Koran Pemuda Indonesia
Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021) Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Jaga Konsekuensi Partai, Tommy Pecat 7 Pengurus DPP Partai Berkarya

Koran Pemuda, Nasional (15/07/2020)
Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto resmi memberhentikan kader-kader partai yang membentuk Presidium Penyelamat Partai dan ingin mempercepat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, hal tersebut diputuskan dalam hasil rapat pleno DPP Partai Berkarya pada Rabu (8/7/2020). 

"Kami semua tadi memutuskan secara bulat melakukan pemberhentian sebagai pengurus DPP Partai Berkarya periode 2017-2022, serta pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Berkarya terhadap nama-nama yang melakukan apa yang menamakan dirinya presidium penyelamat Partai Berkarya," kata Priyo di akhir rapat pleno yang disiarkan dalam YouTube Cendana TV.

Seminggu menjelang hari ulang tahun Partai Berkarya yang jatuh pada tangal 15 Juli 2020. Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya mengeluarkan Surat Keputusan (SK)  Nomor : SK-106/DPP/BERKARYA/VII/2020 Tentang Pemberhentian Sebagai Pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2017-2022 Serta Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Berkarya Tertanggal 09 Juli 2020.

Ada 7 (tujuh) nama pengurus DPP Partai Berkarya yang dicabut sebagai pengurus dan anggota Partai Berkarya, yakni
1) Mayjend TNI (Purn) Muchdi Purwopradjono
2) Dr. H. Badaruddin Andi Picunang, ST, MM, MAP, MT.,
3) Hari Saputra Yusuf,SH
4) Sonny Pudji Sasono,SH
5) Abdul Halek Lubis
6) Gunthar Henri Gamal Bachroemsjah,SH
7) Drs. EC. Hj. Ourida Seskania

H. Hutomo Mandala Putra yang kerap dipanggil Tommy Soeharto mengatakan, langkah tersebut tidak seharusnya dilakukan dalam merespons dinamika yang terjadi di internal partai.

"Sungguh disayangkan dinamika yang tidak produktif itu semakin dipertontonkan dengan membentuk Presidium Penyelemat Partai Berkarya, yang ironisnya ingin melaksanakan Munaslub. Partai berkarya belum pernah melaksanakan Munaslub sebelumnya," kata Tommy.

Tommy mengatakan, dirinya memahami dinamika di internal partai memiliki nilai positif untuk kemajuan partai sehingga bisa dibicarakan dalam forum. Namun, dinamika tersebut sudah melewati batas, sehingga ia akan bersikap tegas dengan memberhentikan pengurus partai dan kader-kader yang ikut dalam Presidium Penyelemat Partai tersebut. 

"Dengan izin rapat pleno ini dan juga dukungan DPW, nantinya saya akan ambil tindakan tegas untuk mencabut keanggotaan dan mencopot sebagai pengurus dan sebagai anggota majelis tinggi. Hal ini memungkinkan sesuai AD ART," ujarnya.

(Red)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel