Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Ironis, Pembangunan Tower Diatas Lahan Milik Kuwu Desa Cangkring Kec. Plered Diduga Belum Kantongi Perizinan

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (12/12/2020)
Pembangunan menara telekomunikasi (tower), di Blok Kaum Desa Cangkring Kec. Plered Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Diduga belum kantongi perizinan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ironisnya, tower tersebut berdiri diatas lahan milik Kuwu Desa Cangkring yang padat penduduk dan sudah mencapai 80% tahap pembangunannya.

Satuan Polsisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Cirebon telah mengeluarkan Surat Teguran tertanggal 8 Desember 2020, yang berisi bilamana dalam 7 hari, pihak kontraktor maupun pihak yang terkait dalam pembangunan tower tersebut tidak menghentikan aktifitasnya maka Satpol PP Kab. Cirebon akan memproses sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kuwu Desa Cangkring, Subari maupun Pemdes Cangkring sampai berita ini ditulis belum memberikan keterangan apapun terkait pembangunan tower yang diduga belum mengantongi perizinan tersebut.

Kuwu selaku pimpinan di daerah tersebut seharusnya mengarahkan dan baru mengizinkan berjalannya pembangunan tersebut setelah pihak perusahaan mengantongi segala bentuk perizinan yang dibutuhkan.

Subari, selaku Kuwu Desa Cangkring sendiri saat dikonfirmasi Tim Koran Pemuda Indonesia melalui WhatsApp terkait pembangunan tower diatas lahan miliknya tersebut tidak menjawab apapun.

(Jaedin)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel