Koran Pemuda Indonesia
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin, SE ; Manfaat Jika Cirebon Timur Mekar

Cirebon - Koran Pemuda, (21/02/2021) Husin, SE., Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Perindo mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari pemekaran suati daerah, termasuk wilayah timur Kabupaten Cirebon jika terjadi pemekaran

Bupati Lampung Barat Hadiri Pelantikan Pengurus FSPP di Ponpes Al-Ittihad

Lampung - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Lampung Adakan Giat Pelantikan FSPP Kabupaten Lampung Barat

5 Rekomendasi Teh Untuk Meredakan Sembelit

Kesehatan - Koran Pemuda, (20/02/2021) Sembelit atau Konstipasi membuat orang tidak nyaman saat aktivitas buang air besar

Diduga Lakukan Kekerasan, ART di Probolinggo Laporkan Majikan ke Polres

Probolinggo - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pariyem, seorang asisten rumah tangga, melaporkan majikannya ke Polres Probolinggo Kota atas dugaan tindak pidana penganiayaan

Mobil Petugas Diduga Dibakar Saat Ungkap Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Kalbar - Koran Pemuda, (14/02/2021) Mobil dinas milik Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat diduga dibakar orang tak dikenal

Diduga Menyalahgunakan Wewenang Menggunakan Jabatannya, Kuwu Desa Cangkring Dilaporkan Terkait Dugaan Tipikor

Sekjen DPP FSPC dan Ketua LSM Gempur koordinasi kepada Satpol PP Kab. Cirebon terkait perizinan tower di Desa Cangkring Kec. Plered
Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (17/12/2020)
Pembangunan menara telekomunikasi milik PT. Centratama Menara Indonesia diatas lahan Milik Kuwu Desa Cangkring, di Blok Kaum Desa Cangkring Kec. Plered Kabupaten Cirebon. Yang menuai banyak kontra dari masyarakat karena diduga belum kantongi perizinan kini dilaporkan lembaga kontrol sosial DPP Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon ke pihak Kepolisian.

Pasalnya diduga Kuwu Desa Cangkring menggunakan jabatan dan kewenangannya meloloskan dan mempermudah pembangunan tower di Desa Cangkring Kec. Plered demi mendapatkan keuntungan pribadi padahal diduga dengan kuat pihak pemilik tower belum kantongi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya surat teguran I dengan Nomor : 303/1939/Gakperunda tertanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kab. Cirebon.

Tidak hanya itu, Satpol PP Kab. Cirebon juga telah mengeluarkan surat teguran ke-II yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Centratama Menara Indonesia dengan Nomor : 303/2001/Gakperunda Tertanggal 17 Desember 2020.
Atas dasar hal tersebut, Sekjen DPP Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC), Nashrun Amin melaporkan dugaan oknum Kuwu Desa Cangkring terkait dugaan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketua DPC LSM Gempur Kabupaten Cirebon, Teja bersama Sekjen DPP FSPC telah menghadap dan mengklarifikasi terkait perizinan yang sudah dimiliki tower di Desa Cangkring dan Sura Teguran yang dikeluarkan Satpol PP tersebut kepada Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kab. Cirebon, Kamis (17/12)

"Hari ini kita konfirmasi kepada Satpol PP, terkait pengaduan yang sudah dikirim LSM Gempur dan beberapa hal terkait perizinan tower di Desa Cangkring, ternyata pihak pemilik tower diduga masih membandel sehingga hari ini pihak Satpol PP mengirimkan surat teguran kedua, bilamana selama 3 hari tidak menghentikan aktifitas pembangunan dan mengurus perizinan maka akan dikeluarkan surat teguran ke 3 dan Satpol PP melakukan police line satpol PP di lokasi." Ujarnya

"Terkait laporan dugaan tipikor yang telah dilakukan DPP Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon, DPC LSM Gempur Cirebon mendukung penuh, karena sudah jelas diduga kuat pemilik lahan dalam hal ini Kuwu Desa Cangkring diduga dengan kuat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya mempermudah dan meloloskan pembangunan tower demi mendapat keuntungan pribadi, padahal berdasarkan surat teguran dari satpol PP, tower tersebut diduga belum kantongi perizinan bahkan sekarang disusul dengan surat teguran ke 2." Lanjutnya

(Jaedin)

Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel