Koran Pemuda Indonesia
Uang Dalam Rekening Tiba-tiba Hilang, Nasabah Bank BNI Cabang Cirebon Lapor ke Polisi

Cirebon - Koran Pemuda, (14/04/2021) Seorang nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Cirebon, Neneng merasa kehilangan uang tabungannya yang berada didalam rekening

Resmi Kini Polresta Cirebon Dibawah Pimpinan Kombes Pol Arif Budiman

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (17/06/2021) Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, resmi memimpin Polresta Cirebon menggantikan Kombes Pol M. Syahduddi, S.I.K, M.Si.

Belasan Rumah di Jatiyoso Kab. Karanganyar Tertimbun Longsor, Balai Desa Wonokeling Hampir Rata Dengan Tanah

Karanganyar - Koran Pemuda, (02/01/2021) Tanah longsor terjadi di Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jatisoyo Kamis sore (01/04/2021) hingga malam hari

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Awasi Dana Desa ? Ini Panduan & Prioritas Penggunaan Dana Desa !

Koran Pemuda, Nasional (31/05/2020)
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengeluarkan Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Perubahan tersebut dikarenakan Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dari sumber anggaran Dana Desa. Dalam Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020, disebutkan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah untuk penanganan pandemi Covid-19, yakni penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap penerima bantuan.

Dalam Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020 juga disebutkan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa) serta tata cara pendataan penerima bantuan BLT Dana Desa tersebut. Serta dijelaskan pula dalam lembar Lampiran I, bahwa fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.

Dalam peraturan yang dikeluarkan Permendes PDTT tersebut juga mengatur bagaimana fungsi pengawasan masyarakat berjalan dan kemana masyarakat harus melapor jika ditemukan dugaan penyelewengan Dana Desa.

Berikut adalah Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020 beserta lampirannya :

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 
a. bahwa penyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa; 
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan SALINAN - 2 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 

Mengingat : 
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87); 
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020. 

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11Tahun 2019 tentangPrioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019Nomor 1012) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 
4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 
5. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 
6. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia. 
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun. 
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 
21. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. 
22. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
23. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 
24. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 
25. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 
26. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 
27. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa. 
28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. 
29. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTDadalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
30. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. 
31. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. 
32. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. 
33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 
(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)meliputi: 
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhankebutuhan: 
1) lingkunganpemukiman; 
2) transportasi; 
3) energi; 
4) informasi dan komunikasi; dan 
5) sosial. 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas: 
1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan 
2) pendidikan dan kebudayaan. 

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi: 
1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikananuntuk ketahanan pangan; 
2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk: 
1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam; 
2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan 
3) pelestarian lingkungan hidup. 

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk: 
1) konflik sosial; dan 
2) bencana sosial. 

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. 

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8A 
(1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: 
a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 
b. pandemi flu burung; 
c. wabah penyakit Cholera; dan/atau 
d. penyakit menular lainnya. 

(2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. 

(4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

4. Ketentuan Lampiran I yang lama diubah sebagaimana tercantumdalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

5. Ketentuan Lampiran II yang lama diubah sebagaimana tercantumdalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2020 

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 367 Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 
Adityawarman Darudono 

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 

BAB I 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

A. Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. 

B. Tujuan 
Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan pedoman umum ini yaitu: 
1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan 
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

C. Prinsip-Prinsip Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip: 
1. Kebutuhanprioritasyaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; 
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan; 
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata. 
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa; 
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa. 
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa. 

D. Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa; 
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
3. Peraturan Bupati/WaliKota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa. Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunana Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa. 

E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 
1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin; 
2) penerangan lingkungan pemukiman; 
3) pedestrian; 
4) drainase; 
5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; 
6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 
7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 
8) sumur resapan; 
9) selokan; 
10) tempat pembuangan sampah; 
11) gerobak sampah; 
12) kendaraan pengangkut sampah; 
13) mesin pengolah sampah; 
14) pembangunan ruang terbuka hijau; 
15) pembangunan bank sampah Desa; dan 1
6) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: 
1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS; 
2) tambatan perahu;
3) dermaga apung; 
4) tambat apung (buoy); 
5) jalan pemukiman;
6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 
7) jalan poros Desa; 
8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 
9) jembatan Desa: 
10) gorong-gorong; 
11) terminal Desa; dan 
12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain: 
1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
2) pembangkit listrik tenaga diesel; 
3) pembangkit listrik tenaga matahari; 
4) pembangkit listrik tenaga angin;
5) instalasi biogas; 
6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan 
7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 
1) jaringan internet untuk warga Desa; 
2) website Desa; 
3) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 
4) radio Single Side Band (SSB); dan 
5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: 
1) air bersih berskala Desa; 
2) jambanisasi; 
3) mandi, cuci, kakus (MCK); 
4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 
5) balai pengobatan; 
6) posyandu; 
7) poskesdes/polindes; 
8) posbindu; 
9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; 10) kampanye Desabebas BAB Sembarangan (BABS);dan 
11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
1) taman bacaan masyarakat; 
2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD; 
3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI; 
4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 
5) wahana permainan anak di PAUD; 
6) taman belajar keagamaan; 
7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 
8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 
9) bangunan perpustakaan Desa; 
10) buku/bahan bacaan; 
11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 
13) film dokumenter; 
14) peralatan kesenian dan kebudayaan; 
15) pembuatan galeri atau museum Desa; 
16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa; 
17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertaniandan/atau perikananuntuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) bendungan berskala kecil; 
2) pembangunan atau perbaikan embung; 
3) irigasi Desa; 
4) pencetakan lahan pertanian; 
5) kolam ikan; 
6) kapal penangkap ikan; 
7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
8) tambak garam; 
9) kandang ternak; 
10) mesin pakan ternak; 
11) mesin penetas telur; 
12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); 
13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,); 
14) embung Desa; 
15) gudang pendingin (cold storage); 
16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air); 
17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap); 
18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu); 
19) keramba jaring apung; 
20) keranjang ikan; 
21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan; 
22) alat produksi es; 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); 24) tempat penjemuran ikan; dan 
25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industry rumahan yang difokuskan kepada 

c. pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) mesin jahit; 
2) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
3) mesin penepung ikan; 
4) mesin penepung ketela pohon; 
5) mesin bubut untuk mebeler; 
6) mesin packaging kemasan; 
7) roaster kopi; 
8) mesin percetakan;
9) bioskop mini; 
10) alat pengolahan hasil perikanan; 
11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin);dan 
12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) pasar Desa; 
2) pasar sayur; 
3) pasar hewan;
4) tempat pelelangan ikan; 
5) toko online; 
6) gudang barang; 
7) tempat pemasaran ikan; dan 
8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: 
1) ruang ganti dan/atau toilet; 
2) pergola; 
3) gazebo; 
4) lampu taman; 
5) pagar pembatas; 
6) pondok wisata (homestay); 
7) panggung kesenian/pertunjukan; 
8) kios cenderamata; 
9) pusat jajanan kuliner; 
10) tempat ibadah; 
11) menara pandang (viewing deck); 
12) gapura identitas; 
13) wahana permainan anak;
14) wahana permainan outbound; 
15) taman rekreasi; 
16) tempat penjualan tiket; 
17) angkutan wisata; 
18) tracking wisata mangrove; 
19) peralatan wisata snorkeling dan diving; 
20) papan interpretasi; 21) sarana dan prasarana kebersihan; 
22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 
23) internet corner; dan 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) penggilingan padi; 
2) peraut kelapa; 
3) penepung biji-bijian; 
4) pencacah pakan ternak; 
5) mesin sangrai kopi; 
6) pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
7) pompa air; 
8) traktor mini; 
9) desalinasi air laut; 
10) pengolahan limbah sampah; 
11) kolam budidaya; 
12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan 
13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1) pembuatan terasering; 
2) kolam untuk mata air; 
3) plesengan sungai; 
4) pencegahan kebakaran hutan; 
5) pencegahan abrasi pantai;
6) pembangunan talud; 
7) papan informasi lingkungan hidup; 
8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal; 
9) rehabilitasi kawasan mangrove; 
10) penanaman bakau; dan 
11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, nonalam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 
a. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam; 
b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 
c. pembangunan gedung pengungsian; 
d. rehabilitasifasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19; 
e. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau nonalam; 
f. kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga; 
g. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 
h. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 
i. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana;
j. alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan 
k. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 
1) pelatihan pengelolaan air minum; 
2) pelayanan kesehatan lingkungan; 
3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandudan kader pembangunan manusia (KPM); 
4) alat bantu penyandang disabilitas; 
5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas; 
6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak; 
8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 
9) sosialisasi gerakan aman pangan; 
10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 
12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura; 
13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia; 
14) penguatan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes); 
15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal; 
16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll; 
17) sosialisasi dan kampanye imunisasi; 
18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 
19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa; 
20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; 
21) pelatihan pengelolaankapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 
22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 
24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya; 
25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan; 
26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; 
27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; 
28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan; 
30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan 
31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); 
2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI); 
3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun; 
4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa; 
5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 
6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa; 
7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 
8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 
10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) 
11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 
12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; 
13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin; 
14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin; 
15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah; 
16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; 
17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah; 
18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren; 
19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar; 
20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern. 
21) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan; 
22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline; 
23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa; 
24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual; 
25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 
26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; 
27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan 
28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 
1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 
1) pengelolaan terminal Desa; 
2) pengelolaan tambatan perahu; dan 
3) pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 
2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 
5) pengelolaan energi tenaga matahari; 
6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari;dan 
7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 
d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 
1) sistem informasi Desa;
2) website Desa; 
3) radio komunitas; 
4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan 
5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) perbenihantanaman pangan; 
2) pembibitan tanaman keras; 
3) pengadaan pupuk; 
4) pembenihan ikan air tawar; 
5) pengelolaan usaha hutan Desa; 
6) pengelolaan usaha hutan sosial; 
7) pengadaan bibit/induk ternak; 
8) inseminasi buatan; 
9) pengadaan pakan ternak; 
10) tepung tapioka; 
11) kerupuk; 
12) keripik jamur; 
13) keripik jagung; 
14) ikan asin; 
15) abon sapi 
16) susu sapi; 
17) kopi; 
18) coklat; 
19) karet; 
20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon); 
21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll); 
22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll); 
23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai; 
24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; 
25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan 
26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) meubelair kayu dan rotan, 
2) alat-alat rumah tangga; 
3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
4) kain tenun; 
5) kain batik; 
6) bengkel kendaraan bermotor; 
7) pedagang di pasar; 
8) pedagang pengepul; 
9) pelatihan pengelolaan docking kapal; 
10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap; 11) pelatihan pemasaran perikanan;dan 
12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain: 
1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 
2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 
3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;dan 
4) kegiatanpengembanganBUMDesadan/atauBUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) pengelolaan hutan Desa; 
2) pengelolaan hutan adat; 
3) pengelolaan air minum; 
4) pengelolaan pariwisata Desa; 
5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); 
6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi); 
7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 
8) pelatihan pembenihan ikan; 
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan 
10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. 

e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) hutan kemasyarakatan; 
2) hutan tanaman rakyat; 
3) kemitraan kehutanan; 
4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan; 
6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan 
7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 
f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) sosialisasi TTG; 
2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); 
3) percontohan TTG untuk: 
a) produksipertanian;
b) pengembangan sumber energi perdesaan; 
c) pengembangan sarana transportasi; 
d) pengembangan sarana komunikasi; dan 
e) pengembangan jasa dan industri kecil;
4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; 
5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan 
6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) penyediaan informasi harga/pasar; 
2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat; 
3) kerjasama perdagangan antar Desa; 
4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengankewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4. Penguatandan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 

a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 

b. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain. 

c. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 

d. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 

e. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan 

f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
a. pembibitan pohon langka; 
b. reboisasi; 
c. rehabilitasi lahan gambut; 
d. pembersihan daerah aliran sungai; 
e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai) 
f. pemeliharaan hutan bakau; g. pelatihan rehabilitasi mangrove; 
h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang; 
i. pelatihan pengolahan limbah; dan 
j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

6.Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial 
a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain: 
1) pengembangan sistem informasi Desa (SID); 
2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desasehat dan/atau balai rakyat; 
3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan 
4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: 
1) penyusunan arah pengembangan Desa;
2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; 
3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;  
4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan; 
5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan 
6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 
1) pendataan potensi dan aset Desa; 
2) penyusunan profil Desa/data Desa; 
3) penyusunan peta aset Desa; 
4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, danevaluasi kemiskinan terpadu; 
5) dukungan penetapan IDM; 
6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan 
7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain: 
1) sosialisasi penggunaan dana Desa; 
2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa; 
4) rembug stunting di Desa; 
5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes; 
6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes; 
7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 
8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender; 
10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi; 
11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; 
12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain: 
1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; 
2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; 
3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan 
4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain: 
1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 
2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain: 
1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian. 
2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya; 
3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil; 
4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan 
5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;  
2) pelatihan industri rumahan; 
3) pelatihan teknologi tepat guna; 
4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; 
5) Pelatihan pemandu Wisata; 
6) Interpretasi wisata; 
7) Pelatihan Bahasa Asing; 
8) Pelatihan Digitalisasi; 
9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; 
10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis; 
11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal; 
12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; 
13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan; 
14) Pelatihan teknik pemasaran online; 
15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan 
16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain: 
1) pemantauan berbasis komunitas; 
2) audit berbasis komunitas; 
3) pengembangan unit pengaduan di Desa; 
4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 
5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
6) penyelenggaraan musyawarah Desauntukpertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan 
7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

G. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan halhal sebagai berikut: 
a. menyusun dan menetapkan Peraturan DesatentangKewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul; dan 
b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftarkewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 
b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 
c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa; 
d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. 

H. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa 

1. Bidang Pembangunan Desa: 

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 
1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan 
2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atauproduk unggulan kawasan perdesaan. 

b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 
1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan 
2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran. 

c. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung: 
1) penguatan usaha ekonomi pertaniandan atau/perikananberskala produktif; 
2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya; 
3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan 
4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. 

d. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada: 
1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertaniandan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 
2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;dan 
3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. 

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi: 
1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. 
2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 
3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan 
4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi: 
1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 
3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 
4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan 
5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi: 
1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 
2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atauproduk unggulan kawasan perdesaan; 
3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 
4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;dan
5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan. 

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi: 
1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan 
2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas. Alokasi Afirmasi Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status DesaTertinggal dan DesaSangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Kegiatan penanggulangan kemiskian yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain: 
1. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin; 
2. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin; 
3. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin; 
4. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa; 
5. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin; 
6. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin; 
7. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin; 
8. mendorong pemerintah Desamenyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin; dan 
9. kegiatan penanggulangan kemiskian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB II 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa dissun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa. 

A. Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa –RPJMDesa Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi: 
a. Pencermatan Ulang RPJMDes; 
b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya; 
c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya; 
d. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). 

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa 
a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa. 

b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut: 
1) pagu indikatif Dana Desa; 
2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan 
3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM. 

c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut: 
1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa; 
2) pagu indikatif Dana Desa; 
3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan 
4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM. 
5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa. 

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi: 

1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak; 

2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anakanak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif; 

3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin; 

4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan 

5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. 

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yangakan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut: 
1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa; 
2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan 
3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. 

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/ataupemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan. 

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan -atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. 

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati/Wali Kota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa. 

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbangDesa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDesa. 

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati/Wali Kota menetapkan peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati/WaliKota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan Bupati/WaliKota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa. 

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa 

a. Bupati/Wali Kota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut: 
1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 
2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalamperaturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. 

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/WaliKota menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
1) Bupati/Wali Kota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana pengunaan Dana Desa; 
2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana pengunaan Dana Desa; 
3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; 
4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana pengunaan Dana Desa; 
5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana pengunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; 
6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana pengunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

BAB III
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A.Publikasi
Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui: 
1. baliho; 
2. papan informasi Desa; 
3. media elektronik; 
4. media cetak; 
5. media sosial; 
6. website Desa; 
7. selebaran (leaflet); 
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B. Pelaporan 
1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati/WaliKota Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/WaliKota. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut: 
a. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asalusul dan kewenagan lokal berskala Desa; 
b. Perdes tentang RKPDesa; 
c. Perdes tentang APBDesa; dan 
d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 

2. Pelaporan dari Bupati/WaliKota kepada Gubernur Bupati/WaliKota berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur. Bupati/WaliKota u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. 

3. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasimelalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari Bupati/WaliKota. 

4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB IV 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa, masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut: 
1. Layanan telepon :1500040 
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040 
3. Layanan PPID :Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan KerjaSamaLantai 1 
4. Layanan Sosial Media : 
a. @Kemendesa(twitter); 
b. Kemendesa.1 (Facebook); 
c. e-complaint.kemendesa.go.id; dan 
d. website http : www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP). 

BAB V 
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi: 
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa; 
b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa; 
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan 
d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR 

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Adityawarman Darudono 

LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 

SISTEMATIKA CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 A. PELAKSANAAN PEMBANGUNANDESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI DESA

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI) 

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA 

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK 

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA 

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA 

I. PENGEMBANGANDESA INKLUSI 

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULANDESA/ KAWASAN PERDESAAN 

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA 

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA 

M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU 

N. PENGEMBANGAN DESA WISATA 

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI 

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAMDAN/ATAU NONALAM 

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM 

S. SISTEM INFORMASI DESA 

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNANDESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI DESA Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. 

1. Padat Karya Tunai Desa adalah 
a. diprioritaskan bagi: 
1) anggota keluarga miskin; 
2) penganggur; 
3) setengah penganggur; dan
b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting); 
c.memberikan kesempatan kerja sementara; 
d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama; 
e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan 
g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat. 

2. Manfaat Padat Karya Tunai Desa 
a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting); 
b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat; 
c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal; 
d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan 
e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting). 

3. Dampak 
a.terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi; 
b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan; 
c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan; d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan 
e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

4. Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Desa a. swakelola: 
1) kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola; 
2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa. 

b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. 

c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan. 

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar: 
a. rehabilitasi irigasi Desa; 
b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa; 
c. pembersihan daerah aliran sungai; 
d. pembangunan jalan rabat beton;
e. pembangunan tembok penahan tanah/talud; 
f. pembangunan embung Desa; 
g. penanaman hutan Desa; 
h. penghijauan lereng pegunungan; 
i. pembasmian hama tikus; 

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING) Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut: 
1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik; 
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas; 
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi; dan
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut: 

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan: 
a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil; 
b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan 
c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.

2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih; 

3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga); 

4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi, 

5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB); 

6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua; 

7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat; 

8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi,serta gizi kepada remaja; 

9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa; 

10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll) 

11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia; 

12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal; 

13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll; 

14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; 

15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya; 

16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan; 

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI) Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik lntegratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dankompetitif.PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUDHImemerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya. Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara : 
a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anaksetiap bulan; 

b. pemberian makanan tambahan;

c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak; 

d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan. 

e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama. Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD; 
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak anak oleh guru PAUD; 
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan; 
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan 
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll). PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah stunting pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko stunting pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak: 

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2tahun; dan 2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting. Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut: 1. rak untuk tempat mainan anak; 

2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional; 

3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun; 

4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;

5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun; 

6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun; 

7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; 

8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (lnstrumen dari Pusat); 

9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun; 

10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting; 

11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan; 

12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut: 
a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan 
b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua. 

13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan: 
a. sumber air bersih;
b. pembuangan limbah yang benar; dan
c. sanitasi. 

14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih; 

15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan; 

16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan 

17. obat-obatan ringan P3K. 

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA 
Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain: 

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan: 
a. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat; 
b. pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik; dan 
c. koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar didesa. 

2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
a. ibu rumah tangga; 
b. anak-anak, pemuda,dll; 
c. pelaku usaha pangan: 
1) industri rumah tangga pangan; 
2) kelompok usaha bersama; 
3) pedagang kreatif lapangan; dan 
4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll; 

d. pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Desa. 

3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan. 

4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan rapid test kit). 

5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, leaflet, spanduk. E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain: 
1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD. 
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa; 
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini. 
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat. 
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita. - 
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. 
7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga. 
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya. 
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya. 
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti: 
a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS); 
b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya; 
c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan; 
d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah; 
e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; dan 
f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah. 

11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 
1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana) Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai peyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang samasama penting: menambah penghasilan (income generating) dan mengelola keuangan (financial management). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan. 

a. Tujuan Umum: Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik. 

b. Tujuan Khusus: 
1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi. 
2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan, 
3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator): 
a) dana pendidikan anak; 
b) dana ibadah; dan 
c) dana kebutuhan khusus. 
4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas. 
5) Memiliki pengatahuan ciri-ciri investasi bodong 
a) Materi Pelatihan (1) Melek finansial dalam perspektif agama; (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial check-up; (3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun); (4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi; (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga; (6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan (7) Pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia); 

b. Bentuk Penggunaan Dana Desa 
(1) Pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga; 
(2) Pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga; 
(3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum); 
(4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan 
(5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa. 

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama. 

b. Kelompok Sasaran 
1) Warga Desa 
2) Pemuka Agama 
3) Orangtua 

c. Bentuk Penggunaan Dana Desa 
1) Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan 
3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama. 

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja. 

a. Tujuan Umum Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga. 

b. Tujuan Khusus 
1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya 
2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga 
3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik 
4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

c. Materi 
1) Psikologi perkembangan & kematangan personal 
2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah 
3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini 
4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik 
5) Merencanakan perkawinan

 d. Bentuk Penggunaan Dana Desa 
1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja 
2) Pelatihan pendidik sebaya (Peer Educator) 
3) Pelatihan kader Desa pendamping remaja (pendampingan sebaya)
4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya 

4. Pendidikan Keluarga Sakinah Bagi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekcokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya. 

a. Tujuan Umum Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama. 

b. Tujuan Khusus 
1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah 
2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga 
3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga 
4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan 
5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama 
6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga 

c. Materi 
1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat 
2) Membangun pondasi keluarga sakinah 
3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah 
4) Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah 
5) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga 
6) Memenuhi kebutuhan keluarga 

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa 
1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan 
3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan. 

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA 
Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain: 

1. kegiatan keagamaan; 

2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba; 

3. pagelaran, festival seni dan budaya; 

4. olahraga atau aktivitas sehat; 

5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba; 

6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; dan 

7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar). H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan aset Desa sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam pengunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain: 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif; 
2. tenaga kerja usia produktif; 
3. kelompok usaha ekonomi produktif; 
4. kelompok perempuan; 
5. kelompok pemuda; 
6. kelompok tani; 
7. kelompok nelayan; 
8. kelompok pengrajin; 
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan 
10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa. Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritasakan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain: 
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna; 
3. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa; 
4. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (live skill) bagi masyarakat Desa; dan
5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain: 
1. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler); 
2. penguasaan bahasa asing; dan 
3. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

I. PENGEMBANGANDESA INKLUSI 
Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas. Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masingmasing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain: 

1. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa; 

2. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya. 

3. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain: 
a. alat bantu dengar; 
b. alat bantu baca; 
c. alat peraga;
d. tongkat; 
e. kursi roda; dan 
f. kacamata. 

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULANDESA/KAWASAN PERDESAAN 
Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan: 

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk. 

2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor. 

3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan. 

4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup. 

5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.

6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor. 

7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Desa. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contohcontoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain: 

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Desa-desa yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan. Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan. Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan. 

2. Produsen Benih Tanaman Pangan Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai “benih” adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih. Dana Desa dapat digunakan untuk: 
a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan 
b. Pelatihan pemasaran benih unggul; 

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. 

4. Usaha Pengolahan Kopi Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar-Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa. BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil. Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi. Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi. Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh Desa-desa yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan. 

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA 
Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut: 

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi. 

2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa. 

3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana. 

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA 
Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi: 

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa; 

2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan 

3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa; Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah: 
1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli; 
2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok; 
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal; dan 
4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produkproduk dari Desanya sendiri. 

M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DIDESA 
Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan Long Storage Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan. Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Tenik Infratruktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan. Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak. Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut: 

1. Standar Teknis:
a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis; 
b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan 
c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m³ sampai dengan 3.000 m³ dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat. 

2. Kriteria Lokasi Pembangunan: 
a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan; 
b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran; 
c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petakpetak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija; 
d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi; 
e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan. Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa. 

N. PENGEMBANGANDESA WISATA Desa-desa di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Desa. Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa. Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah: 

1. meningkatkan perekonomian Desa; 

2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa; 

3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat; 

4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan 

5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES. Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain: 
1. pondok wisata (homestay) yang berstandar nasional/internasional; 
2. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional; 
3. kios cenderamata; 
4. Ruang ganti dan/atau toilet; 
5. Pergola; 
6. Gazebo; 
7. Lampu Taman; 
8. Pagar Pembatas; 
9. panggung kesenian/pertunjukan; 
10. Pusat jajanan kuliner; 
11. Tempat Ibadah; 
12. Menara Pandang (viewing deck); 
13. Gapura identitas; 
14. wahana permainan anak; 
15. wahana permainan outbound; 
16. taman rekreasi; 
17. tempat penjualan tiket; 
18. angkutan wisata; 
19. tracking wisata mangrove; 
20. peralatan wisata snorkeling dan diving; 
21. papan interpretasi; 
22. sarana dan prasarana kebersihan; 
23. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 
24. internet corner; 
25. pelatihan pemandu Wisata; 
26. interpretasi wisata; 
27. pelatihan pengelolaan Desa Wisata; 
28. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis; dan 
29. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll. 

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 
Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam. Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Masalah yang dihadapi Desa-desa di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Desa-desa yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:
a. membiayai pengadaan generator listrik; 
b. membangun turbin; 
c. membendung sungai; dan 
d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah. Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli lisrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa. 

2. Kehutanan Sosial Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosialyaitu: 
a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa. 
b. Hutan Kemasyarakatanyaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.  
d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilatah masyarakat hutan adat. 
e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakan roda perekonomian warga Desa. 

3. Pengolahan Air Minum Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional. 

4. Pengolahan Pasca Panen Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan paska panen oleh masyararakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya. 

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (handycraft),  misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan. Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi mayarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa. 

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI 
Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa. Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya. Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim.

Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional. Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). 

GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. 

Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk: 

1. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan 

2. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar. Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karekteristik Desa. Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon. Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain: 

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+ Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi: 

a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain: 
1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan; 
2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan; 
4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); 
5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS; 
6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut; 
7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan 
8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan. 

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain: 
1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik; 
2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair; 
3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan; 
4) pengadaan alat angkut sampah; 
5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara; 
6) peralatan pengolahan jerami padi; dan 
7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll). 

c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain: 
1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH); 
2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas; 
4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan 
5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain: 
1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+; 
2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+; 
3) patroli kawasan hutan Desa; 
4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal loging. 
5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa; 
6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan: 
7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan 
8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik. 

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain: 

a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain: 
1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; 
2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih; 
3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim; 
4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan 
5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air; 
6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim; 
7) pembuatan kebun holtikultura bersama; 
8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan 
9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

 b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain: 
1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya; 
2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang; 
3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim; 
4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan 
5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup). 

3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi: 

a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain: 
1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir; 
2) pengadaan peralatan pengendali banjir; 
3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai; 
4) pembuatan tanggul pemecah ombak; 
5) pembelian bibit dan penanaman bakau; 
6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan); 
7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara; 
8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misalnya: pembuatan pupuk organik, mesin cacah); 
9) rehabilitasi/relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan 
10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat. 

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain: 
1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 
2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim; 
3) penyusunan rencana tanggap bencana; 
4) pelatihan relawan tanggap bencana; 
5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan 
6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

 Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM 
1. Bencana Alam Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil. Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatankegiatan antara lain:

a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (early warning system) yaitu: 
1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan; 
2) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor; 
3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman; 
4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing; 
5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan panghijauan pada lahan-lahan terbuka; 
6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam; 
7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah; 
8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala–gejala bencana tanah longsor; dan 
9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor. 

b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain: 
1) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat; 
2) menyediakan dapur-dapur umum; 
3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban. 

2. Bencana Nonalam Bencana nonalam yang berupa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut: Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19 
Ketua : Kepala Desa 
Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Anggota :
a. Perangkat Desa 
b. Anggota BPD
c. Kepala dusun atau yang setara;
d. Ketua RW; e. Ketua RT; 
f. Pendamping Lokal Desa; 
g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 
h. Pendamping Desa Sehat; 
i. Pendamping lainya yang berdomisili di Desa; 
j. Bidan Desa; 
k. Tokoh Agama; 
l. Tokoh Adat; 
m. Tokoh Masyarakat; 
n. Karang Taruna; 
o. PKK; dan 
p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 

Mitra :
a. Babinkamtibmas;
b. Babinsa; dan 
c. Pendamping Desa. 
b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19: 
1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannnya. 

2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; 

3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi 

4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.

5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19); 

6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain; 

7) melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui: 
a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa; 
b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain; 
c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan 
d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19). 

8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam); 

9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya. 

c. Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) : 
1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat 
2) penyiapan ruang isolasi di Desa; 
3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) untuk mengisolasikan diri; 
4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi; 
5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi. 

d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain sertaBadan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD). 

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) 

a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain: 
1) kehilangan mata pencaharian; 
2) belum terdata (exclusion error); dan 
3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. 

b. Mekanisme Pendataan 
1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19; 
2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
3) hasil pendataan sasaran keuarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; 
4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan 
5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran 

1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus: 
a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa. 
b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa. 
c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa. 
d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan. 

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa 
1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan 
2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)per keluarga.

e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh: 
1) Badan Permusyawaratan Desa; 
2) Camat; dan 
3) Inspektorat Kabupaten/Kota. 

f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa. 

g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAMDAN/ATAU NON ALAM 
Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut : 

1. Kegiatan Tanggap Darurat: 

a. Keadaan Bencana 
1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri. 
2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.

 b. Keadaan Darurat 
1) Menyediakan MCK komunal sederhana. 
2) Pelayanan kesehatan. 
3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban. 
4) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak 
1) Memberikan pertolongan pertama Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP). 
2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian. 
3) Penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat. 
5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya. 
6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anakanak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya. 
7) Pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana. 8) Menerima dan menyalurkan bantuan. 

S. SISTEM INFORMASIDESA 
Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu. Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat; 

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid; 

2. Data bersifat mikro dengan by name, by address sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran; dan 3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa. SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan software dan hardwarenya, sebagai berikut: 
1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa; 
2. Pendataan oleh Tim Pendata; 
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator Entry Data yang direkrut dari masyarakat Desa; 
4. Proses entry data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data; 
5. Pengelolaan data dan up dating data; dan 
6. Publikasi data dan informasi; dll. Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundangundangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada: 
1. tokoh adat; 
2. tokoh agama; 
3. tokoh masyarakat; 
4. tokoh pendidikan; 
5. kelompok tani; 
6. kelompok nelayan; 
7. kelompok perajin; 
8. kelompok perempuan; dan 
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin. 

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui: 
1. pertemuan sosialisasi; 
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa; 
3. media pandang-dengar (audio-visual) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi; dan 
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan bloger Desa, danpenggiat seni budaya. Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa. 

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA 

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri. Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. 

Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku. Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. 

Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengabil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi: 

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis. 

2. Pengembangan Paralegal Desa Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendididikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga paralegal diDesa. Agar tenaga Paralegaldapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi  tenaga Paralegal. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR 

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Adityawarman Darudono

(Red)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel