyarakat dan BPD sudah sering menanyakan laporan pertanggungjawaban kuwu terkait penggunaan dana desa, namun sampai saat ini belum berhasil diperoleh baik oleh masyarakat maupun oleh BPD.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cempaka, Sudomo saat diwawancarai selepas aksi di kantor Desa Cempaka, Senin (7/12/2020).

"Di duga Kuwu sekarang terkesan otoriter dan selalu menutup-nutupi anggaran tidak dibuka secara rinci," ungkap Sudomo.

Masih kata Sudomo, anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp 1,6 Milyar, Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 335 juta dan Bantuan Provinsi (Banprov) sebesar Rp 130 juta. Dari jumlah anggaran sebesar itu, pemerintah desa dinilainya tidak terbuka terkait hasil laporan penggunaannya.

"Laporan secara global memang ada, tapi kalo ditanya lebih dalam selalu ditutupi sama kuwu," ujar Sudomo.

(Tim)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel