Koran Pemuda Indonesia
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin, SE ; Manfaat Jika Cirebon Timur Mekar

Cirebon - Koran Pemuda, (21/02/2021) Husin, SE., Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Perindo mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari pemekaran suati daerah, termasuk wilayah timur Kabupaten Cirebon jika terjadi pemekaran

Bupati Lampung Barat Hadiri Pelantikan Pengurus FSPP di Ponpes Al-Ittihad

Lampung - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Lampung Adakan Giat Pelantikan FSPP Kabupaten Lampung Barat

5 Rekomendasi Teh Untuk Meredakan Sembelit

Kesehatan - Koran Pemuda, (20/02/2021) Sembelit atau Konstipasi membuat orang tidak nyaman saat aktivitas buang air besar

Diduga Lakukan Kekerasan, ART di Probolinggo Laporkan Majikan ke Polres

Probolinggo - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pariyem, seorang asisten rumah tangga, melaporkan majikannya ke Polres Probolinggo Kota atas dugaan tindak pidana penganiayaan

Mobil Petugas Diduga Dibakar Saat Ungkap Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Kalbar - Koran Pemuda, (14/02/2021) Mobil dinas milik Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat diduga dibakar orang tak dikenal

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dan Pegawai Bank Dapat Dipidana Dalam Melakukan Kegiatan Perbankan, Ini Alasannya

Koran Pemuda, Nasional (09/06/2020)
Tindak pidana perbankan (tipibank) yakni melibatkan dana masyarakat yang tersimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan dapat merugikan berbagai pihak, baik bak itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, bahkan pegawai bank pun dapat dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan, 

Tidak bisa dipungkiri meski setiap bank memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani nasabahnya, akan tetapi masih banyak dugaan oknum karyawan bank yang bermain-main dan tidak menjalankan standar operasioanl prosedurnya, sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen atau nasabah bank itu sendiri.

Sanksi mengenai tindak pidana bank sudah dirangkum dan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui buku elektronik yang berjudul "Pahami Dan Hindari" (Buku Memahami Dan Menhindari Tindak Pidana Perbankan)

Dalam buku tersebut dijelaskan berbagai macam kegiatan perbankan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta dijelaskan pula sanksi dari kegiatan perbankan yang menimbulkan tindak pidana perbankan.

Seperti oknum karyawan suatau bank diduga dengan sengaja memberikan informasi memberikaan informasi sesat kepada nasabahnya maupun kepada instansi lain maka dapat dipidana penjara, karena diduga melanggar Undang-Undang Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Bukan hanya itu, dugaan oknum tersebutpun diduga pula melanggar pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Maka jelas, dalam melakukan kegiatan usaha perbankan, pihak bank harus menyajikan dan memberikan informasi maupun laporan dengan sebenar-benarnya dan akurat. Untuk panduan lengkap mengenai tindak pidana perbankan (tipibank) dapat di download di link berikut : https://gofile.io/d/FgJQaX

(Red)

Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel