Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Diduga Pelayanan Publik Buruk, Kuwu Desa Tinumpuk Dituntut Mundur Dari Jabatan Oleh Warganya

Indramayu - Koran Pemuda (28/07/2020)
Masyarakat desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Tinumpuk kali ketiganya melakukan demo untuk menuntut Kuwu Desa Tinumpuk, Eka Munandar mundur dari jabatannya, Senin (27/07).

Masyarakat menuntut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinumpuk untuk segera melayangkan surat rekomendasi kepada Bupati untuk menonaktifkan Kuwu Desa Tinumpuk.


Banyak persoalan yang didugakan dilakukan oleh Kuwu Desa Tinumpuk, Eka Munandar diantaranya Kuwu Desa Tinumpuk, Eka Munandar diduga melakukan penyelewengan APBDes, serta diduga kuat, Eka Munandar tidak pernah masuk kantor sekitar 3 (tiga) bulan untuk memberikan pelayanan, dan diduga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di masa pandemi covid-19 tidak tepat sasaran.


"Sesusai aturan perbup nomor 93.1 tahun 2019 bahwa tentang tata cara pemberhentian kuwu pasal 15, kami BPD telah melayangkan surat pernyataan kinerja kuwu yaitu berupa laporan teguran tertulis kepada Plt Bupati Indramayu melalui camat tentang kinerja Kuwu." Ujar Ketua BPD Tinumpuk

"Dan BPD melayangkan surat pernyataan teguran tertulis tentang kinerja kuwu ini sudah kali kedua, tinggal BPDmengerjakan tahap yang ke tiga, kalau sampai teguran tahap ketiga. Kalau sampai pak kuwu tidak ngantor lagi selama 30 hari maka akan ada tindakan dari pak Bupati yakni pemberhentian sementara kuwu." lanjutnya

Hal tersebut diduga kuat Pelayanan Publik yang diberikan Kuwu Eka Munandar Buruk, dan diduga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

(Rudi)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel