Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

FSPMI Tuntut PT. Tata Karya Rubberindo Yang Diduga PHK Pekerja Secara Sepihak

Koran Pemuda, Cirebon (02/07/2020)
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Konsulat Cabang Cirebon Raya lakukan aksi damai di PT. Tata Karya Rubberindo, Jl. Nyi Gede Cangkring Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, Kamis (02/07)

Sekitar kurang lebih 1000 orang massa gabungan dari KC.FSPMI Cirebon Raya, Purwakarta, Subang, Karawang, Cikarang, Bekasi, dan Bandung. Dengan penanggungjawab Asep Feddy Hartono (Ketua KC FSPMI Cirebon Raya) M. Machbub, S.Kom.(Sekertaris KC.FSPMI Cirebon Raya), Rane Sudibyo (Pangkorda Garda Metal Cirebon)


Adapun tuntutan yang disampaikan FSPMI yakni sebagai berikut :
1. Menolak PHK sepihak kepada seluruh pekerja PT. Tata Karya Rubberindo
2. Indikasi penutupan perusahaan yang diduga tidak sesuai mekanisme
3. Pekerjakan kembali semua karyawan PT. Tata Karya Rubberindo

Sekitar pukul 09.30 WIB kurang lebih 1000 massa tersebut berorasi didepan PT. Tata Karya Rubberindo dan beberapa perwakilan menyuarakan aspirasinya yang dijaga keamanan dari TNI-POLRI dan berlangsung damai.


Dan sekitar pukul 11.10 WIB, 10 orang perwakilan massa dipersilahkan masuk dan melakukan audensi dengan pihak PT. Tata Karya Rubberindo. Dalam audensi tersebut yang dilakukan oleh Bpk. Eka selaku Marketing PT. Tata Karya Rubberindo, Kapolsek Plered AKP H. Komar. S, Danramil 2014/Weru Kapten Akya, Camat Kecamatan Plered yang diwakili Sdr. Taufik (MP Kec.Plered), Kasat Intelkam Polresta Cirebon AKP Sudiro,S.H., Tim Kuasa Hukum PT.Tata Karya Rubberindo yang dipimpin oleh  Yudi Alamsyah,S.H., Ketua KC.FSPMI Cirebon Raya Asep Feddy Hartono, M.Machbub,S.Kom. Sekertaris KC.FSPMI Cirebon Raya dan Rane Sudibyo Pangkorda Garda Metal Cirebon.


Dalam audensi tersebut Kasat Intelkam Polresta Cirebon, AKP Sudiro,S.H., menyampaikan
"Kita bangun komunikasi yang kondusif, ikuti semua berdasarkan peraturan perundang-undangan, saya belum kordinasi dengan dinas terkait (Disnakertrans Kab.Cirebon) diharapkan besok bisa berkumpul di Disnakertrans Kab.Cirebon agar bisa ditindaklanjuti rekan FSPMI." Ujarnya

Sementara itu Ketua KC.FSPMI Cirebon Raya, Asep Feddy Hatono menyampaikan
"PHK adalah upaya terakhir dan diatur dalam regulasi UU (mekanisme/aturan). Pada terdapat informasi terkait penutupan perusahaan, penutupan Perusahaan yang saya yakini tidak permanen, jika perusahaan dalam keadaan trauble/kendala maka mari kita bicarakan bersama. Dampak penutupan perusahaan akan sekaligus sebagai dampak sosial juga berdampak pada kerawanan sosial.Spiritnya anatar Kuasa Hukum dan FSPMI adalah sama (penyelesaian yang sama-sama menguntungkan), dan diharapkan PHK tidak dilakukan oleh perusahaan."

Yudi Alamsyah,S.H., selaku Tim Kuasa Hukum PT. Tata Karya Rubberindo menyampaikan.
"Kami selaku kuasa Hukum perusahaan sangat menjunjung tinggi norma hukum.Saya selaku kuasa hukum akan mempertanyakan kembali kepada pimpinan perusahaan, karena kami selaku kuasa hukum apakah diberikan kuasa mutlak.Saya sangat setuju untuk menentukan pemberhentian karyawan yang berwenang dari pihak Disnakertrans.Kami selaku tim kuasa hukum sangat menghormati norma hukum karena apa yang dimaksud dari pihak karyawan bukan sepenuhnya kapasitas kami dan diatas masih ada yaitu pihak kedinasan dan pimpinan perusahaan."

"Kami akan mengikuti aturan dan kami akan berkoordinasi dengan perusahaan terkait penyelesaian ini. Kami setuju akan bertemu di Disnaker sesuai waktu yang disepakati bersama agar masalah ini bisa tuntas (akan saya sampaikan kepada Direktur Perusahaan). Surat akan di Koordinasikan dengan pihak perusahaan (Pak Candra) maka saat ini belum bisa saya kasihkan.Terdapat ketidak sesuaian antara perusahaan dan karyawan, walau belum ada keputusan (inkrah) maka untuk ini karyawan yamg dinyatakan akan di PHK tetap belum di bolehkan bekerja sampai ada ketetapan putusan yang disepakati." Lanjut Yudi


Pada pukul 12.15 WIB acara dialog selesai dilaksanakan. Dan pada pukul 14.45 WIB, kegiatan aksi damai selesai dilaksanakan, masa akasi membubarkan diri, selama kegiatan berlangsung berjalan tertib, aman dan kondusif.

(Cahyuni)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel