Koran Pemuda Indonesia
Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021) Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Diduga Pelayanan Publik Buruk, Kuwu Desa Tinumpuk Dituntut Mundur Dari Jabatan Oleh Warganya

Indramayu - Koran Pemuda (28/07/2020)
Masyarakat desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Tinumpuk kali ketiganya melakukan demo untuk menuntut Kuwu Desa Tinumpuk, Eka Munandar mundur dari jabatannya, Senin (27/07).

Masyarakat menuntut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinumpuk untuk segera melayangkan surat rekomendasi kepada Bupati untuk menonaktifkan Kuwu Desa Tinumpuk.


Banyak persoalan yang didugakan dilakukan oleh Kuwu Desa Tinumpuk, Eka Munandar diantaranya Kuwu Desa Tinumpuk, Eka Munandar diduga melakukan penyelewengan APBDes, serta diduga kuat, Eka Munandar tidak pernah masuk kantor sekitar 3 (tiga) bulan untuk memberikan pelayanan, dan diduga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di masa pandemi covid-19 tidak tepat sasaran.


"Sesusai aturan perbup nomor 93.1 tahun 2019 bahwa tentang tata cara pemberhentian kuwu pasal 15, kami BPD telah melayangkan surat pernyataan kinerja kuwu yaitu berupa laporan teguran tertulis kepada Plt Bupati Indramayu melalui camat tentang kinerja Kuwu." Ujar Ketua BPD Tinumpuk

"Dan BPD melayangkan surat pernyataan teguran tertulis tentang kinerja kuwu ini sudah kali kedua, tinggal BPDmengerjakan tahap yang ke tiga, kalau sampai teguran tahap ketiga. Kalau sampai pak kuwu tidak ngantor lagi selama 30 hari maka akan ada tindakan dari pak Bupati yakni pemberhentian sementara kuwu." lanjutnya

Hal tersebut diduga kuat Pelayanan Publik yang diberikan Kuwu Eka Munandar Buruk, dan diduga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

(Rudi)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel