Koran Pemuda Indonesia
Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021) Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Raja Sukses Propertindo (Trusmi Group) Diduga Kuat Hanya Permainkan Uang Booking Fee Konsumen Perumahan



Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (14/09/2020)
Banyak Developer Perumahan yang menawarkan perumahan dengan Down Payment (DP) yang sangat murah, bahkan dengan sistem booking fee hanya membayar sebesar 1 juta rupiah konsumen sudah menerima tanda jadi dengan developer perumahan dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama, namun hal tersebut bagaikan membeli kucing dalam karung pasalnya banyak konsumen yang setelah membayarkan uang booking fee akan tetapi tidak ada kejelasan lebih lanjut.

Seperti salah satu dugaan oknum developer perumahan Raja Sukses Propertindo (Trusmi Group / PT. Raja Sukses Propertindo) yang diduga menawarkan perumahan Sanur Village 2 yang belum jelas pembangunannya, sehingga banyak merugikan konsumen, pasalnya setelah konsumen membayarkan uang booking fee disodorkan surat kesepakatan bersama.

Yang dimana surat kesepakatan bersama tersebut berisi apabila konsumen dalam waktu 14 hari kerja tidak memenuhi berkas persyaratan kredit dan melunasi Down Payment (DP) maka uang booking fee yang telah dibayarkan tidak bisa diambil kembali atau hangus.
Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi konsumen , pasalnya perumahan Sanur Village 2 yang telah di booking pun pembangunannya nampak belum rampung, fasilitas umum seperti taman, sarana ibadah, pemakaman serta fasilitas lainnya yang sudah menjadi kewajiban pihak developer untuk menyediakan belum nampak ada.

Fiki Adiputra, salah satu konsumen Raja Sukses Propertindo yang mengambil perumahan Sanur Village 2 Blok B.10 dan sudah membayar booking fee sejak 12 April 2019, namun hingga saat ini belum ada kejelasan atas proses kreditnya walau sudah melengkapi berkas pengajuan kredit hingga dua kali.

"Jelas saya sangat dirugikan karena sudah satu tahun lebih setelah uang booking fee dibayarkan tidak ada kejelasan, saya tidak dipanggil-panggil untuk proses akad kredit. Saya survey ke lokasi pun pembangunannya tidak jelas hanya baru berdiri beberapa rumah, akses jalanpun belum selesai dibangun. Seperti membeli kucing dalam karung saja." Ujar Fiki

"Saya sudah dua kali mengumpulkan berkas, akan tetapi untuk proses kredit sampai sekarang tidak jelas, pihak developer hanya meminta melunasi Down Payment (DP) terus, akan tetapi pembangunan perumahannya pun nampak belum selesai. Sedangkan uang booking fee tidak bisa diambil kembali." Lanjut Fiki
Tak hanya Fiki, Widodo warga Desa Cangkring Kec. Plered pun merasa dirugikan pasalnya ia sudah membayarkan uang booking fee sejak pertengahan tahun 2019 akan tetapi sampai sekarangpun tidak ada kejelasan mengenai proses kreditnya, bahkan pegawai marketing yang serah terima uang dan tanda tangan bersama kini sudah tidak bekerja lagi di Raja Sukses Propertindo.

"Uang 1 juta kalau dipakai untuk usaha selama satu tahun mungkin bisa mendapat keuntungan, akan tetapi digunakan untuk membayarkan booking fee atas perumahan yang tidak jelas pembangunannya dan proses kredit yang tidak jelas pula hasilnya sangat merugikan." Papar Widodo

"Raja Sukses Propertindo diduga hanya memainkan uang kami, karena sudah lebih dari satu tahun tidak ada kejelasan lebih lanjut, bahkan saya dengar kabar yang sudah lunas DP pun belum melakukan akad kredit." Lanjutnya

"Mungkin yang lain juga masih banyak yang seperti ini, dan saya harap masyarakat tidak mudah tergiur dengan promosi dari Raja Sukses Propertindo." Tegasnya

Atas hal tersebut, Fiki dan Widodo akan melakukan tuntutan atas hak-hak nya sebagai konsumen sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

(Suminta)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel