Koran Pemuda, Kab.Cirebon (14/05/2020) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah memberikan Bantuan Sosial (Bansos) berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya yang terdampak Covid-19.
Sudah sekitar dua bulan lalu, masyarakat dimintai Kartu Keluarga (KK) oleh Pemerintah Desa setempat melalui ketua RT. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut banyak masyarakat yang mengeluh. Seperti di Blok Mlayon Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
Masyarakat yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, telah dibagi Kartu ATM,yang dibagikan oleh pihak Kecamatan Depok di Kantor Kecataman Depok, Rabu (13/05). Akan tetapi diduga penerima bantuan tersebut tidak tepat sasaran.
Beberapa warga Blok Mlayon Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kab.Cirebon yang tidak menerima bantuan tersebut banyak yang mengeluh. Seperti Keluarga Bapak Supriyanto
"Keluarga kami sudah sering dimintai Kartu Keluarga (KK) oleh pak RT. Namun sejak dulu hingga sekarang bahkan adanya dampak penyebaran pandemi Covid-19 ini, keluarga kami tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun." Ujar Supriyanto kepada Koran Pemuda Indonesia
"Bahkan diduga yang menerima bantuan adalah masyarakat Blok Mlayon yang notabene adalah orang mampu dan memiliki usaha, serta bisa di cek langsung keadaanya dan bandingkan dengan keluarga yang tidak menerima bantuan." Lanjut Supriyanto
Hal serupa pula disampaikan oleh keluarga Bapak Nendi, yang masih satu blok dan satu desa dengan Bapak Supriyanto.
"Keluarga saya, semenjak saya menikah dengan istri saya, Linda. Tidak pernah menerima bantuan apapun dari pihak pemerintah. Mau dari PKH, Bantuan beras, atau apapun itulah keluarga kami tidak pernah menerima terlebih adanya penyebaran Covid-19 ini." Ujar Bapak Nendi
"Kalau Kartu Keluarga (KK) itu sering diminta oleh pak RT, akan tetapi tidak oernah dapat apa-apa. Dan diduga yang mendapat bantuan setiap ada program dari pemerintah di Blok Mlayon Desa Kasugengan Kidul ini orangnya itu-itu saja dan notabene keluarga yang mampu. Untuk PKH sendiri saya tidak pernah tau kapan cair dan siapa yang mendapat bantuan serta ketua PKH nya siapa, warga Blok Mlayon ini kebanyakan tidak pernah tau."Lanjut Pak Nendi
"Diharapkan untuk proses pendataan pemerintah desa turun langsung jangan melalui Pak RT. Dan benar-benar mendata secara bijak mana yang berhak mendapat bantuan dan tidak. Dan diharap pula Pemerintah Desa segera merealisasikan Dana Desa 25-30% untuk BLT Dana Desa bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 akan tetapi tidak menerima bantuan dari Provinsi. Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemendes Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020." Paparnya
Beberapa hal serupapun disampaikan warga Blok Mlayon Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, mereka mengeluhkan proses pendataan penerima bantuan oleh ketua RT nya, pasalnya diduga banyak tidak keterbukaan dan tidak tepat sasaran. Warga RT.14 Blok Mlayon Desa Kasugengan Kidul ini seringkali protes kepada ketua RT, namun hanya ditanggapi datanya sudah ditunjuk dari pusat.
(Red)