Koran Pemuda Indonesia
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin, SE ; Manfaat Jika Cirebon Timur Mekar

Cirebon - Koran Pemuda, (21/02/2021) Husin, SE., Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Perindo mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari pemekaran suati daerah, termasuk wilayah timur Kabupaten Cirebon jika terjadi pemekaran

Bupati Lampung Barat Hadiri Pelantikan Pengurus FSPP di Ponpes Al-Ittihad

Lampung - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Lampung Adakan Giat Pelantikan FSPP Kabupaten Lampung Barat

5 Rekomendasi Teh Untuk Meredakan Sembelit

Kesehatan - Koran Pemuda, (20/02/2021) Sembelit atau Konstipasi membuat orang tidak nyaman saat aktivitas buang air besar

Diduga Lakukan Kekerasan, ART di Probolinggo Laporkan Majikan ke Polres

Probolinggo - Koran Pemuda, (21/02/2021) Pariyem, seorang asisten rumah tangga, melaporkan majikannya ke Polres Probolinggo Kota atas dugaan tindak pidana penganiayaan

Mobil Petugas Diduga Dibakar Saat Ungkap Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Kalbar - Koran Pemuda, (14/02/2021) Mobil dinas milik Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat diduga dibakar orang tak dikenal

Tuntut PT.Jasa Marga, Pemdes Mertapada Wetan Layangkan Surat Ke Kejari Kab.Cirebon

Koran Pemuda, Kab.Cirebon (02/04/2020)
  Akibat adanya pembangunan Jalan Tol Palimanan-Kanci, aset Desa Mertapada Wetan  tidak dapat dipergunakan secara maksimal yang berdampak kepada lemahnya perekonomian masyarakat sekitar.

  Melihat kondisi tersebut, Kuwu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, Sumarno melayangkan surat kepada pihak Kejaksaan Negeri Sumber guna menyelesaikan persoalan tersebut.

 "Hari ini (Kamis, 19/03), kami dari Pemerintahan Desa Mertapada Wetan melayangkan surat kepada pihak Kejaksaan, yang pada intinya meminta agar pihak PT Jasa Marga bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan yang berdampak kepada warga desa kami." Ujarnya Kuwu Mertapada Wetan kepada koranpemuda.com

  Menurutnya, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa Mertapada Wetan merupakan desa yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

  "Tetapi dalam realita dan faktanya, telah terjadi kerusakan secara berkelanjutan di wilayah hukum atau teritorial Desa Mertapada Wetan. Diantaranya tatanan sosial dan lingkungan, hal ini terjadi disebabkan oleh dampak adanya obyek vital negara (Jalan Tol Palimanan-Kanci) yang dikelola perseroan terbatas yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Jasa Marga." Papar Sumarno

  Bahkan, menurut Sumarno, selama dua dekade, PT Jasa Marga diduga tidak memiliki itikad baik, khususnya dalam meminimalisir terjadinya dampak yang terjadi selama ini, salah satu contohnya adalah banjir.

  "Mereka (Jasa Marga) merupakan BUMN yang secara tata kelola dan pelaksanaannya berdasarkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, oleh karenanya kami sangat berharap adanya penegakan hukum  sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di Republik Indonesia." Tandasnya.

  Sementara itu, Divisi Sosial dan Budaya DPC AMX Indonesia, Agus Fian Solihin menegaskan, pihaknya akan mengawal persoalan tersebut. Pasalnya, dalam setiap pembangunan apapun, harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

  "Kami dari organisasi kemasyarakatan AMX Indonesia akan mengawal persoalan yang terjadi pada Pemerintahan Desa Mertapada Wetan. Hal ini kami lakukan dengan tujuan agar aset desa dapat dipergunakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat." Pungkasnya  

(Babil)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel