Koran Pemuda Indonesia
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin, SE ; Manfaat Jika Cirebon Timur Mekar

Cirebon - Koran Pemuda, (21/02/2021) Husin, SE., Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Perindo mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari pemekaran suati daerah, termasuk wilayah timur Kabupaten Cirebon jika terjadi pemekaran

Bupati Lampung Barat Hadiri Pelantikan Pengurus FSPP di Ponpes Al-Ittihad

Lampung - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Lampung Adakan Giat Pelantikan FSPP Kabupaten Lampung Barat

5 Rekomendasi Teh Untuk Meredakan Sembelit

Kesehatan - Koran Pemuda, (20/02/2021) Sembelit atau Konstipasi membuat orang tidak nyaman saat aktivitas buang air besar

Diduga Lakukan Kekerasan, ART di Probolinggo Laporkan Majikan ke Polres

Probolinggo - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pariyem, seorang asisten rumah tangga, melaporkan majikannya ke Polres Probolinggo Kota atas dugaan tindak pidana penganiayaan

Mobil Petugas Diduga Dibakar Saat Ungkap Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Kalbar - Koran Pemuda, (14/02/2021) Mobil dinas milik Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat diduga dibakar orang tak dikenal

Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) Usulkan Ke Presiden RI, Satu Desa Satu Sarjana Hukum Pendamping

Nasional - Koran Pemuda, (17/10/2020)
Banyaknya masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang tidak terbina serta tidak memahami peraturan perundag-undangan serta hukum yang berlaku, dari tingkat peraturan perundang-undangan terendah hingga hingga tingkat yang lebih tinggi membuat banyak terjadinya ketimpangan sosial.

Terlebih ketidak pahaman mengenai peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku bukan hanya terjadi pada lapisan masyarakatnya saja, akan tetapi diduga pula terjadi pada sebagian besar pejabat di pemerintahan desa/kelurahan. Bahkan sistem demokrasi yang menopang sistem kepemimpinan ditingkat desa, padahal tidak adanya sekolah khusus bagi kepala desa layaknya Camat yang memiliki pendidikan tinggi (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
Menyikapi hal tersebut, Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) kirimkan surat usulan kepada Presiden Republik Indonesia,Jumat (16/10) untuk diadakannya satu sarjana hukum pendamping di satu desa/kelurahan yang bertugas untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan kesadaran akan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku.

Ketua Posko Cirebon Raya, Ambiai Walmursalin menyampaikan kepada Koran Pemuda Indonesia
"Hal ini FSPC lakukan demi terlaksananya amanat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Hukum."

"Serta sebagai bentuk pencerdasan bangsa, agar penerapan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku dimasyarakat berjalan aman, nyaman dan harmonis." Lanjut Ambiai

"Tidak seperti yang terjadi baru-baru ini, masyarakat banyak yang tidak paham tentang penetapan Omnibuslaw (UU Cipta Kerja) yang akhirnya banyak bermunculan dugaan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat,  akibat ketidak siapan pemerintah daerah hingga pemerintahan tingkat desa yang bersinergi untuk memberikan penjabaran dan pencerahan dalam tahap pembinaan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku." Tegas Ambiai

(Jaedin)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel