Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Diduga Lakukan Pungli Melalui Perangkat Desanya, Kuwu Gegesik Wetan Kec. Gegesik Dilaporkan Ke Kepolisian

Kab. Cirebon  - Koran Pemuda, (05/10/2020)
Lembaga Kontrol Sosial, DPP Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC), sebelumnya telah melaporkan dugaan oknum Kuwu Desa Gegesik Wetan Kec. Gegesik Kabupaten Cirebon, (28/05/2020), terkait dugaan kasus tindak pidana pungutan liar kepada pembawa mesin panen padi modern (Combine).

Dugaan oknum Kuwu Gegesik Wetan diduga telah melakukan tindak pidana pungutan liar melalui perangkat desanya kepada pembawa mesin panen padi modern (Combine).

Dari hasil investigasi dan observasi serta audit secara independent yang dilakukan DPP Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) telah ditemukan dugaan bahwa setiap pemilik mesin panen padi modern (Combine) yang hendak membawa mesinnya  masuk ke wilayah Desa Gegesik Wetan Kec. Gegesik diduga dipungut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Mesin

Tidak hanya itu, untuk memanen padi pun para pemilik / pembawa mesin panen padi modern (Combine) diduga dipungut kembali sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per Bau atau per 7.140 M2.

Semua dugaan pungutan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya dasar payung hukum dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diduga tanpa adanya  Peraturan Desa yang telah dilembar daerahkan dan mendapat nomor lembar daerah.

Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya bukti Kwitansi atas nama Kuwu Desa Gegesik Wetan yang ditanda tangani Sdr. Carsila (dugaan oknum perangkat desa Gegesik Wetan) dan berstempel Kuwu Desa Gegesik Wetan.
Sekjen DPP Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC), Nashrun. A menyampaikan kepada Koran Pemuda Indonesia
"Dugaan oknum Kuwu Desa Gegesik Wetan diduga melakukan pungutan liar melalui oknum perangkat desanya, pasalnya pungutan kepada pembawa mesin panen padi modern (Combine) tersebut diduga dilakukan tanpa adanya dasar payung hukum dan peraturan perundang-undangan."

"Peraturan Desa (Perdes) yang sudah dilembar daerahkan dan mendapat nomor lembar daerah yang resmipun juga diduga tidak ada, lalu apa yang menjadi dasar dugaan oknum Kuwu Desa Gegesik Wetan melalui perangkat desanya melakukan pungutan. Maka jelas diduga kuat dugaan pungutan tersebut merupakan tindakan pungutan liar." Lanjut Sekjen DPP FSPC

"Diperkuat dengan alat bukti kwitansi dan berstempel Kuwu Desa Gegesik Wetan, seharusnya seharusnya hasil dari pungutan tersebut masuk kedalam PAD Desa namun karena diduga tanpa adanya dasar untuk melakukan pungutan, maka diduga hasil dari pungutan tersebut tidak jelas larinya kemana." Lanjut Nashrun

"Untuk proses hukum sendiri kini tengah ditangani Kepolisian Resor Kota Cirebon, dan dalam proses penyelidikan setalah kami laporkan pada tanggal 28 Mei 2020."Paparnya

"Kami harap agar Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk segera menindak lanjuti perkara tersebut demi tegaknya supremasi hukum dan tercapainya keadilan yang beradab." Tandasnya

(Tim)


Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel