Koran Pemuda Indonesia
Uang Dalam Rekening Tiba-tiba Hilang, Nasabah Bank BNI Cabang Cirebon Lapor ke Polisi

Cirebon - Koran Pemuda, (14/04/2021) Seorang nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Cirebon, Neneng merasa kehilangan uang tabungannya yang berada didalam rekening

Selesai di Revitalisasi, Gubernur Jabar Resmikan dan Persilahkan Warga Cirebon Nikmati Keindahan Alun-alun Kejaksan

Kota Cirebon - Koran Pemuda, (22/04/2021) Revitalisasi Alun-alun Kejaksan Kota Cirebon sudah rampung. Masyarakat Cirebon kini dapat menikmati wajah baru Alun-alun Kejaksan

Belasan Rumah di Jatiyoso Kab. Karanganyar Tertimbun Longsor, Balai Desa Wonokeling Hampir Rata Dengan Tanah

Karanganyar - Koran Pemuda, (02/01/2021) Tanah longsor terjadi di Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jatisoyo Kamis sore (01/04/2021) hingga malam hari

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) Usulkan Ke Presiden RI, Satu Desa Satu Sarjana Hukum Pendamping

Nasional - Koran Pemuda, (17/10/2020)
Banyaknya masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang tidak terbina serta tidak memahami peraturan perundag-undangan serta hukum yang berlaku, dari tingkat peraturan perundang-undangan terendah hingga hingga tingkat yang lebih tinggi membuat banyak terjadinya ketimpangan sosial.

Terlebih ketidak pahaman mengenai peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku bukan hanya terjadi pada lapisan masyarakatnya saja, akan tetapi diduga pula terjadi pada sebagian besar pejabat di pemerintahan desa/kelurahan. Bahkan sistem demokrasi yang menopang sistem kepemimpinan ditingkat desa, padahal tidak adanya sekolah khusus bagi kepala desa layaknya Camat yang memiliki pendidikan tinggi (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
Menyikapi hal tersebut, Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) kirimkan surat usulan kepada Presiden Republik Indonesia,Jumat (16/10) untuk diadakannya satu sarjana hukum pendamping di satu desa/kelurahan yang bertugas untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan kesadaran akan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku.

Ketua Posko Cirebon Raya, Ambiai Walmursalin menyampaikan kepada Koran Pemuda Indonesia
"Hal ini FSPC lakukan demi terlaksananya amanat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Hukum."

"Serta sebagai bentuk pencerdasan bangsa, agar penerapan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku dimasyarakat berjalan aman, nyaman dan harmonis." Lanjut Ambiai

"Tidak seperti yang terjadi baru-baru ini, masyarakat banyak yang tidak paham tentang penetapan Omnibuslaw (UU Cipta Kerja) yang akhirnya banyak bermunculan dugaan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat,  akibat ketidak siapan pemerintah daerah hingga pemerintahan tingkat desa yang bersinergi untuk memberikan penjabaran dan pencerahan dalam tahap pembinaan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku." Tegas Ambiai

(Jaedin)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel