Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Diduga Menyalahgunakan Wewenang Menggunakan Jabatannya, Kuwu Desa Cangkring Dilaporkan Terkait Dugaan Tipikor

Sekjen DPP FSPC dan Ketua LSM Gempur koordinasi kepada Satpol PP Kab. Cirebon terkait perizinan tower di Desa Cangkring Kec. Plered
Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (17/12/2020)
Pembangunan menara telekomunikasi milik PT. Centratama Menara Indonesia diatas lahan Milik Kuwu Desa Cangkring, di Blok Kaum Desa Cangkring Kec. Plered Kabupaten Cirebon. Yang menuai banyak kontra dari masyarakat karena diduga belum kantongi perizinan kini dilaporkan lembaga kontrol sosial DPP Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon ke pihak Kepolisian.

Pasalnya diduga Kuwu Desa Cangkring menggunakan jabatan dan kewenangannya meloloskan dan mempermudah pembangunan tower di Desa Cangkring Kec. Plered demi mendapatkan keuntungan pribadi padahal diduga dengan kuat pihak pemilik tower belum kantongi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya surat teguran I dengan Nomor : 303/1939/Gakperunda tertanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kab. Cirebon.

Tidak hanya itu, Satpol PP Kab. Cirebon juga telah mengeluarkan surat teguran ke-II yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Centratama Menara Indonesia dengan Nomor : 303/2001/Gakperunda Tertanggal 17 Desember 2020.
Atas dasar hal tersebut, Sekjen DPP Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC), Nashrun Amin melaporkan dugaan oknum Kuwu Desa Cangkring terkait dugaan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketua DPC LSM Gempur Kabupaten Cirebon, Teja bersama Sekjen DPP FSPC telah menghadap dan mengklarifikasi terkait perizinan yang sudah dimiliki tower di Desa Cangkring dan Sura Teguran yang dikeluarkan Satpol PP tersebut kepada Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kab. Cirebon, Kamis (17/12)

"Hari ini kita konfirmasi kepada Satpol PP, terkait pengaduan yang sudah dikirim LSM Gempur dan beberapa hal terkait perizinan tower di Desa Cangkring, ternyata pihak pemilik tower diduga masih membandel sehingga hari ini pihak Satpol PP mengirimkan surat teguran kedua, bilamana selama 3 hari tidak menghentikan aktifitas pembangunan dan mengurus perizinan maka akan dikeluarkan surat teguran ke 3 dan Satpol PP melakukan police line satpol PP di lokasi." Ujarnya

"Terkait laporan dugaan tipikor yang telah dilakukan DPP Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon, DPC LSM Gempur Cirebon mendukung penuh, karena sudah jelas diduga kuat pemilik lahan dalam hal ini Kuwu Desa Cangkring diduga dengan kuat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya mempermudah dan meloloskan pembangunan tower demi mendapat keuntungan pribadi, padahal berdasarkan surat teguran dari satpol PP, tower tersebut diduga belum kantongi perizinan bahkan sekarang disusul dengan surat teguran ke 2." Lanjutnya

(Jaedin)

Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel