Koran Pemuda Indonesia
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin, SE ; Manfaat Jika Cirebon Timur Mekar

Cirebon - Koran Pemuda, (21/02/2021) Husin, SE., Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Perindo mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari pemekaran suati daerah, termasuk wilayah timur Kabupaten Cirebon jika terjadi pemekaran

Bupati Lampung Barat Hadiri Pelantikan Pengurus FSPP di Ponpes Al-Ittihad

Lampung - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Lampung Adakan Giat Pelantikan FSPP Kabupaten Lampung Barat

5 Rekomendasi Teh Untuk Meredakan Sembelit

Kesehatan - Koran Pemuda, (20/02/2021) Sembelit atau Konstipasi membuat orang tidak nyaman saat aktivitas buang air besar

Diduga Lakukan Kekerasan, ART di Probolinggo Laporkan Majikan ke Polres

Probolinggo - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pariyem, seorang asisten rumah tangga, melaporkan majikannya ke Polres Probolinggo Kota atas dugaan tindak pidana penganiayaan

Mobil Petugas Diduga Dibakar Saat Ungkap Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Kalbar - Koran Pemuda, (14/02/2021) Mobil dinas milik Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat diduga dibakar orang tak dikenal

Bank Harus Terapkan Prinsip Kehati-hatian Dan Prinsip Pemberian Kredit Kepada Calon Debitur !

Koran Pemuda, Nasional (13/06/2020)
Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kran sebebas bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau diback-up dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan.

Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara kstabilan ekonomi makro dan mikro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.

Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sangat beraneka ragam, dan selalu meningkat. Pada sisi lain setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ia berusaha, untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk pinjaman modal inilah yang sering disebut dengan kredit.


Yang dimaksud dengan Bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank termasuk salah satu dari Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan adalah, badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau tagihan berupa saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Istilah lembaga keuangan meliputi :

a. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan.

b. Badan usaha yang hanya menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan, menyediakan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Dasar hukum dari suatu kredit, yaitu:
1.Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut perjanjian kredit;
2.Adanya pihak yaitu kreditur dan debitur;
3.Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang;
4.Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang;
5.Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.

Unsur - unsur dari pemberian kredit, yaitu :
1.Kepercayaan
2.Waktu suatu masa
3.Prestasi (objek kredit)
4.Kehati-hatian

Untuk mendapatkan dana tentu para pembisnis mencari sumber dana yang menarik untuk perkembangan bisnis mereka. Pihak yang mereka kenal adalah Bank, walaupun banyak lembaga keuangan lainnya.Bank bagi mereka adlah tempat yang terbaik untuk mendapatkan pinjaman tersebut guna membiayai bisnisnya.

Pihak bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit, terlebih dahulu harus diperoleh data bahwa, kredit yang diberikan mampu dikembalikan oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh data tersebut antara lain dengan cara melakukan analisis terhadap debitur. Analisis ini sangat perlu dilakukan karena hal ini merupakan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pemberian kredit.

Pemberian kredit yang tidak memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur yang ada akan mengundang timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang lain, semakin jauh pemberian kredit dari pedoman yang telah disusun maka akan semakin besar persentase kredit macet. Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian kredit yaitu dengan melakukan deteksi dini (evaluasi kembali) atas kredit yang diduga akan bermasalah, sehingga kredit tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan.

Dapat dikatakan yang dimaksud dengan kredit macet; adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank beserta bunganya dan tidak tepat waktu apa yang telah diperjanjikan.

Semakin besar tingkat atau proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, maka semakin besar pula jumlah investasi kredit yang dimiliki perusahaan. Dengan besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya, berarti perusahaan tersebut harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi. Dengan adanya penjualan kredit yang dilakukan, maka akan timbul kemungkinan risiko yang dihadapi seperti munculnya berbagai biaya seperti, menambah pegawai yang mengurus dan mengawasi administrasi kredit. Saat semua masalah ini bermunculan, maka secara otomatis akan menghambat kelancaran operasional perusahaan yang harus di capai. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur “ 5 C ” ( the five cof credit ) yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. 
  
Hal ini dilakukan agar dalam perjanjian kredit ini tidak terjadi masalah (kredit macet). Sehingga perbankan harus hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Dapat dikatakan yang dimaksud dengan kredit macet; adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank beserta bunganya dan tidak tepat waktu apa yang telah diperjanjikan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kredit, tugas dan pekerjaan bagian, biro atau divisi perkreditan, pengarahan dan supervisi direksi dalam perkreditan adalah ditujukan agar kredit-kredit yang diberikan dapat kembali dengan baik dan membawa keuntungan yang diharapkan. Dengan perkataan lain, kredit berjalan baik dan lancar.

Akan tetapi dalam perkembangannya, tidak semua kredit yang diberikan berjalan lancar. Sebagian akan tidak lancar dan sebagian menuju kearah kemacetan.

Secara fakta, kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, selalu ada tanda-tanda atau indikasi awal. Satu-satunya alasan debitur tidak mau membayar adalah karena ia tidak punya itikad baik, inilah alasan bank harus sangat berhati-hati memberikan kredit karena waktu yang tersedia untuk mengenal karakter (kemauan untuk membayar), bukan masalah bisnis (kemampuan untuk membayar). Yang sering terjadi adalah manajemen perusahaan tidak peka terhadap berbagai indikasi awal kredit bermasalah yang sering terjadi di perusahaannya, atau, biasa jadi enggan untuk mengakuinya. Meski demikian, biasa juga karena indikasi munculnya kredit bermasalah dapat muncul dari mana saja.

Harus diakui bahwa produk kredit yang ditawarkan perbankan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut pasti secara terus menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya. Namun disisi lain terdapat resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut. Melalui analisis yang mendalam yaitu dengan menerapkan prisip kehati-hatian terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya dan harus melakukan review terhadap setiap pemberian kredit yang disalurkannya.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri bila terjadi sesuatu diluar dugaan. Oleh sebab itu, kontrol dari Bank Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan menjadi salah satu solusi terbaik dalam menjaga dan mempertahankan eksisitensi perbankan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap dunia perbankan itu sendiri.

Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

1.Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

2. Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No.5/23/PBI/2003 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Dalam proses pemberian kredit perlu diperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang dikenal dengan 5 (lima) C, atau “The Five C Of Credit Analysis” (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) :

a. Character (watak)
Kredit :Atas dasar kepercayaan
Kepercayaan: Keyakinan terhadap moral watak dan sifat pribadi yang positif. Character merupakan faktor dominan.
Penilaian character : tingkat kejujuran, integritas dan itikad baik.
Character : tingkat kemauan mengembalikan kredit.
Cara mengetahui:
- Daftar riwayat hidup
- Past performance

b. Capacity (kapasitas)
Penilaian kemampuan pembayaran. Dimana hasil usaha baik yang diperoleh akan mampu membayar kredit. Pengukuran capacity dengan pendekatan :
· Past performance : track record usaha
· Financial : rata-rata neraca dan R/L

c. Capital (modal)
Modal sendiri yang dimiliki (Self Financing). Semakin besar modal sendiri, semakin besar pula tanggung jawab dan kesungguhannya atau sebaliknya. Besar kecilnya capital: neraca perusahaan (owner equity, laba ditahan dll).

d. Collateral (jaminan)
Barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai alat pengamanan apabila usaha gagal. Sifatnya sebagai pelangkap kelayakan usaha.
Bentuk jaminan :
· Jaminan kebendaan (fisik)
· Jaminan tidak berwujud (non fisik)
Nilai jaminan harus lebih besar dari nilai kredit dan aman dari aspek yuridis.

e. Condition of Economic
Analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian yang mempengaruhi terhadap kelancaran usaha. Pengaruh kebijakan-kabijakan pemerintah terhadap perekonomian atau usaha-usaha tertentu.penilaian dilakukan secara makro dan mikro.bagaimana usaha yang bersangkutan saat ini dan nanti secara prospective dan potensinya.
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel