Koran Pemuda Indonesia
Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Diduga Kuwu Desa Sukareja Tidak Sesuai Dengan Mekanisme Rubah APBDes TA 2020

Koran Pemuda, Indramayu (02/05/2020)
Ditengah maraknya penyebaran wabah virus Corona/Covid-19 di Indonesia, baik Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Desa telah banyak mengalokasikan beberapa sumber anggaran untuk melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah virus corona/covid-19 ini.

Seperti halnya Pemerintahan Desa, tentu ditahun anggaran 2020 ini penggunaan APBDes semua sudah terancang sedemikian rupa, akan tetapi dengan adanya pandemi virus corona ini, tentu harus ada perubahan APBDes oleh Pemerintah Desa, karena pengalokasian anggaran untuk penanganan dan pencegahan pandemi virus corona.


Desa Sukareja Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, yang dipimpin oleh Kuwu H. Taspan pada tanggal 22 April 2020 melaksanakan rapat perubahan APBDes Sukareja Tahun Anggaran 2020. Akan tetapi dalam rapat tersebut diduga Kuwu Desa Sukareja menyelenggarakannya tidak sesuai mekanisme serta diduga pula tidak terbuka.

Pasalnya, Udin Jalalludin selaku Wakil Ketua BPD Desa Sukareja dan beberapa anggota BPD yang lain tidak mendapat undangan maupun informasi terkait akan diadakannya rapat tersebut. Padahal perubahan APBDes wajib diketahui anggota BPD, entah ada unsur lain atau apa Kuwu Desa Sukareja saat dikonfirmasi oleh Wakil Ketua BPD nya terkait kenapa dirinya tidak diundang dalam rapat tersebut melalui Whatsapp. Kuwu Desa Sukareja, H. Taspan menjawab
"Untuk urusan BPD saya  sudah ngundang ketua, dan terserah ketua saya tidak ikut-ikut." Ujar Kuwu Desa Sukareja melalui pesan Whatsappnya.


Dan Ketua BPD Sukareja, Usnadi saat ditanya oleh salah satu anggota BPD Sukareja, Ipik Rohaeti, yang juga tidak diundang dalam rapat perubahan APBDes Sukareja Tahun Anggaran 2020 tersebut melalui group Whatsapp BPD Sukareja tidak ada jawaban maupun balasan malah keluar dari group Whatsapp.

"Saya tidak diundang dalam rapat  tersebut dan tidak tahu hasil rapat tersebut seperti apa." Ujar Ipik Rohaeti

Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia dalam meminimalisir penyebaran virus corona, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerbitkan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai. Surat edaran tersebut berisikan tentang petunjuk tatacara pencegahan penyebaran Virus Corona ditingkat desa, Surat edaran ini menjadi dasar bagi desa untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dengan cara menggeser pembelanjaan bidang, dan subidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun mekanisme perubahan APBDes, dilakukan dengan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan BPD untuk melakukan Perubahan APBDesa dengan cara menggeser pembelanjaan bidang, dan subidang, dengan pengalokasiannya. Maka dapat disimpulkan bahwa diduga Kuwu Desa Sukareja Tidak Sesuai Mekanisme Rubah APBDes Tahun Anggaran 2020

(Udin Jalalludin)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel