Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Rapat Panitia Pemilihan Wabup Alot, Pendaftaran Cawabup Cirebon Dimulai 20-21 Oktober

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (16/10/2020)
Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati (Wabup) Cirebon menggelar rapat kedua yang menghadirkan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (15/10/2020).

Dalam rapat kedua Panlih Wabup Cirebon ini, tampak cukup alot pembahasannya. Bahkan hingga berlangsung beberapa jam. Setelah beberapa jam berlangsung, rapat akhirnya selesai dan menghasilkan kesepakatan. Namun kesepakatan yang ada masih butuh negosiasi di dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD sebagai keputusan tertinggi kedua di dewan setelah paripurna.

Ketua Panlih Wabup Cirebon, H Mustofa menyampiakan, rapat Panlih bersama unsur pimpinan DPRD akhirnya terealisasi namun pembahasannya cukup lama karena memang banyak agenda yang lebih luas dibandingkan sekadar kepentingan PAW Wabup Cirebon.

Menurut Mustofa, di antaranya berkaitan dengan agenda dan tahapan APBD murni 2021 yang juga harus dilaksanakan. “Walaupun penjadwalan menjadi kewenangan Panlih, tapi pada pelaksanaannya Panlih tetap mempertimbangkan tanggung jawab dan peran tugas dari pimpinan. Apalagi KUA/PPAS itu belum selesai. Padahal hal itu akan dilanjutkan dengan RAPBD untuk disahkan akhir tahun ini,” kata Mustofa usai rapat.

Mustofa menegaskan, di satu sisi ada tanggung jawab konstitusional. Di mana Bupati H Imron menghendaki kursi kekosongan wakil bupati segera diisi. Oleh sebab itu, dalam rapat itu disepakati untuk Panlih Wabup Cirebon ini tahapan pertama dibukanya pendaftaran pada 20-21 Oktober 2020.

“Karena di tanggal itulah waktu kekosongan berdasarkan jadwal DPRD yang sudah diagendakan melalui Bamus DPRD. Tapi penjadwalan ini akan tetap dinegoisasikan dengan di Bamus DPRD,” sebutnya.

Setelah tahapan pendaftaran selesai, lanjut dia, diperlukan waktu untuk verifikasi berkas. Hasil kesepakatan dalam rapat tersebut verfikasi berkas di tanggal 9 November 2020. Langkah selanjutnya penetapan calon wabup dan pengundian nomor urut. Untuk yang ini kan melewati paripurna. Jadi disepakati 30 November 2020. Kemudian untuk pemilihannya dilakukan di 2 Desember 2020.

“Tahapan-tahapan ini, masih belum final ya. Kecuali untuk pendaftaaran. Karena untuk agendanya, sudah ada slot waktu yang disediakan. Untuk yang lain tetap mesti dibahas ulang nanti di Bamus DPRD,” cetus H. Mustofa

Kata pria yang akrab disapa Jimust ini, makanya dalam rapat kedua dihadirkan unsur pimpinan DPRD secara lengkap, agar nanti bisa mengamankan dalam agenda Bamus DPRD. “Pimpinan harus bisa mengamankan dong, karena Panlih itu produk DPRD. Wabup produk DPRD. Bukan Panlih. Panlih hanya memfasilitasi saja,” tambah Jimust

(Babussalam)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel