Koran Pemuda Indonesia
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin, SE ; Manfaat Jika Cirebon Timur Mekar

Cirebon - Koran Pemuda, (21/02/2021) Husin, SE., Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Perindo mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari pemekaran suati daerah, termasuk wilayah timur Kabupaten Cirebon jika terjadi pemekaran

Bupati Lampung Barat Hadiri Pelantikan Pengurus FSPP di Ponpes Al-Ittihad

Lampung - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Lampung Adakan Giat Pelantikan FSPP Kabupaten Lampung Barat

5 Rekomendasi Teh Untuk Meredakan Sembelit

Kesehatan - Koran Pemuda, (20/02/2021) Sembelit atau Konstipasi membuat orang tidak nyaman saat aktivitas buang air besar

Diduga Lakukan Kekerasan, ART di Probolinggo Laporkan Majikan ke Polres

Probolinggo - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pariyem, seorang asisten rumah tangga, melaporkan majikannya ke Polres Probolinggo Kota atas dugaan tindak pidana penganiayaan

Mobil Petugas Diduga Dibakar Saat Ungkap Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Kalbar - Koran Pemuda, (14/02/2021) Mobil dinas milik Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat diduga dibakar orang tak dikenal

Bekali Calon Kepala Daerah ; KPK Ingatkan Potensi Korupsi

Nasional - Koran Pemuda, (24/09/2020)
Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan calon kepala daerah tidak menebar janji, terutama kepada pihak ketiga atau sponsor yang membantu proses pemenangan calon karena ada potensi masalah hukum yang akan dihadapi.

Menurut dia, hasil survey tentang benturan kepentingan dalam Pilkada yang dilakukan oleh Direktorat Litbang KPK menunjukkan 82,3% biaya pilkada dibantu sponsor dari pihak ketiga.

“Ini namanya menggadaikan kekuasaan dan itu pasti korupsi dan berhadapan dengan masalah hukum,” kata Firli saat berbicara di webinar “Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas”, hari ini (20/10).

Webinar ini diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum dan diikuti oleh 736 pasangan calon (paslon) kepala daerah di 270 daerah peserta pilkada yang meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Firli mengatakan, KPK memiliki kepentingan untuk memberikan bekal bagi calon kepala daerah. “Ini agenda penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara khususnya pemilihan kepala daerah termasuk untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan berintegritas,” katanya.

Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 ini. Firli mengatakan, titik krusial saat ini adalah karena ada realokasi anggaran untuk penanganan pandemi. Kepala daerah, terutama petahana, lanjut Firli, sangat rentan untuk menggunakan dana pandemi untuk kepentingan pilkada. “Dana jarring pengaman sosial ini paling rawan diselewengkan untuk kepentingan pilkada.”

Dia menambahkan, kepala daerah memiliki kekuasaan yang luar biasa mulai dari penyusunan anggaran sampai distribusi anggaran, mulai dari perijinan hingga tata niaga di daerah. Karena itu, kata dia, KPK melalui banyak program pencegahan berupaya untuk mendampingi daerah melakukan perbaikan sistem dan mencegah korupsi.

KPK menyelenggarakan serangkaian kegiatan melalui program Pilkada Berintegritas. Setelah pembekalan nasional, KPK akan melanjutkan pembekalan untuk penyelenggara, peserta dan pemilih Pilkada di tingkat regional yang meliputi 9 provinsi untuk mensosialisasikan nilai-nilai integritas pada proses pilkada. Pembekalan regional pertama akan diselenggarakan di Kota Palangkaraya pada 22 Oktober 2020 untuk empat daerah peserta pilkada, meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Banten.

(Red)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel