Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dan Pegawai Bank Dapat Dipidana Dalam Melakukan Kegiatan Perbankan, Ini Alasannya

Koran Pemuda, Nasional (09/06/2020)
Tindak pidana perbankan (tipibank) yakni melibatkan dana masyarakat yang tersimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan dapat merugikan berbagai pihak, baik bak itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, bahkan pegawai bank pun dapat dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan, 

Tidak bisa dipungkiri meski setiap bank memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani nasabahnya, akan tetapi masih banyak dugaan oknum karyawan bank yang bermain-main dan tidak menjalankan standar operasioanl prosedurnya, sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen atau nasabah bank itu sendiri.

Sanksi mengenai tindak pidana bank sudah dirangkum dan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui buku elektronik yang berjudul "Pahami Dan Hindari" (Buku Memahami Dan Menhindari Tindak Pidana Perbankan)

Dalam buku tersebut dijelaskan berbagai macam kegiatan perbankan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta dijelaskan pula sanksi dari kegiatan perbankan yang menimbulkan tindak pidana perbankan.

Seperti oknum karyawan suatau bank diduga dengan sengaja memberikan informasi memberikaan informasi sesat kepada nasabahnya maupun kepada instansi lain maka dapat dipidana penjara, karena diduga melanggar Undang-Undang Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Bukan hanya itu, dugaan oknum tersebutpun diduga pula melanggar pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Maka jelas, dalam melakukan kegiatan usaha perbankan, pihak bank harus menyajikan dan memberikan informasi maupun laporan dengan sebenar-benarnya dan akurat. Untuk panduan lengkap mengenai tindak pidana perbankan (tipibank) dapat di download di link berikut : https://gofile.io/d/FgJQaX

(Red)

Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel