Koran Pemuda Indonesia
Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021) Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Jadi Warga Negara Yang Taat Peraturan ; Jaedin Pedagang Es Teh Poci Plered, Kantongi Perizinan Dan Wajib Pajak

Koran Pemuda, Cirebon (23/07/2020)
UMKM wajib mengurus perizinan agar usaha mereka menjadi legal. Izin usaha juga diperlukan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik ke depan, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Pemerintah juga telah memberikan kelonggaran perpajakan untuk kalangan UMKM. Bagi mereka yang baru merintis usaha dengan modal terbatas dan omzet tak lebih dari Rp 4,8 milyar setahun, tarif pajak yang diterapkan sebelumnya terasa memberatkan. Untunglah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 agar kalangan UMKM dapat dengan mudah memenuhi kewajibannya serta menunjang kalangan UMKM untuk berkembang.

Jaedin, seorang pedagang Es Teh Poci di perempatan Batik Trusmi, Plered ini, berjualan Es Teh Poci dengan kantongi perizinan UMKM dan menjadi seorang Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Hal tersebut, ia lakukan karena demi menjadi warga negara yang taat peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan menjadi Wajib Pajak demi meningkatkan pendapatan daerah.

"Pelaku UMKM menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, wajib mengurus perizinannya, terlebih sekarang pemerintah mempermudah kalangan UMKM untuk mengurus izin serta memperingan tarif pajak yang dikenakan." Ujar Jaedin, seorang pedagang Es Teh Poci yang telah kantongi perizinan

"Sebagai warga negara yang taat peraturan perundang-undangan, kita harus mengurus perizinan UMKM kita dan menjadi Wajib Pajak, demi meningkatkan pendapatan negara." Lanjut Jaedin

"Saya juga harapkan semua kalangan UMKM khususnya penjual Es Teh Poci untuk segara mengurus perizinan dan menjadi Wajib Pajak." Tegas Jaedin

(Nia Salsabila)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel