Koran Pemuda Indonesia
Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Omnibus Law Menurut Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (HKHPI), Katrinawaty Lasena, S.H.,

Nasional - Koran Pemuda, (07/10/2020)
Katrinawaty Lasena, S.H., seorang Advokat yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (HKHPI) menanggapi tentang Omnibus Law, menurutnya Omnibus Law adalah program penyederhanaan, pemangkasan dan penyelarasan berbagai perubahan dari beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang. Pendekatan Omnibus Law ini menjadikan sejumlah ketentuan yang sebelumnya diatur dalam sejumlah undang-undang dilakukan perubahan dan dihimpun dalam satu Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan sebutan Undang-Undang Cipta Kerja. 

Undang-Undang ini sebagaimana disebut dalam pasal 3 (tiga,  kepentingannya dengan investasi dan bidang usaha adalah bertujuan untuk penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. 

Dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral atau (ESDM) Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan beberapa ketentuan, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, pengaturan baru beberapa ketentuan, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 5 Energi Dan Sumber Daya Mineral Pasal 38 huruf (a),(b),(c) dan (d); 

Antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 39 yang diubah: 1. Di antara Pasal 128 dan 129 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 128A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 128A (1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128. (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Perubahan ini tentunya memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi perusahaan pertambangan batubara mengingat modal usaha produksi terbilang besar dibandingkan pengembalian modal usaha memerlukan waktu cukup lama pengembaliannya. 

Pada Pasal 40 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga mengalami perubahan antara lain pada Ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 22 menegaskan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam kepentingan ini, dan adanya Badan Pengatur yang berfungsi untuk mengatur ketersediaan dan distribusi BBM sampai dengan penentuan tarif dengan persetujuan menteri, selanjutnya beberapa perubahan yg menegaskan lebih lanjut perubahan undang-undang termasuk besaran sanksi bagi pelanggaran ketentuan ini; 

Dalam Pasal 41 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi banyak perubahan yang ditekankan dalam ketentuan ini terutama penegasan tentang kewenangan pemerintah pusat dan besaran sanksi atas pelanggaran; 

Terakhir yang sangat menarik adalah pada Pasal 42 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang patut menjadi perhatian adalah diubahnya Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, angka 11 dihapus sehingga Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan adalah perizinan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga listrik dan wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga lustrik.

Lebih lanjut hal ini diterangkan pada Pasal 23 (1) Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik. 

"Terlepas dari aturan tentang energi dan pertambangan diatas yg harus menjadi perhatian utama bagi masyarakat pemilik lahan, penduduk, pemerintah provinsi kabupaten/kota maupun korporasi di wilayah pertambangan diharapkan tidak mengabaikan perhatian terhadap pasal 8 dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini." Ujar Katrinawaty Lasena, S.H., kepada Koran Pemuda Indonesia

"Yakni tentang wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelengaraan penataan ruang antara lain ruang wilayah nasional dan ruang kawasan strategis yang menjadi wewenang pemerintah pusat, yang meliputi ruang darat, ruang laut,dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan." Paparnya

"Kiranya perubahan-perubahan menyangkut energi dan minerba dalam Undang Undang Cipta Kerja ini dapat menghadirkan kepastian hukum bagi semua stakeholder dan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat." Tegas Katrinawaty Lasena, S.H.,

(Red)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel