Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) Usulkan Ke Presiden RI, Satu Desa Satu Sarjana Hukum Pendamping

Nasional - Koran Pemuda, (17/10/2020)
Banyaknya masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang tidak terbina serta tidak memahami peraturan perundag-undangan serta hukum yang berlaku, dari tingkat peraturan perundang-undangan terendah hingga hingga tingkat yang lebih tinggi membuat banyak terjadinya ketimpangan sosial.

Terlebih ketidak pahaman mengenai peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku bukan hanya terjadi pada lapisan masyarakatnya saja, akan tetapi diduga pula terjadi pada sebagian besar pejabat di pemerintahan desa/kelurahan. Bahkan sistem demokrasi yang menopang sistem kepemimpinan ditingkat desa, padahal tidak adanya sekolah khusus bagi kepala desa layaknya Camat yang memiliki pendidikan tinggi (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
Menyikapi hal tersebut, Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) kirimkan surat usulan kepada Presiden Republik Indonesia,Jumat (16/10) untuk diadakannya satu sarjana hukum pendamping di satu desa/kelurahan yang bertugas untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan kesadaran akan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku.

Ketua Posko Cirebon Raya, Ambiai Walmursalin menyampaikan kepada Koran Pemuda Indonesia
"Hal ini FSPC lakukan demi terlaksananya amanat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Hukum."

"Serta sebagai bentuk pencerdasan bangsa, agar penerapan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku dimasyarakat berjalan aman, nyaman dan harmonis." Lanjut Ambiai

"Tidak seperti yang terjadi baru-baru ini, masyarakat banyak yang tidak paham tentang penetapan Omnibuslaw (UU Cipta Kerja) yang akhirnya banyak bermunculan dugaan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat,  akibat ketidak siapan pemerintah daerah hingga pemerintahan tingkat desa yang bersinergi untuk memberikan penjabaran dan pencerahan dalam tahap pembinaan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku." Tegas Ambiai

(Jaedin)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel