Koran Pemuda Indonesia
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin, SE ; Manfaat Jika Cirebon Timur Mekar

Cirebon - Koran Pemuda, (21/02/2021) Husin, SE., Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Perindo mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari pemekaran suati daerah, termasuk wilayah timur Kabupaten Cirebon jika terjadi pemekaran

Bupati Lampung Barat Hadiri Pelantikan Pengurus FSPP di Ponpes Al-Ittihad

Lampung - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Lampung Adakan Giat Pelantikan FSPP Kabupaten Lampung Barat

5 Rekomendasi Teh Untuk Meredakan Sembelit

Kesehatan - Koran Pemuda, (20/02/2021) Sembelit atau Konstipasi membuat orang tidak nyaman saat aktivitas buang air besar

Diduga Lakukan Kekerasan, ART di Probolinggo Laporkan Majikan ke Polres

Probolinggo - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pariyem, seorang asisten rumah tangga, melaporkan majikannya ke Polres Probolinggo Kota atas dugaan tindak pidana penganiayaan

Mobil Petugas Diduga Dibakar Saat Ungkap Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Kalbar - Koran Pemuda, (14/02/2021) Mobil dinas milik Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat diduga dibakar orang tak dikenal

Ironis, Pembangunan Tower Diatas Lahan Milik Kuwu Desa Cangkring Kec. Plered Diduga Belum Kantongi Perizinan

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (12/12/2020)
Pembangunan menara telekomunikasi (tower), di Blok Kaum Desa Cangkring Kec. Plered Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Diduga belum kantongi perizinan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ironisnya, tower tersebut berdiri diatas lahan milik Kuwu Desa Cangkring yang padat penduduk dan sudah mencapai 80% tahap pembangunannya.

Satuan Polsisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Cirebon telah mengeluarkan Surat Teguran tertanggal 8 Desember 2020, yang berisi bilamana dalam 7 hari, pihak kontraktor maupun pihak yang terkait dalam pembangunan tower tersebut tidak menghentikan aktifitasnya maka Satpol PP Kab. Cirebon akan memproses sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kuwu Desa Cangkring, Subari maupun Pemdes Cangkring sampai berita ini ditulis belum memberikan keterangan apapun terkait pembangunan tower yang diduga belum mengantongi perizinan tersebut.

Kuwu selaku pimpinan di daerah tersebut seharusnya mengarahkan dan baru mengizinkan berjalannya pembangunan tersebut setelah pihak perusahaan mengantongi segala bentuk perizinan yang dibutuhkan.

Subari, selaku Kuwu Desa Cangkring sendiri saat dikonfirmasi Tim Koran Pemuda Indonesia melalui WhatsApp terkait pembangunan tower diatas lahan miliknya tersebut tidak menjawab apapun.

(Jaedin)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel