Koran Pemuda Indonesia
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin, SE ; Manfaat Jika Cirebon Timur Mekar

Cirebon - Koran Pemuda, (21/02/2021) Husin, SE., Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Perindo mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari pemekaran suati daerah, termasuk wilayah timur Kabupaten Cirebon jika terjadi pemekaran

Bupati Lampung Barat Hadiri Pelantikan Pengurus FSPP di Ponpes Al-Ittihad

Lampung - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Lampung Adakan Giat Pelantikan FSPP Kabupaten Lampung Barat

5 Rekomendasi Teh Untuk Meredakan Sembelit

Kesehatan - Koran Pemuda, (20/02/2021) Sembelit atau Konstipasi membuat orang tidak nyaman saat aktivitas buang air besar

Diduga Lakukan Kekerasan, ART di Probolinggo Laporkan Majikan ke Polres

Probolinggo - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pariyem, seorang asisten rumah tangga, melaporkan majikannya ke Polres Probolinggo Kota atas dugaan tindak pidana penganiayaan

Mobil Petugas Diduga Dibakar Saat Ungkap Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Kalbar - Koran Pemuda, (14/02/2021) Mobil dinas milik Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat diduga dibakar orang tak dikenal

Diduga Kuwu Desa Sukareja Tidak Sesuai Dengan Mekanisme Rubah APBDes TA 2020

Koran Pemuda, Indramayu (02/05/2020)
Ditengah maraknya penyebaran wabah virus Corona/Covid-19 di Indonesia, baik Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Desa telah banyak mengalokasikan beberapa sumber anggaran untuk melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah virus corona/covid-19 ini.

Seperti halnya Pemerintahan Desa, tentu ditahun anggaran 2020 ini penggunaan APBDes semua sudah terancang sedemikian rupa, akan tetapi dengan adanya pandemi virus corona ini, tentu harus ada perubahan APBDes oleh Pemerintah Desa, karena pengalokasian anggaran untuk penanganan dan pencegahan pandemi virus corona.


Desa Sukareja Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, yang dipimpin oleh Kuwu H. Taspan pada tanggal 22 April 2020 melaksanakan rapat perubahan APBDes Sukareja Tahun Anggaran 2020. Akan tetapi dalam rapat tersebut diduga Kuwu Desa Sukareja menyelenggarakannya tidak sesuai mekanisme serta diduga pula tidak terbuka.

Pasalnya, Udin Jalalludin selaku Wakil Ketua BPD Desa Sukareja dan beberapa anggota BPD yang lain tidak mendapat undangan maupun informasi terkait akan diadakannya rapat tersebut. Padahal perubahan APBDes wajib diketahui anggota BPD, entah ada unsur lain atau apa Kuwu Desa Sukareja saat dikonfirmasi oleh Wakil Ketua BPD nya terkait kenapa dirinya tidak diundang dalam rapat tersebut melalui Whatsapp. Kuwu Desa Sukareja, H. Taspan menjawab
"Untuk urusan BPD saya  sudah ngundang ketua, dan terserah ketua saya tidak ikut-ikut." Ujar Kuwu Desa Sukareja melalui pesan Whatsappnya.


Dan Ketua BPD Sukareja, Usnadi saat ditanya oleh salah satu anggota BPD Sukareja, Ipik Rohaeti, yang juga tidak diundang dalam rapat perubahan APBDes Sukareja Tahun Anggaran 2020 tersebut melalui group Whatsapp BPD Sukareja tidak ada jawaban maupun balasan malah keluar dari group Whatsapp.

"Saya tidak diundang dalam rapat  tersebut dan tidak tahu hasil rapat tersebut seperti apa." Ujar Ipik Rohaeti

Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia dalam meminimalisir penyebaran virus corona, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerbitkan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai. Surat edaran tersebut berisikan tentang petunjuk tatacara pencegahan penyebaran Virus Corona ditingkat desa, Surat edaran ini menjadi dasar bagi desa untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dengan cara menggeser pembelanjaan bidang, dan subidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun mekanisme perubahan APBDes, dilakukan dengan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan BPD untuk melakukan Perubahan APBDesa dengan cara menggeser pembelanjaan bidang, dan subidang, dengan pengalokasiannya. Maka dapat disimpulkan bahwa diduga Kuwu Desa Sukareja Tidak Sesuai Mekanisme Rubah APBDes Tahun Anggaran 2020

(Udin Jalalludin)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel