Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Dugaan Oknum Pegawai BRI KCP-Weru Cirebon Diduga Berikan Keterangan Palsu Ke OJK

Koran Pemuda, Cirebon (24/06/2020)
Sejak tahun 2011 telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa sitem pengawasan perbankan dan pelayanan informasi serta pengaduan mengenai perbankan dipindahkan dari Bank Indonesia menjadi sepenuhnya kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pelaku usaha perbankan wajib melaporkan kegiatan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik mengenai informasi kredit mauoun informasi nasabah dan kegiatan perbankan lainnya yang dilakukan Bank secara berkala sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tenrang Otoritas Jasa Keuangan.

Akan tetapi diduga masih ada pihak dugaan oknum Bank yang diduga memberikan keterangan palsu kepada Otoritas Jasa Keuangan, seperti kasus yang dialami ahli waris (alm) H. Rusdi warga Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Saat salah satu ahli waris (alm) H. Rusdi yakni Sdr.Budi , mengecek Informasi Debitur (iDeb) (alm) H. Rusdi di Kantor OJK Cirebon (10/03/2020), hasil yang didapati sangat mengejutkan, dalam print out informasi debitur yang didapat dari Kantor OJK Cirebon tersebut tertuliskan bahwa (alm) H, Rusdi yang memiliki kredit di Bank BRI KCP-Weru Cirebon, tidak dilaporkan meninggal dunia akan tetapi dalam informasi debitur tersebut tertuliskan bahwa kredit (alm) H. Rusdi macet dikarenakan kesulitan management dan permasalahan tenaga kerja.

Padahal (alm) H. Rusdi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2018, bahkan selang sekitar 3 hari setelah meninggalnya (alm) H. Rusdi, para ahli waris telah melaporkan dan memberikan surat kematian (alm) H. Rusdi kepada pihak BRI KCP-Weru Cirebon, akan tetapi diduga pihak BRI KCP-Weru Cirebon tidak menanggapinya dengan baik atau dengan kata lain diduga memberikan pelayanan publik buruk.

Saat dikonfirmasi Tim Koran Pemuda Indonesia,Anom. S, S.H., Kuasa Hukum salah satu ahli waris (alm) H. Rusdi memaparkan bahwa
"Pihak ahli waris sudah melayangkan surat pengaduan kepada seluruh instansi dan pihak terkait atas dugaan oknum BRI KCP-Weru Cirebon yang diduga memberikan keterangan palsu atas nasabahnya kepada OJK Cirebon."

"Berdasarkan print out informasi debitur a.n (alm) H. Rusdi dari Kantor OJK Cirebon, jelas terdapat dugaan kuat bahwa dugaan oknum pegawai BRI KCP-Weru Cirebon diduga memberikan keterangan palsu kepada OJK Cirebon, sehingga tercatat dalam data OJK sampai saat ini (alm) H. Rusdi masih hidup dan rekeningnya masih aktif." Lanjutnya

"Kita akan menempuh prosedur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum." Lanjut Anom. S, S.H.,

(Moh Rifai)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel