Koran Pemuda Indonesia
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin, SE ; Manfaat Jika Cirebon Timur Mekar

Cirebon - Koran Pemuda, (21/02/2021) Husin, SE., Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Perindo mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari pemekaran suati daerah, termasuk wilayah timur Kabupaten Cirebon jika terjadi pemekaran

Bupati Lampung Barat Hadiri Pelantikan Pengurus FSPP di Ponpes Al-Ittihad

Lampung - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Lampung Adakan Giat Pelantikan FSPP Kabupaten Lampung Barat

5 Rekomendasi Teh Untuk Meredakan Sembelit

Kesehatan - Koran Pemuda, (20/02/2021) Sembelit atau Konstipasi membuat orang tidak nyaman saat aktivitas buang air besar

Diduga Lakukan Kekerasan, ART di Probolinggo Laporkan Majikan ke Polres

Probolinggo - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pariyem, seorang asisten rumah tangga, melaporkan majikannya ke Polres Probolinggo Kota atas dugaan tindak pidana penganiayaan

Mobil Petugas Diduga Dibakar Saat Ungkap Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Kalbar - Koran Pemuda, (14/02/2021) Mobil dinas milik Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat diduga dibakar orang tak dikenal

Diduga Pelayanan Publik Buruk, Kuwu Desa Tinumpuk Dituntut Mundur Dari Jabatan Oleh Warganya

Indramayu - Koran Pemuda (28/07/2020)
Masyarakat desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Tinumpuk kali ketiganya melakukan demo untuk menuntut Kuwu Desa Tinumpuk, Eka Munandar mundur dari jabatannya, Senin (27/07).

Masyarakat menuntut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinumpuk untuk segera melayangkan surat rekomendasi kepada Bupati untuk menonaktifkan Kuwu Desa Tinumpuk.


Banyak persoalan yang didugakan dilakukan oleh Kuwu Desa Tinumpuk, Eka Munandar diantaranya Kuwu Desa Tinumpuk, Eka Munandar diduga melakukan penyelewengan APBDes, serta diduga kuat, Eka Munandar tidak pernah masuk kantor sekitar 3 (tiga) bulan untuk memberikan pelayanan, dan diduga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di masa pandemi covid-19 tidak tepat sasaran.


"Sesusai aturan perbup nomor 93.1 tahun 2019 bahwa tentang tata cara pemberhentian kuwu pasal 15, kami BPD telah melayangkan surat pernyataan kinerja kuwu yaitu berupa laporan teguran tertulis kepada Plt Bupati Indramayu melalui camat tentang kinerja Kuwu." Ujar Ketua BPD Tinumpuk

"Dan BPD melayangkan surat pernyataan teguran tertulis tentang kinerja kuwu ini sudah kali kedua, tinggal BPDmengerjakan tahap yang ke tiga, kalau sampai teguran tahap ketiga. Kalau sampai pak kuwu tidak ngantor lagi selama 30 hari maka akan ada tindakan dari pak Bupati yakni pemberhentian sementara kuwu." lanjutnya

Hal tersebut diduga kuat Pelayanan Publik yang diberikan Kuwu Eka Munandar Buruk, dan diduga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

(Rudi)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel