Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Masyarakat Ds. Jagapura Kulon Kec. Gegesik Unjuk Rasa Didepan Kantor Bupati Tuntut Kuwu Jagapura Kulon Dinonaktifkan

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (21/09/2020)
Puluhan masyarakat Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, berunjuk rasa didepan Kantor Bupati Kabupaten Cirebon, Senin (21/09).

Unjuk rasa tersebut terkait adanya dugaan penyelewengan Bantuan Sosial Covid-19, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Bahwa sebelumnya masyarakat sudah melakukan unjuk rasa di Balai Desa namun diduga tidak diindahkan oleh Kuwu Desa Jagapura Kulon dan perangkat desanya.
Dalam orasinya masyarakat Desa Jagapura Kulon meminta agar Bupati Kabupaten Cirebon untuk segera menonaktifkan Kuwu Desa Jagapura Kulon, karena diduga banyak penyelewengan yang diduga dilakukan oleh Kuwu Desa Jagapura Kulon terutama masalah pembagian BLT Dana Desa.

"Untuk pembagian BLT Dana Desa sendiri saya hanya menerima Rp.70.000,- itupun tahap II, pas tahap I saya tidak menerima apapun." Ujar salah satu pengunjuk rasa Kepada Koran Pemuda Indonesia

Masyarakat Desa Jagapura Kulon juga akan terus mengawal permasalahan ini hingga proses persidangan apabila aspirasinya tidak diindahkan.
"Seharusnya penerima BLT Dana Desa seusai aturan Rp.600.000,- , kalaupun ada kebijakan semuanya harus diatur sesuai kebutuhan karena banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut."Paparnya

"Sedangkan tidak ada penjelasan dari Kuwu terkait pembagian bansos tersebut, tujuan kita kesini agar Bupati segera menindak lanjuti permasalahan ini karena masyarakat sudah geram."Tegasnya

Untuk proses hukum masyarakat sudah melaporkan perkara ini kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

(Nashrun)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel